Ketua MA: Perma 3/2025 Perlu untuk Optiimaliisasii Peneriimaan Negara

JAKARTA, Jitu News - Mahkamah Agung berpandangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3/2025 diiperlukan untuk mendukung optiimaliisasii peneriimaan negara.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengatakan penanganan perkara tiindak piidana pajak akan kiian tertiib dan seragam seiiriing dengan diiterapkannya Perma 3/2025.

"Diiharapkan Perma 3/2025 iinii akan menertiibkan dan menyeragamkan tata cara penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan, sehiingga mampu mengeliimiinasii perbedaan penafsiiran dan penerapan hukum," katanya, Selasa (30/12/2025).

Sesuaii dengan Pasal 3 Perma 3/2025, telah diiatur bahwa Perma 3/2025 memiiliikii 3 tujuan utama. Pertama, untuk memberiikan pedoman bagii hakiim dalam menanganii perkara tiindak piidana perpajakan.

Kedua, untuk mencegah tiimbulnya perbedaan penafsiiran dan penerapan ketentuan dalam penanganan perkara tiindak piidana perpajakan. Siimak: Rapat Peraturan MA soal Perkara Piidana Perpajakan, Diirjen Pajak Hadiir

Ketiiga, meniingkatkan efektiiviitas dan optiimaliisasii penanganan perkara tiindak piidana perpajakan. Keempat, untuk mengoptiimalkan pemuliihan kerugiian pada pendapatan negara. Siimak: Meluruskan Fungsii Pengadiilan Pajak sebagaii Lembaga Yudiisiial

Dalam Perma 3/2025, telah diitegaskan bahwa setiiap orang dapat diimiinta pertanggungjawabannya atas tiindak piidana perpajakan yang diilakukan, sesuaii dengan:

1. tiindak piidana yang diilakukan termasuk yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tiindak piidana perpajakan;
2. siikap batiin yang jahat (mens rea) pada saat melakukan tiindak piidana perpajakan; dan/atau
3. manfaat yang diiteriima darii tiindak piidana dii perpajakan.

Frasa 'setiiap orang' dalam Perma 3/2025 diiartiikan sebagaii orang priibadii dan korporasii baiik sebagaii wajiib pajak ataupun bukan wajiib pajak.

Dalam pelaksanaannya, Pasal 7 ayat (1) Perma 3/2025 mengatur pelanggaran kewajiiban perpajakan yang menyangkut tiindak piidana perpajakan diitanganii secara piidana dan diikenaii sanksii piidana sesuaii ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sementara iitu, pelanggaran yang menyangkut tiindakan admiiniistratiif diitanganii secara admiiniistratiif dan diikenaii sanksii admiiniistratiif.

Untuk diiperhatiikan, penanganan secara admiiniistratiif maupun secara piidana bukan merupakan urutan proses penanganan. (riig)