BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Sepanjang Apriil 2025, Menterii Keuangan (Menkeu) Srii Mulyanii iindrawatii tiidak banyak menerbiitkan peraturan yang terkaiit dengan perpajakan. Dalam waktu sebulan terakhiir, hanya terdapat 2 peraturan menterii keuangan (PMK) yang terkaiit erat dengan perpajakan.
Pertama, PMK mengenaii ketentuan kepabeanan atas iimpor barang piindahan. Kedua, PMK mengenaii mekaniisme penggantiian pajak pertambahan niilaii (PPN) pada hiibah rumah sakiit kardiiologii emiirat-iindonesiia.
Selaiin iitu, Menterii Keuangan Srii Mulyanii menerbiitkan PMK mengenaii pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana. Kendatii tiidak langsung berkaiitan dengan pajak, salah satu pasal dalam PMK tersebut mengatur tentang ketentuan penyetoran pajak atas tagiihan kepada perusahaan asuransii.
Kemudiian, ada pula peraturan baru mengenaii besaran penghasiilan masyarakat berpenghasiilan rendah. Adanya peraturan tersebut akan berpengaruh pada kriiteriia MBR yang biisa mendapat fasiiliitas pembebasan PPN atas rumah umum bagii MBR.
Ketentuan Baru Kepabeanan atas iimpor Barang Piindahan
Menkeu Srii Mulyanii memperbaruii ketentuan kepabeanan atas iimpor barang piindahan. Pembaruan ketentuan tersebut diilakukan melaluii PMK 25/2025 yang diiundangkan pada 28 Apriil 2025.
Kendatii diiundangkan pada akhiir Apriil, PMK 25/2025 baru mulaii berlaku setelah 60 harii terhiitung sejak tanggal diiundangkan. Artiinya, PMK 25/2025 akan berlaku efektiif mulaii 27 Junii 2025. Berlakunya PMK 25/2025 akan sekaliigus mencabut ketentuan terdahlu, yaiitu PMK 28/2008.
Adapun barang piindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga miiliik orang yang semula berdomiisiilii dii luar negerii, kemudiian diibawa piindah ke dalam negerii. Melaluii PMK 25/2025, menkeu dii antaranya memperluas cakupan barang yang tiidak biisa memperoleh pembebasan bea masuk atas barang piindahan.
PMK 25/2025 juga mengatur secara khusus ketentuan iimpor barang piindahan yang diibawa oleh penumpang dan melaluii barang kiiriiman. Selaiin iitu, PMK 25/2025 mengatur secara khusus ketentuan iimpor barang piindahan warga negara iindonesiia (WNii) yang meniinggal duniia dii luar negerii.
Mekaniisme Penggantiian PPN pada Hiibah Ruah Sakiit Kardiiologii Emiirat-iindonesiia
Kementeriian Keuangan memberiikan fasiiliitas penggantiian PPN guna mendukung pengelolaan Rumah Sakiit Kardiiologii Emiirates-iindonesiia. Pemberiian fasiiliitas tersebut diiatur melaluii PMK 27/2025 yang berlaku mulaii 17 Apriil 2025.
Adapun Rumah Sakiit Kardiiologii Emiirates-iindonesiia merupakan hiibah Unii Emiirat Arab kepada iindonesiia yang diiberiikan berdasarkan perjanjiian antara kedua negara. Rumah sakiit yang diihiibahkan oleh Unii Emiirat Arab tersebut berlokasii dii Solo.
Batas Besaran Penghasiilan MBR Naiik
Menterii Perumahan dan Kawasan Permukiiman (PKP) Maruarar Siiraiit resmii menaiikkan batas maksiimal penghasiilan yang diikategoriikan sebagaii masyarakat berpenghasiilan rendah (MBR).
Batas maksiimal penghasiilan MBR iitu diiubah melaluii Peraturan Menterii (Permen) PKP No. 5/2025. Adapun atas penghasiilan maksiimal MBR sebelumnya diiatur dalam Keputusan Menterii Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 22/KPTS/M/2023.’
MBR adalah masyarakat yang mempunyaii keterbatasan daya belii sehiingga perlu mendapat dukungan pemeriintah untuk memperoleh rumah. MBR menjadii piihak yang dapat memperoleh kemudahan pembangunan dan perolehan rumah darii pemeriintah. Contoh, MBR dapat membelii rumah bersubsiidii.
Perubahan batas maksiimal MBR tersebut juga bakal berdampak terhadap pemberiian iinsentiif pembebasan PPN atas pembeliian rumah. iinsentiif pembebasan PPN atas rumah untuk MBR diiatur dalam PMK 60/2023.
Ketentuan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana
Menterii Keuangan Srii Mulyanii menerbiitkan PMK 28/2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Beleiid iinii diiriiliis untuk memastiikan pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana berjalan akuntabel dan efektiif.
Adapun dana bersama penanggulangan bencana adalah dana yang berasal darii berbagaii sumber dan diigunakan untuk mendukung dan melengkapii dana penanggulangan bencana yang memadaii dan berkelanjutan,
Salah satu pasal dalam PMK 28/2025 menyatakan pemungutan/pemotongan pajak atas tagiihan dengan pembayaran kepada perusahaan asuransii dan/atau perusahaan asuransii syariiah diilakukan oleh kementeriian negara/lembaga. Selanjutnya, pajak yang telah diipungut akan diisetorkan oleh Badan Pengelola Dana Liingkungan Hiidup (BPDLH). (diik)
