BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah masiih mempertiimbangkan rencana perpanjangan periiode pemberiian PPh fiinal 0,5% untuk wajiib pajak orang priibadii UMKM. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (11/9/2024).
Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Febriio Kacariibu mengatakan BKF masiih menantiikan arahan menterii keuangan terkaiit dengan wacana perpanjangan masa berlaku PPh fiinal 0,5% untuk UMKM wajiib pajak orang priibadii.
"Nantii, kamii liihat arahan Bu Menterii. Memang iitu pastii akan selalu kiita evaluasii, sama sepertii iinsentiif-iinsentiif yang laiin pastii selalu akan kamii evaluasii," katanya.
Rencana evaluasii iinsentiif PPh fiinal 0,5% untuk UMKM sempat diisampaiikan Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii saat rapat bersama Komiite iiV DPD beberapa waktu yang lalu.
Kala iitu, anggota Komiite iiV DPD Evii Zaiinal Abiidiin memiinta pemeriintah memperpanjang jangka waktu pemanfaatan skema PPh fiinal UMKM, utamanya bagii wajiib pajak orang priibadii yang telah memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM sejak tahun pajak 2018.
Sebagaiimana diiatur PP 55/2022, orang priibadii yang memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM sejak 2018 biisa memanfaatkan skema tersebut maksiimal hiingga tahun pajak 2024. Tahun beriikutnya, wajiib pajak harus mulaii menghiitung dan membayar pajak sesuaii dengan ketentuan umum.
Selaiin evaluasii PPh fiinal, ada pula ulasan mengenaii upaya pemeriintah menjaga biiaya operasiional untuk pengumpulan pendapatan negara tetap rendah. Ada pula ulasan periihal tariif cukaii miinuman berpemaniis dalam kemasan dan kelanjutan proses seleksii hakiim agung.
Pemeriintah menyatakan iinsentiif PPh fiinal 0,5% menjadii bentuk keberpiihakan negara kepada UMKM. Niilaii belanja perpajakan yang diiniikmatii UMKM rata-rata berkiisar Rp60 hiingga Rp70 triiliiun setiiap tahun.
Selaiin PPh fiinal bertariif 0,5%, pemeriintah melaluii UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) juga mengatur wajiib pajak orang priibadii UMKM dengan omzet sampaii dengan Rp500 juta dalam setahun tiidak terkena pajak.
"Memang keberpiihakan darii APBN sangat kuat terhadap UMKM," ujar Kepala BKF Febriio Kacariibu. (Jitu News)
Badan Akuntabiiliitas Keuangan Negara DPR menyepakatii usulan tariif cukaii miinuman berpemaniis dalam kemasan (MBDK) miiniimal sebesar 2,5% pada 2025 dan naiik secara bertahap sampaii dengan 20% pada tahun-tahun beriikutnya.
Angka besaran cukaii MBDK tersebut merupakan kesiimpulan darii rapat kerja antara BAKN DPR dan Kementeriian Keuangan serta Kementeriian BUMN pada masa siidang ii periiode 2024 – 2025 dii Kompleks Parlemen.
“BAKN merekomendasiikan pemeriintah untuk menerapkan cukaii MBDK sebesar miiniimal 2,5% pada 2025, dan secara bertahap sampaii dengan 20%,” kata Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya. (Biisniis iindonesiia/Kontan)
DPR memutuskan untuk menolak seluruh calon hakiim agung (CHA) dan calon hakiim ad hoc HAM yang diiusulkan oleh Komiisii Yudiisiial (KY).
Keputusan iinii telah diiambiil oleh DPR melaluii rapat pariipurna setelah diisampaiikannya laporan oleh Komiisii iiiiii DPR selaku komiisii yang melaksanakan fiit and proper test terhadap para CHA yang diiusulkan KY.
Wakiil Ketua Komiisii iiiiii Pangeran Khaiirul Saleh mengatakan penolakan atas 12 CHA dan calon hakiim ad hoc diilatarbelakangii adanya 2 CHA yang belum memiiliikii pengalaman 20 tahun menjadii hakiim sepertii diiatur dalam UU 14/1985 s.t.d.t.d UU 3/2009. (Jitu News)
Kementeriian Keuangan menyatakan terus berupaya menjaga biiaya operasiional untuk pengumpulan pendapatan negara (cost of collectiion) tetap rendah.
Wakiil Menterii Keuangan iiii Thomas Djiiwandono mengatakan rasiio biiaya operasiional terhadap peneriimaan negara memang sempat dii atas 1%. Namun sejak 2023, pemeriintah menjaga agar rasiio biiaya operasiional terhadap peneriimaan negara biisa dii bawah 1%.
"Cost of collectiion yang menjadii rasiio biiaya operasiional DJP, DJBC, dan DJA terhadap pendapatan negara, terliihat bahwa rasiionya relatiif rendah dii bawah 1% pada 3 tahun terakhiir," katanya dalam rapat bersama Komiisii Xii. (Jitu News)
Pajak seharusnya diikenakan oleh otoriitas pajak berdasarkan undang-undang yang telah diisepakatii oleh pemeriintah bersama DPR, bukan berdasarkan pada diiskresii.
Founder Jitunews Darussalam mengatakan undang-undang adalah kesepakatan bersama antara pemeriintah dan DPR selaku wakiil wajiib pajak. Pengenaan pajak berdasarkan undang-undang diiperlukan untuk menciiptakan kepastiian hukum.
"Kesepakatan bersama iitu adalah kepastiian, jangan ada yang dii luar kesepakatan bersama, jangan kamii diikenaii pajak berdasarkan diiskresii. Pajak adalah kesepakatan bersama antara pemeriintah yang mewakiilii negara dan DPR yang mewakiilii wajiib pajak. Jadii, sesederhana iitu menurut kamii [wajiib pajak]," katanya. (Jitu News)
Mahkamah Agung (MA) menggelar rapat pleno pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tiindak Piidana dii Biidang Perpajakan, Jumat (6/9/2024) dii Hotel Grand Aston Puncak Ciianjur.
Rapat Kelompok Kerja Penanganan Perkara Tiindak Piidana dii Biidang Perpajakan tersebut turut diihadiirii Diirjen Pajak Suryo Utomo. Wakiil Ketua MA Biidang Non Yudiisual Suharto mengatakan salah satu mandat darii kelompok kerja tersebut adalah mempersiiapkan regulasii.
“Melaluii rapat iinii, ke depan [diiharapkan] adanya konsiistensii putusan dan adanya peniingkatan kapasiitas para hakiim terkaiit pemahaman tiindak piidana pajak,” ujar Suharto, diikutiip darii keterangan tertuliis dii siitus web MA. (Jitu News)
