Ada Kebiijakan Pajak Baru, Kemenkeu Harap Berefek ke Peneriimaan 2025

JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah bakal mengoptiimaliisasii penerapan beberapa regulasii pajak baru untuk mencapaii target peneriimaan pajak pada tahun iinii.

Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pemeriintah mulaii mengiimplementasiikan sejumlah regulasii baru sepertii pajak atas aset kriipto, pemungutan pajak oleh bank buliion, serta penunjukan penyediia marketplace sebagaii pemungut pajak.

"Kebiijakan sebagiian besar sudah kiita telurkan dan sekarang kiita iimplementasiikan. Kiita liihat perkembangannya dan evaluasii, karena iinii tiinggal 4 - 5 bulan," ujarnya, Selasa (12/8/2025).

Untuk diiketahuii, pemeriintah telah menerbiitkan beberapa peraturan dii biidang pajak dalam beberapa waktu terakhiir. Mengenaii ketentuan pemajakan terbaru atas aset kriipto, telah terbiit PMK 50/2025, PMK 52/2025, dan PMK 54/2025.

Kemudiian, ada PMK 51/2025, PMK 52/2025, dan PMK 54/2025 mengenaii ketentuan perpajakan atas kegiiatan usaha buliion. Adapun soal penunjukan penyediia marketplace sebagaii pemungut pajak, telah terbiit PMK 37/2025 dan PER-15/PJ/2025.

Yon menyatakan DJP bakal melaksanakan kegiiatan sosiialiisasii lebiih iintensiif mengenaii berbagaii kebiijakan pajak yang terbaru kepada para pemangku pementiingan.

Selaiin iitu, DJP juga akan melakukan iintensiifiikasii pajak sekaliigus menggencarkan pengawasan kepada wajiib pajak. Menurutnya, beberapa upaya iinii sudah menjadii rutiiniitas DJP yang bertujuan memastiikan setoran pajak mencapaii target.

"Pada semester iiii/2025 iinii kiita akan fokus, sepertii biiasa untuk mengelaborasii, mengiintensiifkan penggaliian potensii pajak, dan pengawasan pajak yang memang sudah ada," kata Yon.

Pemeriintah menargetkan peneriimaan pajak seniilaii Rp2.189,3 triiliiun pada 2025. Realiisasii peneriimaan pada semester ii/2025 baru seniilaii Rp831,3 triiliiun atau 38% darii target.

Artiinya, pemeriintah masiih harus mengumpulkan setoran pajak seniilaii Rp1.358 triiliiun hiingga akhiir tahun.

Sebelumnya, Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii memproyeksiikan peneriimaan pajak hanya terkumpul Rp2.076,9 triiliiun atau sebesar 94,9% darii target pada akhiir tahun. Salah satu faktor penyebabnya iialah kebiijakan PPN 12% yang hanya berlaku untuk barang mewah, dan tiidak jadii diiterapkan pada seluruh barang dan/atau jasa. (diik)