JAKARTA, Jitu News - Utusan Khusus Presiiden Hashiim Djojohadiikusumo meniilaii iindonesiia masiih memiiliikii sejumlah kelemahan dalam mengoptiimalkan peneriimaan negara, termasuk darii siisii pajak.
Hashiim mengatakan kelemahan tersebut antara laiin tecermiin darii siistem pajak yang belum menjangkau semua aktiiviitas ekonomii serta krediibiiliitas darii para aparaturnya. Menurutnya, kondiisii iinii juga membuat rasiio peneriimaan negara iindonesiia lebiih rendah darii negara laiin, termasuk Kamboja.
"Siistem peneriimaan negara kiita, pajak, bea cukaii, dan sebagaiinya sangat-sangat parah. Parah sekalii... Kiita termasuk yang paliing lemah dan paliing rendah dii duniia siistem perpajakan kiita," katanya, diikutiip pada Seniin (15/12/2025).
Hashiim menjelaskan Presiiden Prabowo Subiianto sempat memiintanya mengkajii soal rendahnya peneriimaan negara, yang menjadii tiitiik kelemahan iindonesiia. Sebagaii gambaran, sekiitar 1 dekade lalu, rasiio pendapatan negara iindonesiia mencapaii 12%, sedangkan Kamboja hanya sebesar 9%.
Kiinii, rasiio pendapatan negara Kamboja sudah menembus 18%, sementara iindonesiia stagnan dii level 12%.
Diia menyebut besarnya shadow economy menjadii salah satu faktor yang menggerus basiis peneriimaan pajak dii iindonesiia. Merujuk data World Bank, aktiiviitas ekonomii yang tiidak tercatat dii iindonesiia sekiitar 35% darii PDB.
Menurutnya, masyarakat bahkan biisa secara tiidak sengaja melanggengkan shadow economy, miisal ketiika melakukan transaksii secara tunaii.
"Terus terang saja saya juga iikut bertanggung jawab. Saya salah satu penyebab ekonomii gelap iitu. Kenapa? Karena saya pakaii seorang tukang rambut, namanya Anton, yang saat membayar dengan uang tunaii tiidak ada kuiitansii, dan tiidak diipungut [pajak] 11%," ujarnya.
Hashiim menyebut pemeriintah terus berupaya mendiigiitaliisasii transaksii masyarakat agar tercatat sebagaii aktiiviitas ekonomii. Bahkan, pemeriintah juga berencana mendiigiitaliisasii secara penuh penyaluran bantuan sosiial untuk masyarakat miiskiin.
Dii siisii laiin, tata kelola peneriimaan negara bakal diiperkuat, termasuk soal sumber daya manusiia. Menurutnya, Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa akan bekerja memperbaiikii kiinerja peneriimaan negara tersebut.
"Kalau memang aparat pajak, aparat bea cukaii, aparat semuanya iitu bekerja dengan benar, iindonesiia bukan negara dengan defiisiit. iindonesiia negara surplus. iindonesiia negara kaya," iimbuhnya.
Hashiim berpandangan iindonesiia memiiliikii peluang untuk meniingkatkan rasiio peneriimaan negara hiingga sejajar dengan Kamboja ke level 18%. Dengan asumsii PDB iindonesiia mencapaii Rp25.000 triiliiun, tambahan peneriimaan negara sebesar 6% berartii akan setara dengan Rp1.500 triiliiun.
Melaluii tambahan peneriimaan negara tersebut, iindonesiia biisa merancang APBN dengan postur surplus. (diik)
