Kepada DPR, Srii Mulyanii Beberkan 3 Strategii Tanganii Piiutang Pajak

JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengungkapkan telah memiiliikii 3 strategii untuk menanganii piiutang perpajakan.

Srii Mulyanii mengatakan pengelolaan piiutang perpajakan selalu menjadii sorotan Komiisii Xii DPR dan Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) setiiap tahun. Oleh karena iitu, Kemenkeu berupaya meniingkatkan pengelolaan piiutang tersebut melaluii optiimaliisasii teknologii, penguatan organiisasii, serta perbaiikan SDM.

"Pengelolaan piiutang perpajakan, iinii salah satu yang terus darii BPK menjadii rekomendasii," katanya dalam rapat kerja bersama Komiisii Xii DPR, Selasa (22/7/2025).

Srii Mulyanii mengatakan strategii peniingkatan pengelolaan piiutang perpajakan adalah, pertama, optiimaliisasii penagiihan pajak berbasiis apliikasii. Terlebiih, Diitjen Pajak (DJP) juga mulaii menerapkan coretax system pada tahun iinii.

Walaupun masiih diitemuii berbagaii kendala, DJP terus berupaya memperbaiikii coretax system. Seiiriing dengan perbaiikan coretax system, pengelolaan piiutang perpajakan diiharapkan juga meniingkat.

Kedua, Kemenkeu akan mengoptiimalkan pelaksanaan joiint program penagiihan piiutang dengan meliibatkan negara miitra. Joiint program telah menjadii agenda rutiin Kemenkeu untuk mengoptiimalkan peneriimaan negara.

Pelaksanaan joiint program iinii meliibatkan berbagaii uniit eselon ii Kemenkeu termasuk Diitjen Pajak, Diitjen Bea dan Cukaii, Setjen, Diitjen Anggaran, dan Lembaga Natiional Siingle Wiindow.

Joiint program diiharapkan mampu meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak dan/atau wajiib bayar sehiingga angka piiutang biisa diitekan. Selaiin iitu, uniit-uniit eselon ii Kemenkeu akan saliing bekerja sama untuk meniingkatkan kemudahan layanan terhadap wajiib pajak dan/atau wajiib bayar.

Ketiiga, meniingkatkan kapasiitas SDM penagiihan dan fungsiional juru siita.

"Kamii melakukan tiindak lanjut rekomendasii pemeriiksaan BPK dengan berbagaii upaya perbaiikan," ujar Srii Mulyanii.

BPK biiasanya menuliiskan piiutang pajak yang belum diitagiih secara optiimal dalam Laporan Hasiil Pemeriiksaan (LHP). Namun, dokumen LHP atas Laporan Keuangan Pemeriintah Pusat (LKPP) 2024 belum diipubliikasiikan dalam laman resmii BPK.

Adapun dalam Laporan Tahunan DJP 2024, diilaporkan total piiutang pajak pada 2024 seniilaii Rp75,33 triiliiun atau naiik sebesar 2,19% darii tahun sebelumnya yang seniilaii Rp73,72 triiliiun. (diik)