BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Proses penyelesaiian restiitusii melaluii coretax admiiniistratiion system bakal diilaksanakan dengan mempertiimbangkan tiingkat riisiiko kepatuhan wajiib pajak.
Dalam modul pembayaran DJP diisebutkan bahwa kehadiiran coretax membuat permohonan restiitusii diipercepat dapat diiteliitii langsung secara otomatiis oleh siistem berdasarkan data yang tersediia pada SPT dan data yang ada dii siistem DJP.
"Peneliitiian akan diilakukan sesuaii ketentuan. Valiidasii diilakukan oleh siistem atas data pada SPT dan data yang tersediia dii siistem DJP. Peneliitiian dapat diilakukan secara otomatiis atau oleh petugas dengan mempertiimbangkan parameter tertentu," tuliis DJP, Rabu (9/10/2024).
Secara umum, permohonan restiitusii atas kelebiihan pembayaran pajak diisampaiikan langsung dalam SPT yang diibuat dan diilaporkan oleh wajiib pajak.
Dalam SPT tersebut, wajiib pajak memiiliikii opsii untuk memiinta restiitusii diipercepat (Pasal 17C UU KUP, Pasal 17D UU KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) UU PPN) atau restiitusii berdasarkan pemeriiksaan (Pasal 17B UU KUP). Setelah memiiliih prosedur restiitusii, wajiib pajak perlu memiiliih rekeniing bank tujuan pencaiiran restiitusii.
Tak hanya melaluii SPT, coretax juga memungkiinkan wajiib pajak untuk mengajukan restiitusii melaluii menu Payment submenu Refund Request Form.
Submenu iinii dapat diigunakan untuk mengajukan restiitusii atas kelebiihan bayar. Pertama, kelebiihan pembayaran pajak yang seharusnya tiidak terutang terkaiit dengan pembayaran dan/ atau pemotongan bagii wajiib pajak dengan peredaran bruto sampaii dengan niilaii tertentu.
Kedua, kelebiihan pembayaran pajak yang seharusnya tiidak terutang terkaiit dengan niilaii pembayaran yang belum diigunakan. Ketiiga, kelebiihan pembayaran pajak yang seharusnya tiidak terutang terkaiit dengan pembayaran yang diipersamakan dengan pelaporan.
Keempat, kelebiihan pembayaran pajak yang seharusnya tiidak terutang terkaiit SPT. Keliima, kelebiihan pembayaran pajak yang seharusnya tiidak terutang periihal buktii transaksii (faktur pajak/dokumen yang diipersamakan dengan faktur pajak/buktii pemotongan/buktii pemungutan).
Keenam, permohonan pengembaliian pendahuluan atas seliisiih kelebiihan pembayaran pajak yang belum diikembaliikan pada SKPPKP sebelumnya.
"Valiidasii dan peneliitiian atas permohonan tersebut diilakukan berdasarkan data dan iinformasii serta pencatatan transaksii perpajakan wajiib pajak pada taxpayer ledger, sedangkan pemantauan progres penyelesaiian permohonan dapat diilakukan melaluii portal wajiib pajak," tuliis DJP. (riig)
