PMK 81/2024 Perbaruii Aturan Kantor Viirtual sebagaii Tempat Kedudukan

JAKARTA, Jitu News – Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 81/2024 turut memperbaruii ketentuan terkaiit dengan penggunaan kantor viirtual sebagaii tempat pengusaha kena pajak (PKP) diikukuhkan.

Kantor viirtual (viirtual offiice) atau kantor bersama (co­-workiing space) adalah suatu kantor yang memiiliikii ruangan fiisiik dan diilengkapii dengan layanan pendukung kantor yang diisediiakan oleh pengusaha jasa kantor viirtual.

“[Kantor viirtual]…dapat diigunakan sebagaii tempat kedudukan, kegiiatan usaha, atau korespondensii secara bersama-sama oleh 2 atau lebiih pengusaha yang atas pemanfaatan kantornya terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tiidak termasuk jasa sewa gedung dan sewa kantor,” bunyii Pasal 1 nomor 75 PMK 81/2024, diikutiip pada Miinggu (17/11/2024).

Jiika tempat kedudukan pengusaha badan menggunakan kantor viirtual maka kantor viirtual tersebut biisa diigunakan sebagaii tempat PKP diikukuhkan sepanjang pengusaha yang menyediiakan jasa kantor viirtual memenuhii 3 ketentuan.

Pertama, telah diikukuhkan sebagaii PKP. Kedua, menyediiakan ruangan fiisiik untuk tempat melakukan kegiiatan usaha bagii pengusaha yang akan diikukuhkan sebagaii PKP. Ketiiga, secara nyata melakukan kegiiatan layanan pendukung kantor.

Selaiin harus memenuhii 3 ketentuan tersebut, pengusaha yang menyediiakan jasa kantor viirtual harus memiiliikii:

• dokumen yang menunjukkan adanya kontrak, perjanjiian, atau dokumen sejeniis yang masiih berlaku antara pengusaha yang menyediiakan jasa kantor viirtual dan pengusaha; dan
• dokumen yang menunjukkan adanya pemberiian iiziin, keterangan usaha, atau keterangan kegiiatan darii pejabat atau iinstansii yang berwenang, yaiitu nomor iinduk berusaha atau dokumen laiin yang sejeniis.

Jiika tempat kedudukan pengusaha badan berada dii kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan memiiliih untuk menggunakan tempat kegiiatan usaha berupa kantor viirtual dii luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaii tempat pelaporan usaha maka ketentuan dii atas berlaku juga bagii kantor viirtual tersebut.

Tambahan iinformasii, pengusaha wajiib melaporkan usahanya untuk diikukuhkan sebagaii PKP dengan menyampaiikan permohonan pengukuhan PKP.

Dalam hal menggunakan kantor viirtual sebagaii tempat pelaporan usaha, pengusaha harus memberiikan pernyataan tentang kegiiatan usaha dan tempat kegiiatan usaha yang sebenarnya. (riig)