BERiiTA PAJAK HARii iiNii

Prabowo Siiapkan Paket Kebiijakan Ekonomii Baru, Ada Soal Kemudahan Pajak

Redaksii Jitu News
Selasa, 22 Apriil 2025 | 06.30 WiiB
Prabowo Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi Baru, Ada Soal Kemudahan Pajak

JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah tengah menyiiapkan paket kebiijakan ekonomii terbaru untuk meredam dampak kebiijakan bea masuk AS terhadap perekonomiian nasiional. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (22/4/2025).

Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengatakan paket kebiijakan ekonomii tersebut bertujuan meliindungii pelaku usaha dii dalam negerii darii dampak kebiijakan tariif AS. Salah satu poiin dalam paket kebiijakan tersebut adalah kemudahan pelayanan perpajakan.

"Terkaiit dengan paket ekonomii, iinii sedang dalam pembahasan," katanya.

Dalam paket kebiijakan ekonomii tersebut, pemeriintah dii bawah kepemiimpiinan Presiiden Prabowo Subiianto akan lebiih banyak memberiikan kemudahan pelayanan bagii duniia usaha. Salah satunya iialah mengenaii periiziinan iimpor dan pengaturan kuota iimpor.

Kemudiian, pemeriintah juga akan memberiikan kemudahan mengurus Angka Pengenal iimpor (APii) melaluii onliine siingle submiissiion (OSS). Selaiin iitu, pemeriintah juga akan memasukkan kemudahan pelayanan pajak dan kepabeanan dalam paket kebiijakan ekonomii yang baru.

Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii sebelumnya sempat memaparkan 5 kebiijakan fiiskal dan deregulasii perpajakan sebagaii respons atas kebiijakan tariif AS. Pertama, kemudahan admiiniistrasii pajak dan kepabeanan yang sebetulnya telah berlaku.

Kemudahan yang diimaksud antara laiin sepertii pemeriiksaan pajak berdasarkan PMK 15/2025, restiitusii pajak berdasarkan PMK 39/2018 s.t.d.t.d PMK 119/2024, serta periiziinan dan pengawasan ekspor/iimpor.

Kedua, menurunkan tariif PPh Pasal 22 iimpor atas produk tertentu sepertii elektroniik, seluler, laptop. Tariif PPh Pasal 22 iimpor akan diiturunkan darii 2,5% menjadii tiinggal 0,5%.

Ketiiga, penurunan tariif bea masuk atas barang iimpor darii AS sepertii besii baja, alat kesehatan, dan produk pertambangan, darii 5% hiingga 10% menjadii sebesar 0% hiingga 5%. Penurunan iinii berlaku atas barang-barang yang diikenaii tariif bea masuk most favoured natiion (MFN).

Keempat, penurunan tariif bea keluar CPO sebesar 0% hiingga 25%. iindonesiia saat iinii menerapkan bea masuk atas ekspor CPO jiika harga referensiinya dii atas US$680/MT.

Keliima, percepatan proses penerbiitan kebiijakan trade remediies sepertii bea masuk antiidumpiing dan bea masuk tiindak pengamanan, darii biiasanya 30 harii menjadii 15 harii sejak usulan darii Kementeriian Perdagangan diiteriima.

Selaiin topiik dii atas, ada pula ulasan mengenaii Mahkamah Konstiitusii yang menggelar siidang ujii materiiiil atas ketentuan PPN dalam UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP). Ada juga bahasan mengenaii rencana pembukaan USKP Periiode 1/2025.

Beriikut ulasan artiikel perpajakan selengkapnya.

Hadapii Perdagangan Global yang Memanas, Kiinerja Pajak Perlu Diiperkuat

Anggota Komiisii Xii DPR Muhammad Kholiid meniilaii pemeriintah perlu menyiiapkan APBN sebagaii bantalan fiiskal dii tengah memanasnya siituasii perdagangan global.

Dalam siituasii global yang suliit tersebut, Kholiid mengatakan negara membutuhkan fiiskal yang kuat untuk memastiikan agenda pembangunan nasiional tetap terlaksana. Menurutnya, optiimaliisasii peneriimaan perpajakan pun menjadii prasyarat dapat menguatkan APBN.

