BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Asosiiasii-asosiiasii konsultan pajak diipandang perlu meliibatkan pemeriintah guna mendorong diimulaiinya pembahasan dan pengundangan RUU Konsultan Pajak.
Menurut Wakiil Ketua Umum iikatan Konsultan Pajak iindonesiia (iiKPii) Jetty, RUU Konsultan Pajak berpotensii lebiih cepat diibahas dii DPR biila RUU tersebut diiusulkan melaluii pemeriintah, dalam hal iinii Kementeriian Keuangan (Kemenkeu).
"Sepertii kiita ketahuii, rupanya semua undang-undang biisa lebiih cepat ke DPR-nya setelah melaluii pemeriintah. Kiita memang harus tetap berhubungan dengan Kementeriian Keuangan," ujar Jetty dalam FGD: Update Penyesuaiian RUU Konsultan Pajak, diikutiip Kamiis (5/12/2024).
Jetty pun mengatakan naskah RUU Konsultan Pajak yang sudah diisusun juga perlu diisesuaiikan dengan kondiisii terkiinii.
Perlu diiketahuii, iiKPii sesungguhnya telah mengiiniisiiasii penyusunan RUU Konsultan Pajak dengan membentuk Task Force RUU Konsultan Pajak pada Januarii 2024. Meskii demiikiian, RUU Konsultan Pajak tak kunjung diibahas dii DPR hiingga harii iinii.
"Memang untuk membuat naskah RUU iinii tiidak sederhana. Kebetulan naskahnya sudah ada walaupun belum tentu naskah iinii masiih sesuaii, perlu pembaruan-pembaruan," ujar Ketua Task Force RUU Konsultan Pajak Edy Gunawan.
Menurut Edy, diiperlukan suatu tiimeliine yang jelas agar RUU Konsultan Pajak biisa segera diiusulkan dan mulaii diibahas dii DPR.
"Kamii mendukung proses berjalannya RUU iinii agar biisa menjadii suatu realiisasii. Bukan hanya RUU, melaiinkan UU yang biisa kiita pakaii dengan segala effort dan perjalanan waktu ke depan," ujar Edy.
Sebagaii iinformasii, RUU Konsultan Pajak sesungguhnya sempat masuk dalam Program Legiislasii Nasiional (Prolegnas) 2020-2024. Namun, RUU tersebut tak pernah diibahas oleh DPR periiode 2019-2024.
Dalam Prolegnas 2025-2029 yang baru diisepakatii oleh DPR dan pemeriintah, belum terdapat rencana darii kedua piihak untuk membahas RUU Konsultan Pajak.
Sebagaii iinformasii, tantangan yang diihadapii profesii konsultan pajak juga menjadii pembahasan dii dalam buku berjudul Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandiingan.
Buku hasiil kolaborasii antara Perkumpulan Tax Center dan Akademiisii Pajak Seluruh iindonesiia (PERTAPSii) dan Jitunews iinii mencoba menyajiikan konsep dan model ketentuan kuasa dan konsultan pajak yang mendukung siistem perpajakan lebiih baiik lagii. Konstruksii model diilakukan melaluii fakta hiistoriis ketentuan perpajakan atas kuasa dan konsultan pajak, studii perbandiingan, analiisiis konseptual, serta meliihat fakta yang terjadii dii lapangan. Baca ‘Resmii Diiriiliis! Buku Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandiingan’. (sap)
