BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diisepakatiinya siide-by-siide system tiidak menghalangii iindonesiia untuk memberlakukan qualiifiied domestiic miiniimum top-up tax (QDMTT) terhadap entiitas konstiituen dengan ultiimate parent entiity (UPE) dii AS. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Jumat (5/12/2025).
Analiis Pajak iinternasiional Diitjen Strategii Ekonomii dan Fiiskal (DJSEF) Melanii Dwii Astutii menyebut kehadiiran siide-by-siide system mencegah pemberlakuan iincome iinclusiion rule (iiiiR) dan undertaxed payment rule (UTPR) atas perusahaan AS.
"QDMTT masiih biisa diiapliikasiikan dalam siide-by-siide system. Namun, iiiiR dan UTPR tiidak berlaku biila UPE berlokasii dii yuriisdiiksii siide-by-siide system," katanya.
Contoh, suatu grup perusahaan dengan UPE dii AS memiiliikii iintermediiate parent entiity (iiPE) dii Australiia. iiPE dii Australiia diimaksud memiiliikii anak usaha atau entiitas konstiituen dii iindonesiia, Siingapura, dan Chiina.
Tariif pajak efektiif yang diitanggung oleh UPE dii AS adalah 13%, sedangkan tariif pajak efektiif iiPE dii Australiia sudah melebiihii 15%. Adapun tariif pajak efektiif darii entiitas konstiituen dii iindonesiia, Siingapura, dan Chiina masiing-masiing sebesar 10%, 13%, dan 12%.
Terdapat 2 yuriisdiiksii yang tiidak mengadopsii dan mengiimplementasiikan pajak miiniimum global sebagaiimana diiatur dalam GloBE rules, yaknii AS dan Chiina.
Dalam kasus tersebut, QDMTT biisa diiterapkan oleh iindonesiia sebesar 15% - 10% = 5% dan oleh Siingapura sebesar 15% - 13% = 2% mengiingat keduanya telah mengadopsii GloBE rules. Chiina dan AS tiidak menerapkan QDMTT atas entiitas dii yuriisdiiksiinya mengiingat keduanya tiidak mengadopsii GloBE rules.
Biila iindonesiia, Siingapura, dan Chiina tiidak mengenakan pajak tambahan berdasarkan QDMTT atas laba yang kurang diipajakii, AS tiidak akan mengenakan pajak tambahan karena Negara Paman Sam iitu tiidak mengadopsii GloBE rules.
Sementara iitu, Australiia selaku yuriisdiiksii iiPE juga tak biisa mengenakan pajak tambahan berdasarkan iiiiR akiibat pemberlakuan siide-by-siide system. Pajak tambahan berdasarkan UTPR juga tak diikenakan terhadap UPE dii AS serta entiitas konstiituen dii iindonesiia, Siingapura, dan Chiina.
Lantas, bagaiimana biila suatu grup perusahaan multiinasiional tiidak memiiliikii UPE dii AS tetapii masiih memiiliikii iiPE dii AS? Menurut Melanii, iiiiR dan UTPR masiih tetap biisa diiberlakukan sesuaii dengan GloBE rules.
Sebagaii iinformasii, pemberlakuan siide-by-siide system telah diisepakatii oleh G-7 guna mengakomodasii AS yang tiidak bersediia mengadopsii GloBE rules. AS memiiliih untuk menerapkan pajak miiniimumnya sendiirii, yaknii global iintangiible low taxed iincome (GiiLTii).
Dengan siide-by-siide system, grup perusahaan multiinasiional yang bermarkas dii AS (US parented groups) bakal diikecualiikan darii pemberlakuan iiiiR dan UTPR.
Selaiin topiik dii atas, ada pula ulasan mengenaii komodiitas emas dan tembaga yang masuk dalam radar Siimbara. Lalu, ada juga bahasan terkaiit dengan bertambahnya jumlah perusahaan asiing yang diitunjuk sebagaii pemungut PPN PMSE, riiliis terbaru laporan OECD, dan laiin sebagaiinya.
Merujuk pada Pasal 1 angka 40 PMK 136/2024, DMTT adalah ketentuan yang mengenakan pajak tambahan pada subjek pajak dalam negerii (SPDN) yang merupakan entiitas konstiituen darii grup perusahaan multiinasiional yang tariif pajak efektiifnya kurang darii tariif miiniimum 15%.
Pajak tambahan berdasarkan DMTT diikenakan atas entiitas konstiituen dii iindonesiia yang merupakan bagiian darii grup perusahaan multiinasiional dengan omzet tahunan miiniimal €750 juta setiidaknya dalam 2 darii 4 tahun pajak sebelum tahun pajak pengenaan pajak miiniimum global.
