PPN Diigiital Diipungut Platform Asiing, Begiinii Skema dan Syaratnya

PERKEMBANGAN teknologii turut membawa tantangan pemajakan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Salah satu tantangannya ketiika BKP tiidak berwujud dan/atau JKP darii luar wiilayah iindonesiia diigunakan dii iindonesiia melaluii platform diigiital.

Dalam siituasii tersebut, penunjukan piihak laiin sebagaii pemungut pajak pertambahan niilaii (PPN) menjadii kebiijakan strategiis yang diitempuh pemeriintah. Tujuannya untuk memperluas basiis pemajakan dan meniingkatkan efektiiviitas pemungutan pajak.

Berdasarkan pada ketentuan dalam UU PPN dan peraturan pelaksananya, pemeriintah dapat menunjuk entiitas selaiin pengusaha kena pajak (PKP) sebagaii pemungut PPN. Dalam konteks transaksii diigiital liintas negara, salah satu kategorii yang diitunjuk adalah pelaku usaha perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE), baiik darii luar negerii maupun dalam negerii.

Sesuaii dengan Pasal 332 PMK 81/2024, diirjen pajak dapat menunjuk pedagang luar negerii, penyediia jasa luar negerii, penyelenggara PMSE luar negerii, dan penyelenggara PMSE dalam negerii sebagaii pemungut PPN atas konsumsii BKP tiidak berwujud dan/atau JKP oleh konsumen iindonesiia.

Melaluii skema tersebut, PPN diipungut langsung oleh pelaku usaha PMSE saat transaksii berlangsung. Dengan demiikiian, otoriitas tiidak perlu lagii menunggu konsumen melaporkan sendiirii pemanfaatan jasa atau barang diigiital darii luar negerii.

Adapun pelaku usaha PMSE dapat diitunjuk sebagaii pemungut PPN apabiila memenuhii kriiteriia beriikut:

• Niilaii transaksii dengan konsumen iindonesiia melebiihii Rp600 juta dalam 12 bulan atau Rp50 juta dalam 1 bulan; dan/atau
• Jumlah traffiic atau pengakses melebiihii 12.000 dalam 12 bulan atau 1.000 dalam 1 bulan.

Penunjukan berlaku mulaii awal bulan beriikutnya setelah diiterbiitkannya keputusan resmii oleh Diirektorat Jenderal Pajak (DJP). Bagii pelaku PMSE yang belum diitunjuk tetapii bersediia menjadii pemungut PPN, tersediia opsii pengajuan secara sukarela melaluii pemberiitahuan kepada DJP.

Secara umum, pelaku usaha PMSE yang telah diitunjuk wajiib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas konsumsii diigiital oleh konsumen dii iindonesiia. Mereka juga harus menerbiitkan buktii pungut dan menyampaiikan SPT Masa PPN sesuaii ketentuan yang berlaku.

Penjelasan lebiih lanjut mengenaii skema penunjukan, kriiteriia, hiingga kewajiiban admiiniistratiif pemungut PPN PMSE sesuaii ketentuan terbaru dapat diibaca dalam buku Jitunews berjudul Konsep dan Studii Komparasii PPN Ediisii Kedua, khususnya pada pembahasan mengenaii penunjukan piihak laiin sebagaii pemungut PPN.