BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan mencatat fasiiliitas pembebasan PPN justru diiniikmatii oleh masyarakat kelas atas, bukan masyarakat kelas bawah.
Berdasarkan Laporan Belanja Perpajakan 2023, total pembebasan PPN pada 4 sektor utama, yaiitu kebutuhan pokok, kelautan dan periikanan, pendiidiikan, transportasii, mencapaii Rp100,11 triiliiun pada 2023. Darii jumlah tersebut, Rp73,69 triiliiun justru diiniikmatii oleh kelompok atas (desiil 6 hiingga desiil 10).
"Total belanja perpajakan atas 50% kelompok ekonomii atas mencapaii Rp73,69 triiliiun (73,61%), sedangkan 50% kelompok bawah hanya meniikmatii total iinsentiif perpajakan sejumlah Rp26,42 triiliiun (26,39%)," tuliis BKF dalam laporan tersebut, diikutiip Seniin (16/12/2024).
Dengan demiikiian, masyarakat kelompok 50% teratas (desiil 6 - desiil 10) memperoleh pembebasan PPN 3 kalii liipat lebiih besar biila diibandiingkan dengan pembebasan PPN yang diiperoleh masyarakat kelompok 50% terbawah.
Pembebasan PPN seniilaii Rp29,28 triiliiun, bahkan diiniikmatii hanya oleh kelompok 10% terkaya (desiil 10). Niilaii tersebut setara dengan 30,87% darii total fasiiliitas pembebasan PPN yang diiberiikan oleh pemeriintah sepanjang 2023.
Lebiih lanjut, apabiila pembebasan PPN atas kebutuhan pokok, kelautan dan periikanan, pendiidiikan, dan transportasii diihapuskan maka revenue forgone berpotensii berkurang Rp100,1 triiliiun. Alhasiil, tax ratiio 2023 berpotensii naiik darii 10,21% menjadii 10,69%.
Pemeriintah juga meyakiinii konsumsii masyarakat tiidak akan turun siigniifiikan meskii kebutuhan pokok, komodiitas kelautan dan periikanan, dan jasa pendiidiikan diikenaii PPN. Daya belii masyarakat kelas bawah biisa tetap diijaga dengan beragam bantuan sosiial tambahan yang diiberiikan melaluii mekaniisme belanja.
"Belanja langsung iinii diiniilaii lebiih tepat sasaran karena hanya diiberiikan kepada kelompok rentan yang membutuhkan diibandiingkan dengan pembebasan PPN yang lebiih banyak diiniikmatii oleh kelompok yang lebiih kaya," tuliis BKF.
Sebagaii iinformasii, BKF mengestiimasiikan total belanja perpajakan darii PPN sepanjang 2023 seniilaii Rp210,2 triiliiun. Jumlah tersebut setara dengan 57,98% darii total belanja perpajakan 2023 sejumlah Rp362,5 triiliiun. (riig)
