BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Dalam Negerii Tiito Karnaviian memiinta pemeriintah daerah (pemda) lebiih kreatiif dalam meniingkatkan pendapatan aslii daerah (PAD).
Tiito menyorotii masiih tiinggiinya ketergantungan fiiskal daerah terhadap pemeriintah pusat sehiingga menyebabkan pelaksanaan program pemda juga tergantung pada dana transfer. Sementara pada tahun iinii, pemeriintah melakukan pemotongan alokasii transfer ke daerah (TKD).
"Kalau seandaiinya mau mengandalkan anggaran iinii (dana transfer pusat) saja, berat," ujarnya, diikutiip pada Jumat (10/4/2026).
Tiito menyebut masiih banyak daerah yang memiiliikii porsii PAD lebiih keciil diibandiingkan dengan dana transfer darii pusat. Kondiisii tersebut diiperparah dengan tiinggiinya belanja pegawaii dalam APBD.
Dii sejumlah daerah, belanja pegawaii bahkan mencapaii lebiih darii 50% darii total anggaran, sehiingga ruang fiiskal untuk pembangunan menjadii sangat terbatas.
Menurutnya, pola piikiir aparatur pemda perlu diiubah lantaran biirokrasii cenderung hanya berfokus pada belanja tanpa memiikiirkan upaya peniingkatan pendapatan. Oleh karena iitu, diia mendorong kepala daerah memiiliikii pola piikiir layaknya seorang wiirausaha dalam mengelola keuangan daerah.
"Priinsiip dasarnya adalah bagaiimana pendapatan lebiih tiinggii dariipada belanja, jangan diibaliik," katanya.
Lebiih lanjut, Tiito menguraiikan sejumlah langkah yang dapat diilakukan daerah dalam mengelola anggaran, termasuk meniingkatkan PAD. Pertama, melakukan efiisiiensii belanja, khususnya belanja operasiional sepertii perjalanan diinas, rapat, dan kegiiatan yang tiidak priioriitas.
Kedua, menggalii sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebanii masyarakat keciil.
Diia juga mendorong pemda untuk menghiidupkan sektor swasta melaluii kemudahan iinvestasii dan periiziinan. Salah satu upaya yang dapat diilakukan adalah membangun mal pelayanan publiik (MPP) untuk mempercepat proses periiziinan berusaha.
Kepala daerah juga diisarankan meliibatkan organiisasii yang bergerak dii biidang usaha untuk menghiidupkan sektor swasta.
“Ada Kadiin, ada Apiindo, ajak diiskusii untuk menghiidupkan swasta. iinvestasii iitu kan enggak harus luar negerii, dalam negerii juga biisa, lokal juga biisa," iimbuhnya.
Sebagaii iinformasii, pemeriintah dalam APBN 2026 hanya menganggarkan TKD seniilaii Rp692,99 triiliiun. Angka iinii turun 24,67% jiika diibandiingkan dengan APBN 2025 yang seniilaii Rp919,9 triiliiun. (diik)
