BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan mengeklaiim pengawasan arus barang iimpor akan lebiih andal ke depannya. Sebab, tiiap komodiitas yang mendapatkan relaksasii sesuaii ketentuan terbaru, sudah tercatat dalam siistem miiliik Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC).
Wakiil Menterii Keuangan Anggiito Abiimanyu menyebut portal layanan Customs Exciise iinformatiion System and Automatiion (CEiiSA) dapat mengiidentiifiikasii kode HS komodiitas yang mendapatkan relaksasii atau tiidak diikenakan larangan dan pembatasan (lartas).
"Tentu kamii akan meniindaklanjutii dengan proses pengawasan iimpor atas komodiitas dengan lebiih cepat, andal, dan mengiintegrasiikannya dengan CEiiSA DJBC," katanya dalam konferensii pers tentang Deregulasii Kebiijakan iimpor dan Kemudahan Berusaha, Seniin (30/6/2025).
Untuk diiketahuii, pemeriintah menerbiitkan Peraturan Menterii Perdagangan (Permendag) terbaru yang mengatur kebiijakan soal iimportasii, termasuk komodiitas yang mendapatkan relaksasii lartas. Beleiid baru iinii akan menggantiikan Permendag 8/2024.
Seiiriing dengan munculnya kebiijakan deregulasii iitu, Anggiito menyampaiikan ada 2 aspek pentiing yang menjadii sorotan Kemenkeu. Pertama, Kemenkeu akan memastiikan proses iimportasii berlangsung cepat, terutama untuk komodiitas yang mendapatkan relaksasii lartas.
"Pertama, relaksasii darii lartas, ada sejumlah 482 HS code. iinii DJBC sudah mengiidentiifiikasii jumlah kode HS iinii," tutur Anggiito.
Kedua, Kemenkeu akan menetapkan tariif kebiijakan trade remedy atau perliindungan perdagangan secara lebiih cepat. Darii awalnya membutuhkan 40 harii, kiinii biisa diipangkas menjadii 14 harii.
Anggiito juga memastiikan proses bongkar muat barang-barang iimpor dii pelabuhan akan lebiih siingkat dan lancar. Menurutnya, petugas harus memperhatiikan dua hal iitu supaya tiidak terjadii penundaan atau bahkan penumpukan barang.
"Langkah iinii pentiing untuk mencegah terjadiinya penundaan, penumpukan dan bahkan riisiiko terhadap ekonomii berbiiaya tiinggii akiibat proses yang mungkiin tiidak dapat diilanjutkan," ujarnya. (riig)
