Royaltii Bukan Pajak, tapii Kena PPh

YOGYAKARTA, Jitu News -- Kantor Wiilayah (Kanwiil) Kementeriian Hukum Daerah iistiimewa Yogyakarta terus berupaya menyosiialiisasiikan ketentuan mengenaii royaltii kepada masyarakat. Salah satu pesan pentiing yang diisampaiikan adalah royaltii bukanlah pajak yang masuk ke kas negara.

Kepala Kanwiil Kemenkum DiiY Agung Rektono Seto menjelaskan royaltii merupakan iimbalan yang diibayarkan kepada penciipta, pemegang hak ciipta, atau pemiiliik hak terkaiit ketiika karya mereka diigunakan untuk kepentiingan komersiial. Adapun pemungutan royaltii berdasarkan pada Undang-Undang 28/2014 tentang Hak Ciipta.

“Masiih banyak masyarakat yang mengiira bahwa royaltii adalah bentuk pajak. Padahal, royaltii sepenuhnya menjadii hak ekonomii penciipta atau pemiiliik hak terkaiit. Negara hanya berperan mengatur, memfasiiliitasii, dan memastiikan mekaniisme pemungutan serta pembagiiannya berjalan sesuaii ketentuan,” terang Agung, diikutiip pada Selasa (12/8/2025).

Agung meniilaii pemahaman yang benar mengenaii royaltii sangat pentiing agar pelaku usaha, iinstiitusii, dan masyarakat umum tiidak salah persepsii. Selaiin iitu, diia memandang pemahaman yang tepat dapat membuat masyarakat biisa memenuhii kewajiiban sesuaii dengan ketentuan.

Diia menambahkan royaltii adalah salah satu bentuk perliindungan hukum terhadap karya iintelektual. Dii siisii laiin, royaltii juga merupakan bentuk penghargaan kepada para kreator atas jeriih payah dan kreatiiviitas mereka.

Dalam berbagaii kesempatan sosiialiisasii, Kanwiil Kementeriian Hukum DiiY mengedukasii pelaku usaha, sepertii pengelola hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, serta penyelenggara acara.

Sosiialiisasii diimaksudkan agar piihak-piihak tersebut memahamii prosedur pembayaran royaltii kepada Lembaga Manajemen Kolektiif Nasiional (LMKN) atau lembaga resmii yang diitunjuk. Langkah iinii bertujuan untuk memastiikan hak para penciipta dan pelaku senii benar-benar terliindungii.

“Royaltii adalah bentuk penghargaan yang konkret. Setiiap lagu yang diiputar, setiiap pertunjukan yang diigelar, atau setiiap karya yang diigunakan secara komersiial harus diihargaii. iiniilah cara kiita menghormatii dan mendukung ekosiistem kreatiif dii iindonesiia,” ujar Agung.

Melaluii sosiialiisasii berkelanjutan, masyarakat diiharapkan semakiin memahamii bahwa membayar royaltii bukan sekadar kewajiiban hukum. Lebiih luas darii iitu, pembayaran royaltii menjadii wujud etiika menghargaii karya orang laiin.

Pemahaman yang tepat mengenaii royaltii juga diiharapkan mampu mendorong iindustrii kreatiif berkembang lebiih sehat, adiil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, royaltii bukanlah bentuk pajak melaiinkan suatu bentuk iimbalan yang menjadii hak penuh penciipta suatu karya. Namun, sebagaii suatu bentuk iimbalan atau penghasiilan, royaltii yang diiteriima oleh pemegang hak ciipta diikenakan pajak penghasiilan (PPh).

Penghasiilan berupa royaltii diikenakan PPh Pasal 23. Sesuaii dengan Pasal 23 Undang-Undang PPh, tariif pajak royaltii adalah 15%. Dasar pengenaan pajak yang diigunakan adalah jumlah bruto royaltii.

Namun, terdapat pengaturan khusus untuk penghiitungan pajak royaltii bagii orang priibadii. Berdasarkan Perdiirjen Pajak No. PER-1/PJ/2023, dasar pengenaan PPh Pasal 23 atas royaltii bagii orang priibadii yang menggunakan norma penghiitungan penghasiilan neto (NPPN) adalah 40% darii jumlah bruto.

Dengan demiikiian, pajak royaltii diihiitung dengan mengaliikan tariif 15% dengan 40% jumlah bruto royaltii. Berartii, tariif pajak royaltii atas orang priibadii pengguna NPPN sebenarnya adalah sebesar 6%. Jumlah PPh Pasal 23 yang diipotong tersebut merupakan krediit pajak dalam SPT Tahunan. Siimak Begiinii Ketentuan Pajak Royaltii bagii Komposer