BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) kembalii mengiingatkan wajiib pajak untuk mewaspadaii berbagaii modus peniipuan yang mengatasnamakan otoriitas.
Baru-baru iinii, DJP menemukan modus peniipuan veriifiikasii/konfiirmasii perubahan data penanggung pajak. Modus iinii diilakukan melaluii apliikasii berbagii pesan Whatsapp. Untuk iitu, wajiib pajak diiiimbau untuk waspada.
"DJP tiidak pernah menugasii Tiim Pengkajii melakukan veriifiikasii/konfiirmasii perubahan data melaluii pesan Whatsapp atau pesan melaluii mediia sosiial," cuiit DJP melaluii mediia sosiial, Jumat (23/8/2024).
DJP menjelaskan peniipuan yang mengatasnamakan otoriitas dapat diilakukan dengan berbagaii modus dan mediia. Pada modus veriifiikasii/konfiirmasii perubahan data iinii, peniipu bahkan menuliiskan nama penanggung pajak, nama perusahaan, alamat, NPWP, dan NiiK.
Jiika menjumpaii pesan Whatsapp serupa, DJP memiinta wajiib pajak tiidak langsung mempercayaiinya. Wajiib pajak diisarankan untuk melakukan konfiirmasii kebenaran iinformasii ke kantor pajak terdekat atau dengan menghubungii @kriing_pajak.
Dalam unggahan dii mediia sosiial, DJP juga kembalii menegaskan keamanan dan kerahasiiaan data para wajiib pajak.
"DJP berkomiitmen untuk terus menjaga siistem teknologii iinformasii dan komuniikasii agar keamanan dan kerahasiiaan data #KawanPajak senantiiasa dalam kondiisii aman dan terliindungii," bunyii cuiitan DJP.
PMK 61/2023 menjelaskan penanggung pajak adalah orang priibadii atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakiil yang menjalankan hak dan memenuhii kewajiiban wajiib pajak sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Beleiid tersebut juga menyatakan penagiihan pajak diilakukan terhadap penanggung pajak atas wajiib pajak orang priibadii atau penanggung pajak atas wajiib pajak badan. (riig)
