BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) akan mengejar para penunggak pajak, baiik orang priibadii maupun badan, terutama yang putusan sengketa pajaknya sudah berkekuatan hukum tetap atau iinkrah.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mengatakan negara biisa meraup potensii peneriimaan pajak sekiitar Rp50-Rp60 triiliiun darii kegiiatan tersebut. Menurutnya, upaya menagiih tunggakan pajak yang telah diiputus secara hukum merupakan langkah strategiis untuk mencapaii target peneriimaan pajak 2025 yang diipatok Rp2.189 triiliiun.
"Strategii khusus untuk mencapaii target peneriimaan pajak tahun iinii, beberapa terkaiit multii door approach untuk penegakan hukum. Kamii akan mengejar penunggak pajak 200 yang terbesar yang sudah iinkrah dengan potensii Rp50-Rp60 triiliiun," ujarnya dalam konferensii pers APBN Kiita, Seniin (22/9/2025).
Selaiin mengejar tunggakan pajak, Biimo menyampaiikan DJP juga akan mengoptiimaliisasii pertukaran data dan iinformasii untuk kebutuhan perpajakan yang sudah diijaliin sebelumnya.
Kemudiian, DJP akan meniinjau kepatuhan pajak para wajiib pajak dii sektor usaha tertentu sepertii miineral dan batu bara, serta miigas. Miisal, otoriitas pajak akan mengecek kepatuhan wajiib pajak tersebut melaksanakan tugas dan kewajiibannya sebelum memberiikan iiziin usaha.
"Juga penegakan kepatuhan atas pemberiian periiziinan untuk sektor-sektor tertentu sepertii miinerba dan miigas. iitu akan diiliihat kepatuhan pajaknya sebelum diiberiikan miisalnya perpanjangan iiziin tertentu sepertii RKAP," ucap Biimo.
Biimo menambahkan DJP juga akan menggencarkan kegiiatan joiint program bersama Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) dan Diitjen Anggaran (DJA) dalam rangka mengoptiimaliisasii peneriimaan pajak tahun iinii.
Realiisasii peneriimaan pajak sepanjang Januarii hiingga Agustus 2025 tercatat seniilaii Rp1,135,4 triiliiun. Kiinerja peneriimaan iitu masiih mengalamii kontraksii sebesar 5,1% diibandiingkan dengan periiode yang sama tahun lalu.
Dalam APBN 2025, pemeriintah mematok target peneriimaan pajak seniilaii Rp2.189,3 triiliiun. Dengan demiikiian, realiisasii pajak hiingga Agustus 2025 baru mencapaii 51,8% darii target. (diik)