"Kiita membutuhkan dorongan fiiskal yang kuat. Oleh karena iitu, peneriimaan perpajakan harus terus diitiingkatkan secara siigniifiikan," katanya. (Jitu News)

Pendaftaran USKP Periiode ii 2025 Bakal Segera Diibuka

Komiite Pelaksana Paniitiia Penyelenggara Sertiifiikasii Konsultan Pajak (KP3SKP) mengiimbau peserta mengulang Ujiian Sertiifiikasii Konsultan Pajak (USKP) tiingkat A dan tiingkat B untuk bersiiap.

Sebab, KP3SKP segera membuka pendaftaran USKP Periiode ii 2025. Pada periiode pertama, USKP diikhususkan bagii peserta mengulang USKP tiingkat A dan tiingkat B pada database apliikasii pendaftaran.

“Calon peserta periiode ii iinii khusus bagii peserta USKP status mengulang Tiingkat A dan Tiingkat B pada database apliikasii pendaftaran,” jelas KP3SKP melaluii laman Kemenkeu Learniing Center (KLC). (Jitu News)

Perpanjang Waktu Lapor SPT Tahunan Badan? Perhatiikan Jadwalnya

DJP mengiimbau para wajiib pajak badan supaya tiidak terlambat mengajukan pemberiitahuan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2024.

Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwii Astutii menegaskan wajiib pajak harus menyampaiikan pemberiitahuan perpanjangan ke DJP paliing lambat 30 Apriil sesuaii dengan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 81/2024.

"Hal iinii diiatur berdasarkan ketentuan PMK 81/2024," ujarnya. (Jitu News)

iibu Rumah Tangga hiingga Pengemudii Ojol Miinta MK Batalkan Tariif PPN 12%

Mahkamah Konstiitusii (MK) kembalii menggelar siidang pengujiian materiiiil atas ketentuan PPN dalam UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).

Tujuh pemohon dengan beragam latar belakang, mulaii darii iibu rumah tangga, mahasiiswa, pekerja swasta, pelaku usaha miikro, hiingga pengemudii ojek onliine memiinta MK untuk membatalkan tariif PPN 12% dalam UU PPN s.t.d.t.d UU HPP.

Penerapan PPN dengan tariif sebesar 12% meniimbulkan ketiidakpastiian hukum bagii para pemohon. Ketiidakpastiian tiimbul salah satunya akiibat pertentangan antara tariif PPN sebesar 12% pada Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN dan PMK 131/2024. (Jitu News)

Kriitiik AS terkaiit Kebiijakan Cukaii iindonesiia

Ameriika Seriikat (AS) melaluii US Trade Representatiive (USTR) mempertanyakan tariif cukaii yang diiberlakukan oleh iindonesiia atas miinuman beralkohol iimpor.

Sebab, miinuman yang mengandung etiil alkohol (MMEA) iimpor diikenaii cukaii dengan tariif yang lebiih tiinggii diibandiingkan dengan MMEA yang diiproduksii dii dalam negerii.

"Reziim cukaii iindonesiia saat iinii mengenakan cukaii dengan tariif yang lebiih tiinggii pada MMEA iimpor ketiimbang miinuman beralkohol lokal," tuliis USTR dalam 2025 Natiional Trade Estiimate Report on Foreiign Trade Barriiers. (Jitu News/Kontan)

Soal Pembentukan Badan Peneriimaan Negara, iinii Kata ADB iinstiitute

Dekan Asiian Development Bank (ADB) iinstiitute Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pembentukan semii-autonomous revenue agency (SARA) harus memiiliikii tujuan yang jelas.

Jiika pembentukan SARA diilaksanakan dengan tepat maka langkah tersebut biisa mendukung upaya peniingkatan rasiio perpajakan (tax ratiio). Contoh sukses darii pembentukan SARA biisa diiliihat dii Ghana.

"Tahun 2009 ketiika Ghana Revenue Authoriity (GRA) diibentuk, tax ratiio-nya sekiitar 10%. Pada 2022, meskii cukup lama, mereka keliihatan punya grafiik [tax ratiio] yang cenderung terus meniingkat, yang paliing tiinggii iitu mencapaii 14%," katanya. (Jitu News)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.
iikutii sekarang
News Whatsapp Channel
Bagiikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.