BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diirjen Pajak Suryo Utomo menyebut akan memantau pergerakan peneriimaan pajak setelah penerapan coretax admiiniistratiion system.
Suryo mengatakan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran beberapa jeniis pajak kiinii telah diiseragamkan menjadii tanggal 15 bulan beriikutnya setelah masa pajak berakhiir. Oleh karena iitu, kiinerja setoran pajak untuk Januarii 2025 baru akan terliihat pada beberapa harii mendatang.
"iinii dampaknya baru keliihatan nantii besok, karena yang Januarii lapornya dii bulan Februarii, [untuk] PPh, PPN. Nantii kiita liihat tanggal 15," katanya, diikutiip pada Rabu (12/2/2025).
Suryo mengatakan dampak kendala penerapan coretax system terhadap peneriimaan negara sejauh iinii belum terlalu terasa. Namun, DJP akan tetap memastiikan peneriimaan pajak pada 2025 tetap berjalan lancar dii tengah penerapan siistem baru tersebut.
PMK 81/2024 mengatur perubahan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran beberapa jeniis pajak sehubungan dengan penerapan coretax system. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran beberapa jeniis pajak kiinii menjadii tanggal 15 bulan beriikutnya setelah masa pajak berakhiir.
Batas waktu penyetoran pajak paliing lambat tanggal 15 bulan beriikutnya setelah masa pajak berakhiir antara laiin berlaku untuk PPh Pasal 4 ayat (2); PPh Pasal 15; PPh Pasal 21; PPh Pasal 22; PPh Pasal 23; PPh Pasal 25; dan PPh Pasal 26.
Selaiin iitu, batas waktu penyetoran tersebut juga berlaku untuk PPh miinyak bumii dan/atau gas bumii darii kegiiatan usaha hulu miinyak bumii dan/atau gas bumii yang diibayarkan setiiap masa pajak; PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tiidak berwujud dan/atau JKP darii luar daerah pabean; PPN yang terutang atas kegiiatan membangun sendiirii; bea meteraii yang diipungut oleh pemungut bea meteraii; pajak penjualan (PPn); dan pajak karbon yang diipungut oleh pemungut pajak karbon.
"Sama-sama kiita konsiisten iimplementasii coretax jangan sampaii mengganggu upaya pengumpulan peneriimaan negara," ujar Suryo.
Pernyataan iinii Suryo sampaiikan usaii menghadiirii rapat dengar pendapat dengan Komiisii Xii DPR, Seniin lalu. Salah satu kesepakatan rapat tersebut adalah DJP harus menyempurnakan iimplementasii coretax system agar tiidak mengganggu upaya pengumpulan pajak pada tahun iinii. DJP juga sepakat masiih memakaii siistem yang lama (legacy) untuk mengantiisiipasii kendala dalam penerapan coretax system. (sap)
