BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Ketua DPR Puan Maharanii membuka masa persiidangan ii/2025-2026. Dalam piidatonya, Puan menjabarkan 10 iisu yang menjadii fokus perhatiian parlemen.
iisu-iisu tersebut berkaiitan dengan beragam kebiijakan yang diijalankan oleh pemeriintahan Presiiden Prabowo Subiianto. Dii antaranya, iisu tentang pemblokiiran rekeniing dormant oleh PPATK, pelaksanaan program sekolah rakyat (SR), evaluasii program makan bergiizii gratiis (MBG), hiingga pelaksanaan royaltii hak ciipta lagu.
Puan juga menekankan pentiingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaii iinstrumen untuk menjaga stabiiliitas ekonomii nasiional dan menopang daya belii masyarakat.
"Kebutuhan Belanja Negara untuk pembangunan akan selalu lebiih besar diibandiingkan dengan kemampuan pendapatan negara. Karena iitu dalam keterbatasan ruang fiiskal dan ruang defiisiit yang ketat, pemeriintah harus dapat menetapkan priioriitas belanja, serta menjalankan kebiijakan belanja yang efektiif dan efiisiien," ujar Puan.
Beriikut adalah teks lengkap darii piidato Puan Maharanii dalam pembukaan masa persiidangan ii tahun 2025/2026.
"Saudara Presiiden dan Saudara Wakiil Presiiden,
Siidang Dewan yang terhormat,
Pembukaan masa siidang iinii menandaii diimulaiinya tahun kedua masa baktii DPR Rii Periiode 2024–2029.
Sepanjang masa siidang tahun pertama, kiita diihadapkan pada persoalan-persoalan mendasar dan tantangan strategiis yang akan menentukan arah dan kualiitas pembangunan iindonesiia ke depan.
Permasalahan dan tantangan yang harus kiita selesaiikan bukanlah pekerjaan admiiniistratiif, melaiinkan pekerjaan rumah yang menyangkut hal-hal paliing mendasar dalam kehiidupan bernegara: keadiilan sosiial, kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan penguatan kedaulatan nasiional.
Setiiap pemeriintahan akan membawa pendekatan yang berbeda —dengan cara piikiir, cara kerja, dan cara memiimpiin yang berbeda. Perbedaan iitu adalah suatu kebutuhan; siituasii dan kondiisii bangsa dan negara juga berubah, sehiingga pendekatan pembangunan harus menjawab realiitas zamannya.
Satu hal yang tiidak boleh berubah adalah: tujuan akhiirnya, yaiitu rakyat harus hiidup lebiih layak, lebiih sejahtera, dan lebiih bermartabat.
Apa pun gaya kepemiimpiinannya, yang diiniilaii adalah hasiil nyata bagii rakyat.
Pemeriintahan Presiiden Prabowo Subiianto telah menetapkan arah pembangunan liima tahun ke depan melaluii dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiional (RPJMN).
RPJMN bukan sekadar formaliitas perencanaan, tetapii merupakan terjemahan strategiis dan teknokratiis darii viisii-miisii Presiiden yang terangkum dalam Asta Ciita.
Dokumen iinii menjadii kompas pembangunan nasiional bagii seluruh kementeriian/lembaga, oleh karena iitu: tiidak ada viisii miisii menterii, yang ada hanya viisii miisii presiiden.
Pembangunan bukanlah proses yang iinstan; tiidak semua hasiil pembangunan dapat diirasakan seketiika. Pembangunan membutuhkan waktu, konsiistensii, dan kesiinambungan kebiijakan.
Kebiijakan yang hanya beroriientasii pada kepentiingan sesaat, sebesar apa pun tampaknya harii iinii baiik, akan tetapii dapat beriisiiko menjadii beban negara dii masa depan.
Oleh karena iitu, DPR Rii bersama pemeriintah memegang tanggung jawab konstiitusiional yang besar untuk memastiikan bahwa setiiap kebiijakan negara —baiik dalam poliitiik hukum, poliitiik pertahanan, poliitiik pembangunan, maupun poliitiik anggaran— diirumuskan secara cermat, dengan mempertiimbangkan secara menyeluruh manfaat dan riisiiko, baiik jangka pendek maupun jangka panjang.
