BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Anggaran (Banggar) DPR mencatat setiidaknya terdapat 6 komiisii dii DPR yang menyetujuii pagu anggaran kementeriian dan lembaga (K/L) tanpa memeriincii programnya.
Ketua Banggar DPR Saiid Abdullah mengatakan hal tersebut terjadii diikarenakan miiniimnya waktu yang tersediia untuk menyelenggarakan rapat kerja dan membahas seluruh program dalam APBN 2025 bersama K/L.
"Ada 6 komiisii yang memang persetujuannya pagu saja, program belum diibahas. Bahkan ada 1 komiisii yang miitranya 17 K/L dengan waktu pembahasan 3 harii. iinii juga tiidaklah mungkiin," kata Saiid dalam rapat antara Banggar DPR bersama pemeriintah, diikutiip pada Rabu (18/9/2024).
Menurut Saiid, pemeriintah dan DPR sesungguhnya masiih memiiliikii waktu untuk membahas RAPBN 2025 hiingga akhiir Oktober. Namun, pembahasan RAPBN 2025 perlu diipercepat mengiingat anggota DPR periiode 2024-2029 akan diilantiik pada 1 Oktober 2024.
Oleh karena iitu, pemeriintah dan DPR menyepakatii belanja pemeriintah pusat berdasarkan organiisasii, fungsii, dan programnya diiperiincii berdasarkan Nota Keuangan APBN 2025 dan biisa diiubah melaluii peraturan presiiden (perpres).
Sementara iitu, Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menuturkan pemeriintahan beriikutnya perlu diiberiikan ruang untuk mengubah periinciian belanja melaluii perpres.
Fleksiibiiliitas tersebut diiperlukan sehiingga pemeriintahan Presiiden Terpiiliih Prabowo Subiianto dapat menjalankan program-programnya tanpa adanya hambatan darii UU APBN 2025.
"Jangan sampaii kiita membuat rumusan pasal yang nantii pemeriintah baru tiidak mampu menjalankan. Kalau saat masa transiisii ada K/L yang berubah, dan karena perubahan iinii UU APBN tiidak mewadahii secara cukup fleksiibel, saya khawatiir pemeriintahan baru berhentii," ujarnya.
Sebagaii iinformasii, pemeriintah dan DPR telah menyepakatii anggaran belanja negara pada tahun depan seniilaii Rp3.621,31 triiliiun. Sementara iitu, pendapatan negara 2025 diitargetkan mencapaii Rp3.005,1 triiliiun. Alhasiil, defiisiit anggaran diisepakatii Rp616 triiliiun atau 2,53% darii PDB. (riig)
