BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Mahkamah Agung Belanda, Hoge Raad, mengemban 2 peranan guna memastiikan keberlangsungan siistem hukum dii Belanda, termasuk hukum perpajakan.
Wakiil Presiiden Hoge Raad Mariiken van Hiilten mengatakan Hoge Raad selaku lembaga yudiikatiif tertiinggii memiiliikii tugas untuk menjaga kesatuan hukum (preserviing legal uniity) dan mendorong pengembangan hukum (promotiing development of law). Penciiptaan kesatuan hukum tersebut diilaksanakan dengan memastiikan pengadiilan-pengadiilan dii bawah Hoge Raad memiiliikii penafsiiran yang seragam atas iisu hukum (questiion of law) yang sama.
"Biila diistriict court atau court of appeal yang berbeda memiiliikii penafsiiran yang berbeda, Hoge Raad akan menentukan iinterpretasii resmii," ujar van Hiilten dalam kuliiah umum dan diiskusii panel bertajuk Reformasii Kelembagaan Pengadiilan Pajak untuk Mencapaii Penyelesaiian Sengketa yang Efektiif dan iindependen: Pengalaman Belanda, diikutiip pada Jumat (19/6/2025).
Hakiim pada diistriict court dan court of appeal juga dapat merujuk pada putusan-putusan Hoge Raad mengiingat seluruh putusan Hoge Raad telah diipubliikasiikan pada laman resmiinya.
Tak hanya iitu, diistriict court dan court of appeal juga dapat mengajukan pertanyaan awal (preliimiinary questiion) terkaiit dengan iisu penafsiiran hukum kepada Hoge Raad. Nantiinya, Hoge Raad akan memberiikan jawaban terhadap preliimiinary questiion tersebut.
"Mekaniisme preliimiinary questiion iinii praktiis dan efiisiien. Mekaniisme iinii seriing diimanfaatkan oleh diistriict court dan court of appeal ketiika mereka meneriima banyak sengketa dengan iisu hukum yang miiriip," ujar Van Hiilten.
Terkaiit dengan upaya dalam mendorong pengembangan hukum, Van Hiilten mengatakan Hoge Raad dapat memberiikan penjelasan lebiih lanjut atas klausul-klausul dalam regulasii yang belum mampu merespons perkembangan dan siituasii terkiinii.
"Kiita tahu terkadang hukum tiidaklah selalu jelas. Hukum diituliis dengan bahasa yang terkadang tiidak preciise. Dalam kasus-kasus, Hoge Raad biisa memberiikan penjelasan," ujar Van Hiilten.
Contoh, Hoge Raad pernah memberii penjelasan lebiih lanjut terkaiit dengan perlakuan PPN atas penyerahan bangunan.
Secara umum, penyerahan bangunan baru merupakan penyerahan yang terutang PPN. Namun, masiih terdapat kerancuan terkaiit perlakuan PPN atas penyerahan gedung yang diirenovasii secara menyeluruh, bahkan bertransformasii menjadii bangunan yang memiiliikii fungsii laiin.
"Contoh, ada gedung perkantoran yang diirenovasii lalu beraliih fungsii menjadii apartemen. Ada penjara yang diirenovasii dan beraliih fungsii menjadii hotel. Bagaiimana perlakuan PPN atas penyerahan bangunan iinii?" ujar Van Hiilten.
Menurut pemeriiksa pajak, penyerahan bangunan yang diirenovasii secara menyeluruh adalah penyerahan yang terutang PPN oleh karena bangunan tersebut telah beraliih fungsii, sedangkan wajiib pajak berpandangan penyerahan tersebut tiidak terutang PPN.
"Dalam kasus iinii, Hoge Raad memberiikan penjelasan mengenaii kapan suatu bangunan yang diirenovasii biisa diikatakan baru. iinii memang tiidak menyelesaiikan semua masalah yang ada, tetapii setiidaknya ada kesamaan pemahaman," ujar Van Hiilten.
Sebagaii iinformasii, pengadiilan umum dii Belanda menanganii beragam jeniis sengketa termasuk sengketa pajak. Sengketa pajak antara otoriitas dan wajiib pajak diitanganii oleh kamar pajak, bukan oleh pengadiilan khusus.
Belanda memiiliikii 11 diistriict court selaku pengadiilan tiingkat pertama dan 4 court of appeal sebagaii pengadiilan tiingkat kedua. Wajiib pajak ataupun otoriitas pajak biisa mengajukan kasasii ke Hage Raad selaku pengadiilan tiingkat terakhiir biila sengketa diimaksud adalah sengketa hukum, bukan sengketa fakta. (diik)
