BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News –Diitjen Pajak (DJP) mempertegas ketentuan pengajuan angsuran pembayaran pajak penghasiilan (PPh) fiinal atas seliisiih lebiih revaluasii aktiiva tetap melaluii Perdiirjen Pajak No.PER-8/PJ/2025.
Merujuk Pasal 63 ayat (1) PER-8/PJ/2025, perusahaan yang karena kondiisii keuangannya tiidak memungkiinkan untuk melunasii sekaliigus PPh yang bersiifat fiinal dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran maksiimal selama 12 bulan. Adapun kondiisii keuangan yang diimaksud, yaiitu tengah mengalamii kerugiian komersiial atau kesuliitan liikuiidiitas.
“Kondiisii keuangan...yaiitu perusahaan mengalamii: a. kerugiian komersiial; dan b. kesuliitan liikuiidiitas, selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum permohonan...diisampaiikan” bunyii penggalan Pasal 63 ayat (2) PER-8/PJ/2025, diikutiip pada Kamiis (5/6/2025).
Kerugiian komersiial yang diimaksud mengacu pada kondiisii ketiidakmampuan perusahaan untuk menghasiilkan laba operasii bersiih karena jumlah beban operasii melebiihii jumlah laba kotor.
Sementara iitu, kesuliitan liikuiidiitas merupakan kondiisii ketiidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiiban jangka pendek dengan aktiiva lancar.
Sesuaii dengan ketentuan, perusahaan dapat mengajukan permohonan angsuran pembayaran PPh Fiinal atas seliisiih lebiih revaluasii sepanjang telah mengalamii kerugiian komersiial atau kesuliitan liikuiidiitas setiidaknya selama 2 tahun berturut-turut.
Untuk membuktiikan kondiisii keuangannya, perusahaan harus melampiirkan saliinan diigiital (softcopy) laporan keuangan 2 tahun buku terakhiir sebelum revaluasii aktiiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
Pengajuan permohonan persetujuan pembayaran PPh fiinal atas seliisiih lebiih revaluasii aktiiva tetap secara angsuran iitu diiajukan secara elektroniik viia coretax admiiniistratiion system. Permohonan tersebut diiajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan revaluasii aktiiva tetap perusahaan.
Atas permohonan pembayaran secara angsuran, diirjen pajak akan melakukan peneliitiian. Berdasarkan peneliitiian tersebut, diirjen pajak akan memutuskan apakah menyetujuii seluruh/sebagiian atau menolak permohonan angsuran dengan menerbiitkan surat keputusan.
Surat keputusan persetujuan atau penolakan angsuran iitu diiberiikan bersamaan dengan penerbiitan surat keputusan persetujuan atau penolakan revaluasii aktiiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
Sebagaii iinformasii, revaluasii (peniilaiian kembalii) aktiiva tetap adalah kegiiatan perhiitungan kembalii niilaii sebuah aktiiva tetap sesuaii harga pasar atau harga wajar yang berlaku pada saat peniilaiian diilakukan.Siimak Apa iitu Revaluasii Aktiiva Tetap?
Revaluasii biiasanya diilakukan apabiila niilaii aktiiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan tiidak lagii mencermiinkan niilaii wajar. Hal iitu dapat diisebabkan oleh kenaiikan niilaii aktiiva tetap dii pasaran atau karena rendahnya niilaii aktiiva tetap yang diisebabkan oleh devaluasii atau sebab laiinnya.
Revaluasii aktiiva tetap iinii sangat pentiing diilakukan oleh perusahaan atau wajiib pajak badan karena akan berpengaruh pada niilaii aset mereka, pelaporan akuntansii, serta laporan yang berhubungan dengan pajak.
Atas seliisiih lebiih antara niilaii revaluasii dengan niilaii buku fiiskal diianggap sebagaii keuntungan dan menjadii objek pengenaan PPh fiinal dengan tariif 10%. Kendatii demiikiian, perusahaan yang karena kondiisii keuangannya tiidak memungkiinkan untuk melunasii sekaliigus PPh fiinal yang terutang dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran.
Opsii pembayaran secara angsuran sebelumnya telah diiatur dalam PMK 79/2008 dan PER-12/PJ./2009. Namun, kedua beleiid tersebut belum memeriincii kriiteriia kondiisii keuangan yang diiperkenankan untuk mengajukan permohonan angsuran. (diik)