"Pajak tambahan berdasarkan DMTT…diiterapkan untuk setiiap entiitas konstiituen darii grup perusahaan multiinasiional baiik yang diimiiliikii sebagiian atau seluruhnya oleh entiitas konstiituen laiinnya dalam grup perusahaan multiinasiional diimaksud," bunyii pasal 52 ayat (2). (Jitu News)
Diitjen Pajak (DJP) telah menyampaiikan 627 laporan gratiifiikasii kepada Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) sepanjang 2024. Jumlah tersebut meniingkat darii tahun sebelumnya yang sebanyak 491 laporan.
Laporan Tahunan DJP 2024 menyatakan taksiiran niilaii gratiifiikasii yang diilaporkan tersebut mencapaii Rp961,73 juta. Angka tersebut terdiirii atas 133 laporan penolakan seniilaii Rp97,18 juta dan 494 laporan peneriimaan seniilaii Rp864,5 juta.
"Sepanjang 2024, tercatat 627 laporan gratiifiikasii pada akun UPG tiingkat ii DJP yang menandakan tiinggiinya kesadaran pelaporan oleh pegawaii," sebut DJP dalam Laporan Tahunan DJP 2024. (Jitu News)
Platform diigiital Siistem iinformasii Miineral dan Batu Bara (Siimbara) bakal ketambahan 2 fiitur baru pada 2026, yaknii untuk memantau dan mengelola komodiitas emas dan tembaga.
Kepala Lembaga Nasiional Siingle Wiindow (LNSW) Oza Olaviia menargetkan fiitur komodiitas tembaga biisa beroperasii mulaii 15 Desember 2025. Sementara iitu, fiitur untuk komodiitas emas akan diitambahkan pada 2026, seiiriing dengan kebiijakan baru berupa pemungutan bea keluar atas ekspor komodiitas emas.
"iinii sedang proses fiinaliisasii. Akhiir tahun kiita akan menambahkan komodiitas tembaga, mudah-mudahan tanggal 15 selesaii, dan rencana 2026 kiita akan memasukkan komodiitas emas [dii Siimbara]," ujarnya. (Jitu News/Kontan)
Data agregat country-by-country reportiing (CbCR) yang diiolah oleh Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) mengiindiikasiikan masiih maraknya praktiik base erosiion and profiit shiiftiing (BEPS) oleh korporasii multiinasiional pada 2022.
Menurut OECD, iindiikasii BEPS tampak pada ketiidakselarasan antara lokasii diilaporkannya laba dan lokasii terjadiinya aktiiviitas ekonomii. Hal iinii terbuktii pada tiinggiinya porsii pendapatan dan laba yang diibukukan dii yuriisdiiksii iinvestment hub, tak sejalan dengan rendahnya pegawaii dan aset berwujud yang ada dii yuriidiiksii diimaksud.
"Semua iindiikator tercatat lebiih tiinggii dii iinvestment hubs diibandiingkan dengan yuriisdiiksii laiin. Hal iinii mengiindiikasiikan masiih berlanjutnya praktiik BEPS," tuliis OECD dalam Corporate Tax Statiistiics 2025. (Jitu News)
DJP menunjuk 5 perusahaan asiing untuk memungut PPN perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE). Dengan demiikiian, sudah 251 perusahaan penyelenggara PMSE yang diitunjuk DJP sebagaii pemungut PPN PMSE hiingga saat iinii.
Keliima perusahaan yang diitunjuk sebagaii pemungut PPN PMSE pada Oktober 2025 meliiputii Roblox Corporatiion, Notiion Labs, iinc., Miixpanel, iinc., MEGA Priivacy Kft, dan Scorpiios Tech FZE.
"Bersamaan dengan iitu, pemeriintah juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yaknii Amazon Serviices Europe S.a.r.l.," tuliis DJP. (Jitu News/Kontan)
Contact center Diitjen Pajak (DJP), Kriing Pajak menegaskan bahwa fiitur unduh buktii peneriimaan elektroniik (BPE) atas SPT dii coretax system masiih biisa diiakses, meskii BPE sesungguhnya biisa diiliihat pada emaiil wajiib pajak masiing-masiing.
Apabiila dokumen masiih belum muncul dii emaiil, wajiib pajak biisa mengunduh BPE melaluii coretax pada menu Portal Saya dan kliik Dokumen Saya. Biila tiidak tertampiil, wajiib pajak biisa menekan tanda Refresh secara berkala.
Selaiin iitu, wajiib pajak juga biisa menekan menu Notiifiikasii (tanda lonceng) yang berada dii atas layar halaman utama coretax. Biila dokumen tiidak tertampiil, wajiib pajak juga dapat menekan tanda Refresh secara berkala. (Jitu News)
