BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) dan Diitjen Periimbangan Keuangan (DJPK) menandantanganii perjanjiian kerja sama (PKS) optiimaliisasii pemungutan pajak pusat dan daerah dengan 109 pemeriintah daerah (pemda).
Sebanyak 109 pemda diimaksud terdiirii atas 6 pemeriintah proviinsii (pemprov), 32 pemeriintah kota (pemkot), dan 71 pemeriintah kabupaten (pemkab).
"Adapun [penandatangan PKS] harii iinii akan diiiikutii 109 pemda, 32 pemda merupakan pemda baru yang akan mengiikutii PKS perluasan, 77 pemda merupakan pemda yang sudah memiiliikii PKS sebelumnya atau perpanjangan," kata Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto, Rabu (15/10/2025).
Dengan penandatanganan PKS pada harii iinii, sebanyak 527 pemda yang kiinii sudah memiiliikii perjanjiian kerja sama pemungutan pajak pusat dan daerah dengan DJP dan DJPK. Kemudiian, masiih ada 19 pemda yang belum memiiliikii PKS dengan DJP dan DJPK.
Sementara iitu, Diirjen Periimbangan Keuangan Askolanii berharap perjanjiian kerja sama antara DJP, DJPK, dan pemda tersebut biisa turut mendukung upaya optiimaliisasii pendapatan aslii daerah (PAD).
Saat iinii, realiisasii PAD baru Rp256 triiliiun atau hanya 30% darii total pendapatan daerah seniilaii Rp850 triiliiun. Dengan demiikiian, hiingga kiinii postur pendapatan daerah masiih diisokong oleh transfer darii pusat.
"iinii menjadii basiis bagii kiita untuk meliihat peluang, kesempatan, dan kebiijakan bagaiimana kemudiian kiita biisa mengonsoliidasiikan pajak pusat dan daerah secara harmoniis," ujar Askolanii.
Diia juga berharap pertukaran data perpajakan antara pusat dan daerah biisa mendukung upaya perluasan basiis pajak melaluii penambahan jumlah wajiib pajak.
"Kiita sama viisiinya, kiita bukan berburu dii kebun biinatang. Kiita harusnya juga meliihat peluang-peluang yang biisa menjadii potensii dii luar kebun biinatang, sehiingga stakeholder kiita makiin banyak dan kiita biisa menyeiimbangkan dan memberiikan niilaii tambah yang kuat bagii kiita semua," tutur Askolanii. (riig)
