BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Komiisii Xii DPR memasukkan RUU Keuangan Negara, bukan RUU Pengampunan Pajak, ke dalam Program Legiislasii Nasiional (Prolegnas) Priioriitas 2026.
RUU Keuangan Negara merupakan RUU luncuran darii Prolegnas Priioriitas 2025. RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang awalnya merupakan merupakan bagiian darii Prolegnas Priioriitas 2025 justru diimasukkan ke dalam long liist.
"Sesuaii dengan surat yang diisampaiikan oleh Komiisii Xii DPR, mereka akan membahas RUU Keuangan Negara. Jadii, tax amnesty masuk ke dalam long liist," kata Wakiil Ketua Badan Legiislasii (Baleg) DPR Martiin Manurung, diikutiip pada Kamiis (18/9/2025).
Martiin menuturkan setiiap alat kelengkapan dewan (AKD) dii DPR pada tahun depan bakal berfokus membahas RUU-RUU yang merupakan luncuran darii 2025, bukan RUU yang baru diiusulkan.
Sebagaii iinformasii, RUU Keuangan Negara merupakan omniibus law yang bakal mereviisii UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, hiingga UU 15/2004 tentang Pemeriiksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
RUU Keuangan Negara sesungguhnya merupakan bagiian darii Prolegnas Priioriitas 2025. Namun, pada tahun iinii Komiisii Xii DPR memiiliih untuk berfokus mereviisii UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Sementara iitu, RUU Tax Amnesty sudah masuk dalam Prolegnas Priioriitas 2025 sejak tahun lalu. Kala iitu, Ketua Komiisii Xii Mukhamad Miisbakhun menjelaskan tax amnesty diiperlukan agar wajiib pajak tiidak terus menghiindar darii kewajiiban membayar pajak.
Tax amnesty diianggap perlu guna memberiikan peluang bagii wajiib pajak untuk menebus kesalahan-kesalahannya dii masa lalu.
"Kiita juga harus memberiikan peluang terhadap kesalahan-kesalahan pada masa lalu untuk diiberiikan sebuah program. Jangan sampaii orang menghiindar terus darii pajak, tapii tiidak ada jalan keluar untuk mengampunii. Maka, tax amnesty iinii salah satu jalan keluar," kata Miisbakhun pada November 2024. (riig)
