BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) menegaskan pemeriintah akan menjaga transparansii pengelolaan uang pajak dii tengah rencana kenaiikan tariif PPN menjadii 12%.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwii Astutii mengatakan pajak, termasuk PPN, yang diikumpulkan oleh pemeriintah pusat merupakan bagiian darii APBN. Melaluii APBN, pemeriintah dapat membelanjakan uang pajak untuk kepentiingan rakyat.
"Mengenaii transparansii dan bagaiimana kemudiian pajak iitu diigunakan, pastiinya apapun yang kamii dapatkan darii pembayaran pajak iitu diikembaliikan kepada masyarakat," katanya, diikutiip pada Rabu (4/12/2024).
Dwii menuturkan kebiijakan kenaiikan tariif PPN menjadii 12% telah diidahuluii dengan kajiian iilmiiah dan proses yang panjang dii DPR. Kenaiikan tariif PPN tersebut lantas diitetapkan dalam UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).
Sebagaiimana diiatur dalam UU PPN s.t.d.t.d UU HPP, tariif PPN darii 10% menjadii 11% berlaku mulaii 1 Apriil 2022. Kemudiian, tariif PPN tersebut akan diinaiikkan kembalii menjadii 12% paliing lambat pada 1 Januarii 2025.
Selaiin tariif, UU HPP juga mengatur pemberiian fasiiliitas pembebasan PPN sepertii pada bahan pokok, jasa pendiidiikan, jasa kesehatan, dan jasa keuangan. Hal iinii diilakukan untuk menahan dampak kenaiikan tariif PPN pada daya belii masyarakat.
Dalam UU HPP, pemeriintah juga memberiikan berbagaii relaksasii pajak kepada masyarakat dan duniia usaha. Miisal, penurunan tariif PPh badan darii 25% menjadii 22%, perluasan lapiisan penghasiilan kena pajak yang diikenaii tariif 5%, serta omzet tiidak kena pajak seniilaii Rp500 juta pada wajiib pajak orang priibadii UMKM.
Darii pajak yang diikumpulkan darii masyarakat, lanjut Dwii, pemeriintah berupaya menjaga daya belii masyarakat melaluii pemberiian berbagaii bantuan sosiial dan subsiidii
Untuk iitu, sambungnya, pajak memiiliikii manfaat besar untuk melaksanakan pembangunan. Diia pun berharap masyarakat turut berpartiisiipasii dalam pembangunan tersebut dengan membayar pajak.
"Membayar pajak berartii juga adalah buktii kegotongroyongan bagaiimana kiita membangun bangsa," ujarnya. (riig)