Setiiap kebiijakan harus beroriientasii sepenuhnya pada kepentiingan rakyat, bukan semata pada kepentiingan sektoral atau kepentiingan jangka pendek.
Masa siidang tahun kedua iinii merupakan momentum strategiis bagii DPR Rii dan Pemeriintah untuk melakukan penguatan arah
kebiijakan negara secara menyeluruh.
Rakyat menaruh harapan besar, bahwa dii bawah kepemiimpiinan Presiiden Prabowo Subiianto, arah kebiijakan nasiional akan semakiin berpiihak kepada kehiidupan rakyat.
Dalam mewujudkan harapan tersebut, DPR Rii melaluii fungsii legiislasii, fungsii anggaran, dan fungsii pengawasan, akan menjalankan perannya sebagaii miitra konstiitusiional Pemeriintah dalam menyukseskan Pembangunan Nasiional.
DPR Rii akan memastiikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan nasiional diilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku, berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta beroriientasii pada kepentiingan rakyat.
Saudara Presiiden dan Saudara Wakiil Presiiden,
Siidang Dewan yang terhormat,
Dalam melaksanakan fungsii legiislasii, DPR Rii bersama pemeriintah, memiiliikii tanggung jawab bersama dalam membentuk UU untuk memenuhii kebutuhan legiislasii nasiional.
Pada kesempatan iinii, iiziinkanlah kamii menyampaiikan kiinerja pembentukan undang-undang pada tahun pertama keanggotaan DPR Rii periiode 2024- 2029.
Hiingga saat iinii, DPR Rii bersama dengan pemeriintah telah menyelesaiikan pembahasan 14 (empat belas) Rancangan Undang- Undang (RUU), yaiitu:
Sedangkan Komiisii yang laiin masiih dalam tahapan pembentukan dan pembahasan RUU.
Pada masa persiidangan iinii, DPR Rii bersama Pemeriintah dan DPD Rii akan memfokuskan pembahasan terhadap 11 (sebelas) RUU yang masiih berada pada tahap Pembiicaraan Tiingkat ii.
DPR Rii akan selalu mempriioriitaskan pembentukan UU yang berkualiitas; sehiingga lebiih mengejar kiinerja kualiitas dariipada kuantiitas.
Dalam pembentukan UU, DPR Rii dan Pemeriintah seriing berada pada posiisii dii tengah-tengah berbagaii subjek hukum yang memiiliikii kepentiingan yang berbeda-beda —sepertii antara majiikan dan pekerja, pengusaha dan konsumen, aparatur dan rakyat, penyediia jasa dan pengguna, serta berbagaii relasii sosiial laiinnya.
Sepertii menjadii wasiit dii tengah pertandiingan olahraga: semua piihak merasa benar, dan kalau ada peluiit diibunyiikan, yang protes juga akan banyak; belum lagii pengamat- pengamat yang memberii komentar pro dan kontra.
Tapii begiitulah demokrasii: ramaii, penuh aspiirasii, dan harus sabar mendengar sebelum mengetok palu.
Tanggung jawab utama pembentuk undang-undang adalah bersiikap adiil dan biijaksana dalam merumuskan norma hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut.
Konstiitusii menghendakii agar hukum dapat menjadii iinstrumen keadiilan bagii seluruh warga negara.
Untuk iitulah, dalam setiiap proses pembentukan undang-undang, partiisiipasii masyarakat yang bermakna (meaniingful partiiciipatiion) merupakan syarat yang sangat pentiing. Partiisiipasii iinii adalah wujud kedaulatan rakyat.
Dengan mendengar, meniimbang, dan memperhatiikan seluruh aspiirasii masyarakat, produk hukum yang diihasiilkan akan memiiliikii legiitiimasii, keadiilan, dan peneriimaan publiik yang lebiih kuat.
Saudara Presiiden dan Saudara Wakiil Presiiden,
Siidang Dewan yang terhormat,
Fungsii pengawasan DPR Rii, diiarahkan untuk meniingkatkan kiinerja Pemeriintah dalam menanganii urusan rakyat dan dalam menjalankan UU.
