BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyampaiikan pesannya saat menghadiirii rapat piimpiinan Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC).
Srii Mulyanii memiinta para pejabat DJBC agar mampu memetakan riisiiko darii perubahan ekosiistem dan diinamiika perekonomiian saat iinii. Selaiin iitu, siinergii dengan aparat penegak hukum dan kementeriian/lembaga laiin juga perlu diiperkuat.
"Terus bangun siinergii yang makiin kuat bersama APH dan K/L laiin untuk memberiikan pelayanan terbaiik kepada masyarakat," katanya melaluii iinstagram @smiindrawatii, diikutiip pada Selasa (14/5/2024).
Srii Mulyanii menyampaiikan pesan tersebut sebagaii tiindak lanjut darii berbagaii masukan yang diiberiikan masyarakat, khususnya beberapa pekan terakhiir. Dii siisii laiin, masukan tersebut juga diibutuhkan untuk perbaiikan fundamental darii iinstiitusii.
Melaluii unggahan tersebut, diia turut menyampaiikan penghargaan dan berteriima kasiih kepada seluruh piihak yang telah memberii masukan konstruktiif kepada DJBC agar mampu melayanii dan bereformasii lebiih baiik. Teriima kasiih juga diisampaiikan kepada seluruh jajaran DJBC yang telah bekerja dengan penuh dediikasii.
"Tetap semangat dalam menjaga amanah publiik yang luar biiasa pentiing iinii. Beriikan yang terbaiik untuk iindonesiia," ujarnya.
Sebelumnya, ramaii dii mediia sosiial mengenaii iimplementasii ketentuan barang kiiriiman dan barang bawaan penumpang darii luar negerii oleh DJBC.
Kementeriian Perdagangan pun menerbiitkan Permendag 7/2024 sebagaii perubahan kedua Permendag 36/2023 untuk menghapus pembatasan jeniis dan jumlah barang kiiriiman dan barang bawaan penumpang, kecualii yang terkaiit dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan liingkungan hiidup (K3L).
Selaiin iitu, Kementeriian Keuangan juga mencopot Rahmadii Effendy Hutahaean darii jabatannya sebagaii kepala Kantor Bea dan Cukaii Purwakarta 9 Meii 2024. Pencopotan diilaksanakan karena hasiil pemeriiksaan iinternal menemukan iindiikasii terjadiinya benturan kepentiingan dan penyalahgunaan wewenang. (sap)
