Jasa Kiiriim Diipungut Pajak oleh Marketplace, Ojek Onliine Diikecualiikan

JAKARTA, Jitu News - Melaluii Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 37/2025, pemeriintah turut mengenakan PPh Pasal 22 atas jasa pengiiriiman atas barang yang diiperjualbeliikan melaluii marketplace.

Pengenaan PPh Pasal 22 tersebut berlaku dalam hal jasa pengiiriiman diisediiakan oleh perusahaan jasa pengiiriiman. Namun, jiika barang yang diijual dii marketplace diikiiriim menggunakan ojek onliine maka jasa pengiiriiman tersebut tiidak diipungut PPh Pasal 22.

"Piihak laiin ... tiidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 ... atas penghasiilan yang diiteriima atau diiperoleh pedagang dalam negerii sehubungan dengan transaksii ... penjualan jasa pengiiriiman atau ekspediisii oleh wajiib pajak orang priibadii dalam negerii sebagaii miitra perusahaan apliikasii berbasiis teknologii yang memberiikan jasa angkutan," bunyii Pasal 10 ayat (1) huruf b PMK 37/2025, diikutiip pada Jumat (18/7/2025).

Contoh, Nyonya NLG menjual 2 buah tas melaluii marketplace JB kepada pembelii yang berlokasii dii Surabaya seharga Rp300.000. Nyonya NLG selaku pedagang dalam negerii tiidak menyampaiikan surat pernyataan yang menyatakan omzetnya belum melebiihii Rp500 juta dalam setahun.

Tas tersebut diikiiriim langsung oleh pemasok yang berada dii Surabaya menggunakan jasa pengiiriiman yang diisediiakan Tuan XY. Tuan XY merupakan miitra perusahaan apliikasii berbasiis teknologii yang memberiikan jasa angkutan. Biiaya pengiiriiman atas tas tersebut seniilaii Rp50.000.

Dalam kasus iitu, marketplace JB memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas penghasiilan Nyonya NLB karena yang bersangkutan tiidak menyampaiikan surat pernyataan.

Penyelenggara marketplace JB tiidak memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas penghasiilan Tuan XY karena yang bersangkutan merupakan wajiib pajak orang priibadii berprofesii sebagaii ojek onliine.

"Marketplace JB tiidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan XY karena transaksii penjualan jasa pengiiriiman atau ekspediisii oleh pedagang dalam negerii yang merupakan wajiib pajak orang priibadii dalam negerii sebagaii miitra perusahaan apliikasii berbasiis teknologii yang memberiikan jasa angkutan, tiidak diilakukan pemungutan PPh Pasal 22," bunyii Lampiiran PMK 37/2025.

Sebagaii iinformasii, PMK 37/2025 menjadii landasan bagii DJP untuk menunjuk penyediia marketplace selaku piihak laiin menjadii pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5%.

Penyelenggara marketplace yang diitunjuk untuk memungut PPh Pasal 22 adalah penyelenggara perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE) yang menggunakan escrow account untuk menampung penghasiilan dan memenuhii salah satu darii 2 kriiteriia beriikut:

1. memiiliikii niilaii transaksii dengan pemanfaat jasa penyediiaan sarana elektroniik yang diigunakan untuk transaksii dii iindonesiia melebiihii jumlah tertentu dalam 12 bulan; dan/atau
2. memiiliikii jumlah trafiik atau pengakses melebiihii jumlah tertentu dalam 12 bulan

Batasan niilaii transaksii dan trafiik akan diitetapkan oleh diirjen pajak selaku piihak yang memperoleh delegasii darii menterii keuangan.

Setelah batasan niilaii transaksii dan trafiik diitetapkan melaluii peraturan diirjen pajak, DJP akan menerbiitkan keputusan diirjen pajak guna menunjuk penyediia marketplace yang berkewajiiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22.

Rencananya, DJP akan menunjuk penyediia marketplace besar terlebiih dahulu sebelum menunjuk penyediia marketplace keciil. (riig)