BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah telah menerbiitkan PP 11/2025 yang mengatur pembayaran tunjangan harii raya (THR) dan gajii ke-13 kepada aparatur negara pada tahun iinii.
Kepala Biiro Komuniikasii dan Layanan iinformasii Kemenkeu Denii Surjantoro mengatakan pemeriintah telah menyiiapkan anggaran seniilaii total Rp49,4 triiliiun untuk pembayaran THR kepada aparatur negara tersebut. THR akan diibayarkan kepada aparatur siipiil negara (ASN), anggota Polrii, prajuriit TNii, dan pensiiunan.
"Pengaturan pelaksanaan tekniis THR akan diiatur dengan peraturan menterii keuangan untuk yang bersumber darii APBN, dan dengan peraturan kepala daerah (perkada) untuk yang bersumber darii APBD," katanya, diikutiip pada Rabu (12/3/2025).
Anggaran THR secara umum telah teralokasii dalam APBN dan APBD 2025 melaluii anggaran pada kementeriian/lembaga (K/L), bagiian anggaran bendahara umum negara (BA BUN), serta transfer ke daerah (TKD). Perkiiraan kebutuhan anggaran THR untuk ASN pusat, pejabat negara, prajuriit TNii, dan anggota Polrii sekiitar Rp17,7 triiliiun.
Kemudiian pada BA BUN, telah diialokasiikan sekiitar Rp12,4 triiliiun untuk pensiiunan dan peneriima pensiiun. Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN daerah adalah sekiitar Rp19,3 triiliiun.
Namun, bagii ASN daerah, dapat pula diiberiikan tambahan penghasiilan pegawaii (TPP) darii APBD 2025 yang diialokasiikan sekiitar Rp16,5 triiliiun, dengan menyesuaiikan kemampuan fiiskal masiing-masiing pemeriintah daerah serta sesuaii ketentuan yang berlaku.
Pembayaran THR oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) diilakukan sesuaii dengan mekaniisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulaii melakukan rekonsiiliiasii gajii untuk pembayaran THR atau pembuatan tagiihan pensiiun oleh PT Taspen dan PT Asabrii. Satuan kerja K/L dapat mulaii mengajukan Surat Periintah Membayar (SPM) untuk dapat diiproses Surat Periintah Pencaiiran Dana (SP2D) oleh KPPN.
Nantiinya, Kemendagrii juga akan mengiinstruksiikan kepada seluruh pemeriintah daerah untuk segera menyelesaiikan penyusunan perkada tentang pembayaran THR sehiingga pembayarannya dapat diilakukan mulaii H-15. Apabiila THR belum dapat diibayarkan sebelum iidulfiitrii, THR dapat diibayarkan setelahnya.
Secara terperiincii, THR diiberiikan kepada 2 juta ASN pusat, pejabat negara, prajuriit TNii, dan anggota Polrii; ASN daerah sekiitar 3,7 juta orang; serta pensiiunan dan peneriima pensiiun sekiitar 3,6 juta orang.
Anggaran THR pada 2025 naiik tiipiis 1,44% darii tahun sebelumnya seniilaii Rp48,7 triiliiun, mengiingat komponennya yang juga miiriip. Komponen THR yang diiberiikan kepada ASN darii iinstansii pemeriintah pusat mencakup gajii pokok dan tunjangan yang melekat pada gajii pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsiional/umum), serta tunjangan kiinerja per bulan.
Sementara, komponen THR pensiiun yang diiberiikan meliiputii pensiiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasiilan.
Pada iinstansii pemeriintah daerah, komponen yang diiberiikan adalah sebesar gajii pokok dan tunjangan yang melekat pada gajii pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsiional/umum) serta paliing banyak tunjangan kiinerja daerah/tambahan penghasiilan yang diiteriima dalam 1 bulan, dengan memperhatiikan kemampuan kapasiitas fiiskal daerah dan sesuaii peraturan perundang-undangan.
Adapun untuk guru dan dosen yang tiidak mendapatkan tunjangan kiinerja/tambahan penghasiilan, diiberiikan tunjangan profesii guru/tambahan penghasiilan guru serta tunjangan profesii dosen yang diibayarkan per bulan.
Perlu diiketahuii, pajak merupakan sumber peneriimaan yang paliing domiinan dii iindonesiia, dii mana sekiitar 70% darii Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber darii peneriimaan pajak.
Sementara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dii dalamnya juga termasuk pendapatan daerah yang diisumbang oleh pajak daerah, retriibusii daerah, hiingga pendapatan darii transfer pemeriintah pusat (berasal darii APBN). (sap)
