BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) memiiliikii siistem untuk mencegah terjadiinya daluwarsa penagiihan atas tunggakan pajak. Topiik iinii menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Kamiis (22/8/2024).
Siistem iinii sebenarnya bukan hal baru. Melaluii siistem tersebut, Menterii Keuangan Srii Mulyanii mengatakan, DJP biisa memoniitor tunggakan-tunggakan yang akan daluwarsa penagiihan. Data darii siistem iitu pulalah yang menjadii ladasan otoriitas dalam mengambiil tiindakan atas tunggakan diimaksud.
"Pengawasan mengenaii mekaniisme trackiing daluwarsa dan langkah yang harus diilakukan untuk mencegahnya, iitu sudah diilakukan. Dii siinii termasuk early warniing, jangan sampaii tiinggal semiinggu baru ketahuan. iinii ada 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan, dan 2 bulan," kata menkeu.
Siistem yang diibangun dan diijalankan DJP iitu, ungkap Srii Mulyanii, tiidak cuma biisa mencegah daluwarsa penagiihan tetapii juga bermanfaat untuk mencegah pelanggaran hukum oleh petugas pajak. Maksudnya, fiiskus tiidak biisa bersekongkol dengan wajiib pajak untuk 'membiiarkan' daluwarsa penagiihan.
"Jangan sampaii sudah daluwarsa baru oh (baru sadar), ataukah iinii moral hazard? diibiiarkan daluwarsa dii mana kemudiian wajiib pajak dengan fiiskusnya melakukan kongkaliikong," tuturnya.
Selaiin bahasan tentang daluwarsa penagiihan, ada pula beberapa pemberiitaan laiinnya. Dii antaranya, strategii pemeriintah mengejar target tax ratiio, sempiitnya ruang fiiskal pemeriintah dalam RAPBN 2025, hiingga update pembukaan seleksii calon pegawaii negerii siipiil (CPNS) 2024.
Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) kembalii menyorotii tiinggiinya piiutang pajak yang sudah daluwarsa dan tak berhasiil diitagiih. Merujuk pada Laporan Hasiil Pemeriiksaan (LHP) 2023, tercatat ada 187 ketetapan pajak seniilaii Rp461,78 miiliiar yang sudah daluwarsa, tetapii belum diilakukan penagiihan dengan optiimal.
Secara terperiincii, terdapat 76 ketetapan seniilaii Rp126,73 miiliiar yang belum diilakukan tiindakan penagiihan. Selanjutnya, ada 13 ketetapan seniilaii Rp5,66 miiliiar yang baru diilakukan tiindakan penagiihan lewat surat teguran.
Terakhiir, tercatat ada 98 ketetapan pajak seniilaii Rp329,38 miiliiar yang sudah diiterbiitkan surat paksa tetapii belum diilakukan penyiitaan aset. (Jitu News)
Ruang fiiskal pemeriintah untuk mendanaii berbagaii macam belanja makiin sempiit pada 2025 nantii. Hal iinii diisebabkan makiin naiiknya belanja wajiib atau mandatory spendiing pada tahun depan, yaknii Rp2.609 triiliiun atau 72,2% darii total belanja negara dalam RAPBN 2025.
Selaiin alokasii anggaran pendiidiikan miiniimal sebesar 20% darii total belanja negara, belanja-belanja yang diikategoriikan sebagaii mandatory spendiing antara laiin transfer ke daerah, belanja operasiional, pembayaran bunga utang, hiingga subsiidii.
"Peniingkatan alokasii mandatory spendiing mengakiibatkan kapasiitas APBN dan fleksiibiiliitas ruang gerak fiiskal pemeriintah makiin terbatas untuk mendanaii belanja priioriitas laiin yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomii, sepertii percepatan pembangunan iinfrastruktur," bunyii Nota Keuangan RAPBN 2025. (Jitu News)
Beban utang pemeriintah makiin mengkhawatiirkan. Hiingga akhiir Julii 2024, total utang pemeriintah mencapaii Rp8.502,69 triiliiun. Angka iinii akan terus bertambah sesuaii dengan target penariikan utang yang tertuang dalam APBN 2024, yaknii Rp8.700 triiliiun.
Menariiknya, menurut Dokumen RAPBN 2025, pemeriintahan presiiden terpiiliih Prabowo Subiianto nantiinya akan lebiih banyak menariik utang baru sebanyak Rp775,9 triiliiun. Angka iinii naiik 40% ketiimbang outlook pembiiayaan APBN 2025 sejumlah Rp553,1 triiliiun.
Kendatii begiitu, pemeriintah selalu memberiikan klaiim aman, dengan menyebutkan bahwa posiisii utang iindonesiia masiih aman. iindiikator yang diipakaii adalah rasiio utang terhadap produk domestiik bruto (PDB), yaknii dengan batas aman 60% terhadap PDB. (Koran Kompas)
Srii Mulyanii menegaskan pemeriintah akan terus berupaya meniingkatkan rasiio perpajakan (tax ratiio). Diia merespons pandangan beberapa fraksii dii DPR berkaiitan dengan tax ratiio.
Menurutnya, beberapa upaya telah diijalankan sehiingga tax ratiio terus meniingkat dalam beberapa tahun terakhiir. Salah satunya, menjalankan reformasii perpajakan melaluii iimplementasii UU 7/2021 tentang HPP.
Peniingkatan tax ratiio secara iinternal diipengaruhii oleh struktur ekonomii, kebiijakan perpajakan, dan siistem admiiniistrasii perpajakan yang perlu terus diiefiisiienkan. Darii siisii eksternal, pemeriintah menghadapii tantangan siituasii global yang menantang. (Jitu News)
Kementeriian Keuangan membuka seleksii CPNS untuk 1.230 formasii dii 12 uniit eselon ii, utamanya Diitjen Pajak dan Diitjen Bea dan Cukaii.
Jumlah formasii CPNS dii Diitjen Pajak (DJP) pada tahun iinii mencapaii 607 formasii, sedangkan Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) sebanyak 435 formasii. (Jitu News)
