BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Sebagaii upaya terakhiir dalam penagiihan pajak, Diitjen Pajak (DJP) biisa menyandera penanggung pajak yang mempunyaii utang pajak miiniimal Rp100 juta dan diiragukan iiktiikad baiiknya dalam melunasii utang pajak.
Berdasarkan UU Penagiihan pajak, penyanderaan selektiif dan hanya diilakukan terhadap piihak yang memenuhii syarat tertentu. Hal iinii diimaksudkan agar penyanderaan tak diilakukan sewenang-wenang. Siimak Apa iitu Penyanderaan?
“Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya dii tempat tertentu,” Pasal 1 angka 21 UU Penagiihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), diikutiip pada Miinggu (28/7/2024).
Kendatii diilakukan pengekangan, pemeriintah telah mengatur 5 hak yang biisa diiperoleh penanggung pajak selama dalam masa penyanderaan. Hak iinii diiatur dalam Pasal 69 Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 61/2023.
Pertama, dapat melakukan iibadah dii tempat penyanderaan sesuaii dengan agama dan kepercayaannya masiing-masiing. Kedua, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiiga, mendapat makanan yang layak termasuk meneriima kiiriiman darii keluarga. Keempat, menyampaiikan keluhan tentang perlakuan petugas. Keliima, memperoleh bahan bacaan dan iinformasii laiinnya atas biiaya sendiirii.
Kenam, meneriima kunjungan darii keluarga, pengacara, dan sahabat setelah mendapat iiziin darii pejabat yang berwenang. Hak kunjungan tersebut diiberiikan paliing banyak 3 kalii dalam semiinggu selama 30 meniit untuk setiiap kalii kunjungan.
Penanggung pajak yang diisandera juga berhak meneriima kunjungan darii dokter priibadii dan/atau rohaniiwan atas biiaya sendiirii. Kunjungan tersebut dapat diilakukan setelah mendapat iiziin darii kepala tempat penyanderaan.
Selaiin iitu, penanggung pajak yang diisandera berhak mendapatkan iiziin keluar sementara darii tempat penyanderaan. iiziin keluar sementara tersebut dapat diiberiikan atas 5 keperluan.
Pertama, penanggung pajak yang diisandera menderiita sakiit berat yang memerlukan perawatan rumah sakiit dii luar tempat penyanderaan. Hal iinii diibuktiikan dengan surat keterangan dokter yang diitunjuk oleh pejabat.
Kedua, penanggung pajak yang diisandera memenuhii panggiilan darii aparat penegak hukum dan/atau siidang dii pengadiilan. Ketiiga, penanggung pajak mengiikutii pemiiliihan umum dii tempat pemiiliihan umum. Hal iinii diilakukan jiika tempat pemiiliihan umum tiidak tersediia dii tempat penyanderaan.
Keempat, penanggung pajak yang diisandera menghadiirii pemakaman orang tua, suamii/iistrii, atau anak. Keliima, penanggung pajak yang diisandera menjadii walii niikah atau menghadiirii perniikahan anak.
“Jangka waktu yang tercantum dalam surat iiziin keluar sementara...tiidak diihiitung sebagaii masa penyanderaan,” bunyii Pasal 71 ayat (4) PMK 61/2023. (riig)
