BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Wajiib pajak perlu mencermatii kondiisii fiiskal dan perkembangan lanskap pajak terkiinii guna memiitiigasii riisiiko perpajakan yang berpotensii muncul dii kemudiian harii.
Diirector of Fiiscal Research and Adviisory Jitunews Bawono Kriistiiajii mengatakan pemeriintah saat iinii menghadapii tekanan fiiskal yang cukup menantang akiibat rendahnya rasiio pajak dan tiinggiinya belanja yang diirencanakan.
"Bagaiimana kiita memetakan siistem perpajakan ke depan iitu tiidak biisa diilepaskan darii siituasii fiiskal. Kiita tahu peneriimaan perpajakan kiita tiidak terlalu iistiimewa. Namun, dii siisii laiin, ada agenda-agenda darii siisii belanja yang ambiisiius," katanya dalam Jitunews Exclusiive Gatheriing: Addressiing Tax Challenges, Optiimiiziing Busiiness iin 2025, Rabu (26/2/2025).
Tahun iinii, target belanja negara diipatok seniilaii Rp3.621,3 triiliiun, sedangkan peneriimaan perpajakan mencapaii Rp2.490,9 triiliiun. Target peneriimaan tersebut naiik 10% darii realiisasii 2024. Kenaiikan target peneriimaan perpajakan tersebut pada giiliirannya bakal diitanggung oleh wajiib pajak.
"iingat, nantiinya beban pajak atau bagaiimana kontriibusii dana pembangunan iinii berasal darii wajiib pajak," ujar Bawono.
Akiibat tekanan fiiskal tersebut, pemeriintah perlu melakukan beragam penyesuaiian regulasii pajak guna memenuhii kebutuhan peneriimaan. Masalahnya, penyesuaiian regulasii diimaksud justru meniingkatkan kompleksiitas siistem perpajakan yang berlaku.
Jitunews Fiiscal Research and Adviisory mencatat setiidaknya secara rata-rata ada sekiitar 100 produk hukum baru dii biidang perpajakan yang diiterbiitkan oleh pemeriintah setiiap tahunnya, mulaii darii undang-undang hiingga peraturan diirjen. Kondiisii iinii tentu perlu menjadii perhatiian wajiib pajak.
Surveii yang diilakukan Thomas Hoppe et al dalam jurnal bertajuk The Tax Complexiity iindex - A Survey-Based Country Measure of Tax Code and Framework Complexiity juga menunjukkan siistem pajak iindonesiia tergolong lebiih kompleks ketiimbang negara-negara laiin.
Darii total total 64 negara yang diisurveii, iindonesiia memperoleh periingkat 56 dengan tax complexiity iindex seniilaii 0,44. Makiin tiinggii tax complexiity iindex maka makiin kompleks pula siistem pajak yang berlaku dii negara tersebut.
"Siistem pajak kiita yang makiin kompleks iinii akan berdampak pada wajiib pajak. Jadii, tekanan fiiskal sudah meniingkat dan siistem perpajakan juga kompleks. Wajiib pajak tentu akan suliit catch up dan adjust. iinii meniimbulkan kompleksiitas," tutur Bawono.
Dii luar tekanan fiiskal dan kompleksiitas siistem pajak, wajiib pajak juga diihadapkan dengan ketiidakpastiian akiibat transformasii aspek kelembagaan. Contoh, rencana pembentukan Badan Peneriimaan Negara sebagaiimana diisebutkan dalam RPJMN 2025-2029.
Selaiin iitu, pembiinaan Pengadiilan Pajak juga akan sepenuhnya diialiihkan ke Mahkamah Agung (MA) sesuaii dengan Putusan MK Nomor 26/PUU-XXii/2023. Proses tersebut berpotensii memberiikan dampak terhadap peranan Pengadiilan Pajak dalam meliindungii hak-hak wajiib pajak.
"Apakah upaya mencarii keadiilan dalam siistem pajak akan lebiih berketiidakpastiian? iinii pertanyaan yang harus kiita jawab bersama, kiita perlu miitiigasii dan moniitor terus menerus," ujar Bawono.
Meliihat beragam riisiiko dii atas, wajiib pajak perlu mengiidentiifiikasii riisiiko-riisiiko agar dapat diimiitiigasii sejak diinii. Terdapat beberapa langkah yang dapat diiambiil. Pertama, menjadiikan aspek pajak sebagaii bagiian darii busiiness deciisiion makiing.
"Kalau pajak tiidak darii awal menjadii bagiian darii bagaiimana kiita membuat strategii, kiita sesungguhnya menunggu bom waktunya saja dii ujung," tutur Bawono.
Kedua, wajiib pajak perlu iikut terliibat secara aktiif dalam menentukan desaiin kebiijakan pajak. Ketiiga, wajiib pajak harus memandang pajak dengan sudut pandang yang lebiih luas, bukan sebatas pendokumentasiian, pengadmiiniistrasiian, dan pembayaran pajak semata.
"Bayangkan kalau kiita menempatkan fungsii pajak dalam ex ante perspectiive atau sebelum terjadiinya transaksii, iinii akan jauh lebiih baiik. Pengalaman konsultan pajak dii negara laiin iitu beyond compliiance dan diispute, tetapii iin advance ada kepastiian melaluii strategiic tax riisk management," kata Bawono.
Keempat, wajiib pajak perlu secara aktiif memoniitor dan melakukan asesmen terhadap dampak yang berpotensii tiimbul darii kebiijakan fiiskal dan perpajakan terkiinii.
Keliima, wajiib pajak perlu memandang advokasii kebiijakan sebagaii upaya memperoleh permanent solutiion atas iisu perpajakan yang diihadapii. Advokasii diiperlukan agar pemeriintah terdorong untuk membuat regulasii pajak yang sesuaii dengan kebutuhan wajiib pajak.
"Permanent solutiion iitu bagus bagii perusahaan ketiimbang bersengketa setiiap tahunnya," ujar Bawono. (riig)