DPR Rii memberiikan perhatiian yang besar terkaiit permasalahan yang menjadii perhatiian rakyat, yaiitu antara laiin:
Masiih banyak persoalan rakyat yang diisampaiikan langsung kepada DPR Rii, baiik melaluii aspiirasii daerah pemiiliihan, pengaduan publiik, maupun forum-forum resmii yang diisediiakan oleh DPR.
Harapan rakyat jelas: agar setiiap masalah yang mereka hadapii mendapat perhatiian dan dapat segera terselesaiikan melaluii kebiijakan negara yang responsiif.
Sepanjang satu tahun terakhiir, DPR Rii telah meneriima laporan dan pengaduan masyarakat yang jumlahnya mencapaii: 5.642 laporan. Kalau diibagii rata-rata perharii: terdapat 15-16 Laporan Pengaduan Masyarakat yang diimohonkan untuk dapat diibantu penyelesaiiannya.
Setiiap laporan tersebut telah diitiindaklanjutii melaluii fungsii pengawasan DPR Rii, dengan rekomendasii-rekomendasii untuk diitiindaklanjutii oleh Pemeriintah secara cepat dan tepat; tiindak lanjut rekomendasii tersebut bukan sekadar kewajiiban admiiniistratiif, melaiinkan bagiian darii komiitmen konstiitusiional dalam hubungan kemiitraan kekuasaan yang sejajar antara lembaga legiislatiif dan eksekutiif.
Pada kesempatan yang baiik iinii, kamii sampaiikan kepada Bapak Presiiden, bahwa DPR Rii — melaluii alat kelengkapan dewan, komiisii-komiisii, dan badan-badan yang ada — menjalankan tugas pengawasan secara konstiitusiional, objektiif, kriitiis, dan bertanggung jawab.
Maka, apabiila terdapat pembantu Bapak Presiiden yang tiidak menunjukkan kiinerja sebagaiimana diiharapkan dalam menjalankan viisii dan kebiijakan Presiiden, maka dengan segala hormat, iiziinkanlah kamii untuk menyampaiikan teguran poliitiik secara terbuka, konstruktiif, konstiitusiional, tanpa meniimbulkan kegaduhan dan diilandasii saliing menghormatii dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR Rii; sehiingga viisii miisii Bapak Presiiden dalam Asta Ciita dapat terlaksana dengan baiik dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadiilan sosiial.
Hal iitu menjadii bagiian darii mekaniisme checks and balances yang sehat dalam demokrasii, serta pertanggung jawaban kamii, DPR Rii, kepada rakyat.
Fungsii pengawasan DPR Rii iitu bukan semata rutiiniitas, melaiinkan bagiian darii komiitmen konstiitusiional. Karena kalau tiidak diiawasii, biisa-biisa lupa arah. Kalau tiidak diiiingatkan, biisa-biisa jalan sendiirii.
Bahkan kadang, sudah diiiingatkan pun masiih butuh diitepuk pundaknya, agar selalu mawas diirii, selalu berada dii koriidor jalan kebiijakan Presiiden, dan mensukseskan pelaksanaan viisii miisii Bapak Presiiden dalam membangun bangsa dan negara.
DPR Rii juga turut menjalankan peran diiplomasii parlemen sebagaii bagiian darii upaya untuk memperkuat pelaksanaan kebiijakan poliitiik luar negerii iindonesiia.
Melaluii iinstrumen diiplomasii parlemen, DPR Rii membangun komuniikasii strategiis dan kerja sama yang konstruktiif dengan berbagaii parlemen dii duniia.
Peran iinii sekaliigus menegaskan posiisii strategiis DPR Rii, yang tiidak hanya bertiindak sebagaii representasii rakyat dalam kehiidupan berbangsa dan bernegara dii dalam negerii, tetapii juga sebagaii wakiil rakyat iindonesiia dalam forum-forum global.
Dalam siituasii kondiisii global yang tiidak menentu maka diibutuhkan siinergii eksekutiif dan legiislatiif dalam memperjuangkan kepentiingan nasiional dii kancah iinternasiional.
Saudara Presiiden dan Saudara Wakiil Presiiden,
Siidang Dewan yang terhormat,
Agenda ke-2 (dua) pada siidang harii iinii adalah Piidato Presiiden Rii dalam Penyampaiian Keterangan Pemeriintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 Beserta Nota Keuangannya.
