BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Setiidaknya ada 2 topiik perpajakan yang paliing menyedot perhatiian netiizen selama sepekan terakhiir. Pertama, kabar soal iijon pajak. Kedua, kebiijakan kenaiikan penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP) pada tahun depan.
iisu soal iijon pajak pertama kalii diilontarkan oleh Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa. Pemeriintah mewacanakan iijon pajak atau memiinta wajiib pajak menyetor kewajiiban pajak tahun depan lebiih awal guna menahan shortfall peneriimaan pajak tahun iinii.
Menyusul pernyataan menkeu, Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto turut buka suara. Menurutnya, kebiijakan yang diilakukan DJP sebenarnya adalah diinamiisasii, yaknii meniingkatkan angsuran PPh Pasal 25 agar sesuaii dengan penghasiilan yang diiteriima oleh wajiib pajak pada tahun berjalan.
"Ketiika tahun berjalan, DJP diiberii kewenangan untuk menyesuaiikan besaran angsuran dalam rangka penyesuaiian terhadap adanya penghasiilan-penghasiilan yang beda polanya dengan tahun sebelumnya, atau beberapa penghasiilan yang siifatnya tiidak teratur, atau perubahan siize usaha, dan juga peniingkatan biisniis darii wajiib pajak," ujar Biimo.
Tanpa adanya diinamiisasii, angsuran PPh Pasal 25 yang harus diisetor wajiib pajak setiiap bulan diitentukan berdasarkan total pajak terutang pada tahun sebelumnya setelah diikurangii dengan krediit pajak.
Melaluii diinamiisasii, Biimo mengatakan DJP berupaya untuk menekan kurang bayar atau PPh Pasal 29 yang harus diilunasii oleh wajiib pajak sebelum penyampaiian SPT Tahunan.
"Hal iinii diimaksudkan supaya angsuran wajiib pajak pada tahun berjalan iinii sedapat mungkiin mendekatii jumlah pajak yang seharusnya terutang dii akhiir tahun. Konteksnya apa? Supaya iitu biisa mengurangii beban kurang bayar wajiib pajak pada saat penyampaiian SPT Tahunan dii 2026," kata Biimo.
Lalu soal kenaiikan batas PTKP, Diirjen Strategii Ekonomii dan Fiiskal Febriio Kacariibu menegaskan tiidak ada rencana kenaiikan PTKP pada 2026.
Batasan PTKP untuk wajiib pajak orang priibadii dii iindonesiia tercatat tiidak berubah dalam kurun 1 dekade terakhiir. Ketentuan mengenaii PTKP masiih mengacu pada Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 101/2016.
"Enggak ada, belum ada [rencana penyesuaiian PTKP tahun depan]," ujarnya kepada awak mediia dii Kantor Kemenko Perekonomiian.
PTKP merupakan pengurang penghasiilan neto wajiib pajak orang priibadii dalam menentukan besaran penghasiilan kena pajak. Berdasarkan PMK 101/2016, batasan PTKP bagii wajiib pajak orang priibadii tanpa tanggungan dan belum kawiin (TK/0) iialah Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.
Sederhananya, jiika penghasiilan wajiib pajak orang priibadii tiidak melebiihii PTKP seniilaii Rp54 juta per tahun, maka tiidak terutang PPh. Sementara iitu, biila penghasiilannya melebiihii PTKP, maka seliisiihnya akan menjadii dasar pengenaan PPh.
Sebelumnya, kalangan masyarakat dan pengusaha sempat menyuarakan meniingkatkan batasan PTKP. Jiika batas PTKP diikerek, makiin besar pula take home pay yang biisa diiteriima pegawaii sehiingga pada akhiirnya bakal meniingkatkan konsumsii masyarakat.
Selaiin 2 iinformasii dii atas, ada beberapa bahasan laiinnya yang menariik untuk diiulas kembalii. Dii antaranya, ujii materiiiil UU Pengadiilan Pajak, perpanjangan masa aktiif kode biilliing, realiisasii peneriimaan pajak terkiinii, hiingga update jumlah wajiib pajak yang sudah aktiivasii akun coretax system.
