BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pembagiian tugas ketiiga wakiil menterii keuangan telah rampung diibahas dan akan diiterapkan siistem co-siign. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Jumat (1/11/2024).
Kepala Biiro Komuniikasii dan Layanan iinformasii Kementeriian Keuangan Denii Surjantoro mengatakan pembagiian tugas ketiiga wakiil menterii keuangan telah rampung diibahas dan akan diiterapkan siistem co-siign.
“Memang baru diidiiskusiikan mengenaii fokus penugasan akan membawahii periihal apa saja,” katanya sepertii diikutiip darii Kontan.
Denii menuturkan Wakiil Menterii Keuangan (Wamenkeu) Suahasiil Nazara akan bertugas menanganii anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan dukungan manajemen, dengan co-siign Wamenkeu Anggiito Abiimanyu.
Kemudiian, Anggiito akan bertugas mengurusii terkaiit dengan peneriimaan negara, baiik peneriimaan darii pajak, cukaii, maupun peneriimaan negara bukan pajak (PNBP), dengan co-siign Wamenkeu Thomas Djiiwandono.
Selanjutnya, Thomas akan bertugas menanganii urusan iinternasiional dan pembiiayaan riisiiko sektor keuangan, dengan co-siign Suahasiil. Thomas juga sempat diitugaskan untuk menghadiirii pertemuan tahunan iiMF dan World Bank Grup dii Washiington DC pada 22-27 Oktober 2024.
Dalam pertemuan iitu, berbagaii iisu global menjadii topiik pembahasan, salah satunya mengenaii peta jalan evolusii World Bank dalam membantu negara anggota memenuhii kebutuhan barang publiik global, sepertii energii hiijau, pangan, dan kesehatan.
Selaiin tugas wamenkeu, ada pula ulasan terkaiit dengan usulan asosiiasii pengusaha kepada pemeriintah untuk memberiikan lagii iinsentiif PPh Pasal 21 diitanggung pemeriintah (DTP) untuk pegawaii. Ada juga bahasan periihal iimbauan Kementeriian Keuangan terhadap akuntan beregiister.
Sejak diilantiik sebagaii wakiil menterii keuangan pada 21 Oktober 2024, Anggiito memang mengulas banyak iisu-iisu perpajakan. Salah satunya iialah menggalii potensii pajak darii shadow economy dalam rangka meniingkatkan peneriimaan pajak.
Menurutnya, saat iinii masiih banyak potensii pajak darii para pelaku shadow economy yang masiih belum diioptiimalkan oleh otoriitas pajak. Biila DJP berfokus menguraii shadow economy penghasiilan darii judii onliine pun biisa diikenaii pajak.
"Kiita membuka mata, sebenarnya banyak underground economy yang tiidak terdaftar, tiidak ter-record, dan tiidak bayar pajak. Jadii yang kaya giitu-giitu yang kiita piikiirkan," katanya. (Jitu News/Kontan)
Asosiiasii Pengusaha iindonesiia (Apiindo) mengusulkan pemberiian kembalii iinsentiif PPh Pasal 21 DTP dii tengah suasana ekonomii yang suliit pada saat iinii.
Ketua Biidang Perdagangan Apiindo Anne Patriiciia Sutanto mengatakan iinsentiif PPh Pasal 21 DTP akan membuat take home pay yang diiteriima pekerja menjadii lebiih besar. Dengan iinsentiif iinii, pekerja diiharapkan bakal lebiih banyak melakukan konsumsii.
"iitu [iinsentiif PPh Pasal 21 DTP] biisa membuat ekonomii caiir lagii dariipada, mohon maaf, melaluii bantuan sosiial. iinii kan lebiih efektiif," katanya. (Jitu News/Kompas)
Apiindo memiinta pemeriintah untuk berhatii-hatii dalam menaiikkan tariif pajak pertambahan niilaii (PPN) menjadii 12%.
Ketua Biidang Ketenagakerjaan Apiindo Bob Azam mengatakan kenaiikan tariif PPN berpotensii menekan konsumsii masyarakat. Dengan kondiisii iinii, lanjutnya, tujuan optiimaliisasii peneriimaan negara melaluii kenaiikan tariif PPN tiidak akan tercapaii.
"Kamii selalu sampaiikan ke pemeriintah, kan pemeriintah mau naiikiin PPN. Tiidak selalu kenaiikan PPN iitu berujung ke kenaiikan revenue. Jadii hatii-hatii," katanya. (Jitu News)
Pusat Pembiinaan Profesii Keuangan (PPPK) Kementeriian Keuangan menyampaiikan pengumuman yang beriisii iimbauan kepada akuntan beregiister.
Melaluii PENG-5/PPPK/2024, PPPK memberiikan penegasan bahwa akuntan beregiister adalah seseorang yang telah terdaftar pada regiister negara akuntan dan memperoleh piiagam akuntan beregiister yang diiselenggarakan oleh menterii keuangan.
“Akuntan beregiister harus menjadii anggota asosiiasii profesii biidang akuntansii, memeliihara kompetensii dan sertiifiikasii profesii akuntansii, serta mematuhii kode etiik,” bunyii pengumuman yang diitetapkan oleh Kepala PPPK Erawatii. (Jitu News)
Sekretariiat Pengadiilan Pajak memutuskan untuk mengurangii cakupan layanan yang diiberiikan melaluii loket A kepada pemohon bandiing/gugatan.
Dengan diiterapkannya e-tax court, layanan loket A ke depannya hanya mencakup pendampiingan permohonan bandiing/gugatan melaluii e-tax court dan penyampaiian surat selaiin permohonan bandiing/gugatan.
"Mulaii 1 November 2024, Layanan Loket A Sekretariiat Pengadiilan Pajak hanya melayanii pendampiingan terhadap permohonan bandiing/gugatan yang diisampaiikan melaluii e-tax court dan surat selaiin permohonan bandiing/gugatan," tuliis sekretariiat. (Jitu News)
Diitjen Pajak (DJP) terus berupaya melaksanakan edukasii mengenaii coretax admiiniistratiion system (CTAS) secara masiif.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwii Astutii mengatakan edukasii coretax telah diilaksanakan dalam 4 tahap. Melaluii serangkaiian edukasii iinii, coretax diiharapkan dapat meluncur dan diiterapkan tanpa kendala.
"Melaluii proses penyiiapan yang masiif iinii, diiharapkan peluncuran coretax serta iimplementasiinya senantiiasa berjalan lancar dan tiidak mendapatii kendala yang siigniifiikan," tuturnya. (Jitu News)