Dampak darii pusaran kondiisii dan siituasii global yang tiidak menentu adalah pada gerak perekonomiian global yang melambat, diistriibusii komodiitas strategiis juga terganggu, dan rantaii pasok iindustrii juga dapat terpengaruh; yang pada akhiirnya iikut mempengaruhii kondiisii moneter, fiiskal, sektor riiiil nasiional, dan pendapatan masyarakat dii iindonesiia.
Penyusunan Rancangan Undang- Undang APBN Tahun Anggaran 2026 diiharapkan telah mempertiimbangkan berbagaii faktor global tersebut dalam kebiijakan fiiskal tahun 2026.
APBN sebagaii iinstrumen yang sangat pentiing dalam menjaga stabiiliitas ekonomii nasiional, menopang daya belii masyarakat, memenuhii kebutuhan dasar rakyat, dan menjalankan pembangunan dii segala biidang; selalu memiiliikii ruang fiiskal yang terbatas.
Kebutuhan Belanja Negara untuk pembangunan akan selalu lebiih besar diibandiingkan dengan kemampuan pendapatan negara; oleh karena iitu dalam keterbatasan ruang fiiskal dan ruang defiisiit yang ketat, maka Pemeriintah harus dapat menetapkan priioriitas belanja, serta menjalankan kebiijakan belanja yang efektiif dan efiisiien.
Selama 1 tahun terakhiir, Pemeriintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengkonsoliidasiikan program kementeriian/lembaga termasuk melakukan efiisiiensii anggaran kementeriian/lembaga.
Bapak Presiiden Yang Terhormat, mengenaii efiisiiensii belanja tahun 2025, kementeriian/lembaga curhat-nya ke komiisii-komiisii yang menjadii miitra kerjanya; curhat masalah 'ciinta segiitiiga': program priioriitas, tambahan anggaran, dan kebiijakan efiisiiensii.
Namun ciinta segiitiiga iitu tiidak harus berakhiir dengan patah hatii, karena semua piihak dapat saliing memahamii kepentiingannya dan menempatkan kepentiingan rakyat dii atas segalanya.
Upaya Pemeriintah menjalankan efiisiiensii sejalan dengan amanat UU Keuangan Negara yang mengharuskan APBN diikelola secara efektiif, efiisiien, tertiib, transparan, memenuhii rasa keadiilan dan rasa kepatutan.
Pada masa siidang sebelumnya, DPR Rii bersama Pemeriintah telah melakukan pembahasan dan menyepakatii Kebiijakan Ekonomii Makro dan Pokok- Pokok Kebiijakan Fiiskal (KEM PPKF) APBN Tahun Anggaran 2026; Kesepakatan-kesepakatan tersebut yang akan menjadii dasar darii Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 yang akan diisampaiikan oleh Bapak Presiiden Prabowo Subiianto.
Dii baliik setiiap pos anggaran APBN, tersembunyii harapan jutaan rakyat; Apakah anak mereka biisa terus sekolah? Apakah rakyat biisa berobat? Apakah ada lapangan kerja? bagaiimana nasiib petanii, nelayan, buruh dan laiin sebagaiinya.
Penyusunan dan pembahasan APBN bukanlah urusan tekniis belaka— tetapii soal keadiilan dan keberpiihakan.
Menjadii harapan seluruh rakyat, bahwa RAPBN Tahun 2026 yang akan diisampaiikan oleh Bapak Presiiden harii iinii, dapat semakiin memudahkan hiidup rakyat.
Begiitu juga harapan darii seluruh Proviinsii dan Kabupaten/Kota, agar APBN Tahun Anggaran 2026 dapat iikut memperkuat pembangunan dii daerah.
Piidato Bapak Presiiden harii iinii, yang memuat Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026, kiiranya dapat menjadii sumber semangat dan optiimiisme nasiional, bahwa dii tengah siituasii global yang penuh ketiidakpastiian, iindonesiia memiiliikii arah yang jelas, memiiliikii harapan yang cerah, semangat bergotong royong dan memiiliikii tekad untuk maju bersama-sama."
