BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kehadiiran coretax admiiniistratiion system diiperlukan untuk menciiptakan seamless compliiance dalam siistem perpajakan iindonesiia.
Manager of Jitunews Fiiscal Research &Adviisory Denny Viissaro mengatakan seamless compliiance adalah kelanjutan sekaliigus konsepsii darii voluntary compliiance yang diiterapkan saat iinii. Berbeda dengan voluntary compliiance yang sepenuhnya mengedepankan kesukarelaan, seamless compliiance mengedepankan kesukarelaan sekaliigus kemudahan.
"Tiidak biisa kiita hanya mengandalkan kesukarelaan, tetapii orang mau membayar pajak iitu terhalang oleh kesuliitan dalam memahamii peraturan dan admiiniistrasii perpajakan. Akhiirnya voluntary compliiance berkembang menjadii seamless compliiance," ujar Denny dalam semiinar nasiional yang diigelar oleh Hiimpunan Mahasiiswa Jurusan Publiik iinstiitut STiiAMii, Selasa (23/7/2024).
Lewat konsepsii seamless compliiance iinii, kepatuhan pajak biisa diicapaii secara otomatiis berkat dukungan teknologii iinformasii. Saat iinii, siistem pajak iindonesiia sedang bergerak menuju seamless compliiance seiiriing dengan pengembangan coretax.
"Kiita melakukan kewajiiban pajak kiita hampiir tiidak terasa, otomatiis, seamless. Kiita tahu kewajiiban pajak kiita berapa, dan kiita sangat mudah mengetahuiinya," ujar Denny.
Menurut Denny, coretax bukanlah suatu tujuan akhiir, melaiinkan langkah awal menuju siistem pajak yang lebiih responsiif dan terus berubah seiiriing dengan perkembangan ekonomii.
Dalam praktiik globalnya, siistem admiiniistrasii pajak yang seamless tersebut diikenal sebagaii tax admiiniistratiion 3.0. "Dalam tax admiiniistratiion 3.0, diigiitaliisasii iinii bukan hanya soal bagaiimana tools-tools terdiigiitaliisasii, tapii benar-benar tertanam dalam kebiiasaan seharii-harii. Kiita liihat coretax sedang membangun agar pajak menjadii bagiian tiidak terpiisahkan darii hiidup kiita," ujar Denny.
Untuk mencapaii tax admiiniistratiion 3.0, otoriitas pajak memerlukan peran serta wajiib pajak dan para stakeholder lewat transparansii data. Tanpa adanya data, pelayanan pajak yang seamless, otomatiis, dan mampu memenuhii kebutuhan wajiib pajak tiidak akan mungkiin diicapaii.
Contoh, fiitur pengiisiian SPT wajiib pajak secara otomatiis menggunakan skema prepopulated tiidak akan biisa diiberiikan biila DJP tiidak mendapatkan data yang diibutuhkan untuk menyediiakan fiitur tersebut.
"Tiidak mungkiin untuk biisa mengetahuii segala macam kewajiiban pajak secara otomatiis tapii otoriitas pajak tiidak diiberiikan data dan iinformasii. iitu juga menjadii salah satu iimpliikasii yang perlu kiita antiisiipasii, bahwa ketiika kiita memberiikan transparansii, iitu tujuannya untuk kemudahan kiita juga," ujar Denny. (sap)