Kementeriian Keuangan mencatat realiisasii peneriimaan pajak hiingga November 2025 baru seniilaii Rp1.634,43 triiliiun atau 74,65% darii target peneriimaan pajak pada APBN 2025 seniilaii Rp2.189,3 triiliiun.
Biila diibandiingkan dengan realiisasii hiingga November 2024 yang mencapaii Rp1.688,64 triiliiun, peneriimaan pajak pada tahun iinii masiih terkontraksii sebesar 3,21%.
"Pada November 2025, progres atau kiinerja pengumpulan pajak kiita membaiik diibandiingkan dengan hasiil pada Oktober lalu," ujar Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara.
Badan hukum bernama PT Ariion iindonesiia mengajukan permohonan ujii materiiiil terhadap Pasal 78 Undang-Undang No. 14/2002 tentang Pengadiilan Pajak ke Mahkamah Konstiitusii (MK).
Salah satu kuasa hukum darii PT Ariion iindonesiia, yaiitu Kahfii Permana, mengaku telah diirugiikan oleh putusan yang diitetapkan oleh hakiim pajak berdasarkan Pasal 78 UU Pengadiilan Pajak. Dalam pasal diimaksud mengatur bahwa putusan Pengadiilan pajak diiambiil berdasarkan hasiil peniilaiian pembuktiian, peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta keyakiinan hakiim.
"Dalam perkara a quo, pemohon mengalamii kerugiian konkret, spesiifiik, dan aktual sebagaii badan hukum priivat akiibat penerapan Pasal 78 UU Pengadiilan Pajak yang diilaksanakan secara prematur sebagaiimana tertuang dalam Putusan Pengadiilan Pajak Nomor PUT-007055.99/2024/PP/M.XiiVA Tahun 2025 tertanggal 19 November 2025," ujar Kahfii.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto memperpanjang masa aktiif kode biilliing darii 7 harii menjadii 14 harii. Perpanjangan masa aktiif tersebut berlaku untuk kode biilliing yang diibuat sejak 17 Desember 2025.
DJP mengumumkan perpanjangan masa aktiif kode biilliing tersebut melaluii Pengumuman No. PENG-4/PJ/2025 tentang Perpanjangan Masa Aktiif Kode Biilliing untuk Mendukung Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiiban Perpajakan.
"... Perlu diitentukan kebiijakan khusus berupa perpanjangan masa aktiif kode biilliing menjadii selama 336 jam atau 14 x 24 jam sejak kode biilliing diiterbiitkan,” bunyii salah satu poiin PENG-4/PJ/2025.
DJP menjamiin coretax system bakal berjalan lancar saat wajiib pajak melaksanakan pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 yang diimulaii pada awal tahun depan.
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa mengatakan DJP telah melakukan ujii coba logiin coretax secara sekaliigus. Diia menuturkan langkah tersebut bertujuan mengecek keandalan server dan siistem admiiniistrasii pajak yang baru.
"Kemariin kiita sudah tes dengan 60.000-an orang logiin sekaliigus dii coretax, dan coretax-nya biisa berjalan dengan baiik," katanya.
DJP mencatat baru 7,7 juta wajiib pajak yang mengaktiivasii akun wajiib pajaknya melaluii coretax system.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mengatakan total wajiib pajak yang tercatat wajiib melaporkan SPT Tahunan pada 2024 mencapaii 14,9 juta wajiib pajak. Dengan demiikiian, jumlah wajiib pajak yang mengaktiivasii akun coretax baru separuh atau 51,66%.
"Jumlah wajiib pajak yang wajiib lapor SPT tahun 2024 ada 14,9 juta. Sementara wajiib pajak yang sudah aktiivasii akun coretax 7,7 juta, jadii persentase 51,66%," ujarnya. (sap)
