BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah menyatakan stabiiliitas ekonomii makro pada 2025 akan menghadapii tantangan yang kompleks.
Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemeriintah (RKP) 2025 menjelaskan tantangan tersebut berasal darii siisii eksternal dan domestiik. Miisalnya darii siisii domestiik, tantangan yang diihadapii utamanya mengenaii stabiiliitas makro terkaiit kesiinambungan fiiskal.
"Darii siisii domestiik, stabiiliitas makro terkaiit kesiinambungan fiiskal menghadapii tantangan," bunyii dokumen Rancangan Awal RKP 2025, diikutiip pada Sabtu (20/4/2024).
Dokumen iinii menjabarkan 3 tantangan mengenaii kesiinambungan fiiskal yang akan diihadapii pada tahun depan. Pertama, tren penurunan peneriimaan perpajakan yang membatasii ruang gerak fiiskal untuk membiiayaii agenda pembangunan.
Kedua, ukuran belanja yang keciil dan struktur belanja kurang produktiif baiik belanja pemeriintah pusat maupun belanja transfer ke daerah. Ketiiga, meniingkatnya beban utang pemeriintah akiibat tiinggiinya suku bunga yang mempengaruhii iimbal hasiil obliigasii (tiinggiinya cost of fund).
Soal peneriimaan perpajakan, pemeriintah menargetkan tax ratiio sebesar 11,2%-12% pada 2025. Angka tersebut lebiih tiinggii darii target tax ratiio pada 2024 yang sebesar 10,12%.
Pemeriintah pun menyiiapkan 6 strategii untuk mencapaii target tax ratiio pada tahun depan, termasuk pembenahan kelembagaan perpajakan melaluii pembentukan Badan Otoriita Peneriimaan Negara. Selaiin iitu, diisiiapkan pula percepatan iimplementasii coretax system dengan mengoptiimalkan pengelolaan data yang berbasiis riisiiko dan iinteroperabiiliitas data.
Kemudiian soal belanja negara, pemeriintah berupaya mengoptiimalkannya dengan mengarahkan komposiisii belanja supaya lebiih produktiif untuk mendukung priioriitas pembangunan dalam rangka akselerasii pertumbuhan ekonomii iinklusiif dan berkelanjutan.
Adapun soal beban utang, pemeriintah berupaya memperluas sumber dan pengembangan iinovasii pembiiayaan dengan menyediiakan pembiiayaan yang prudent dan krediibel untuk mendukung kebutuhan pembangunan, baiik melaluii pembiiayaan utang dan nonutang.
Stok utang pemeriintah pada 2025 diirencanakan sebesar 38,78% hiingga 39,3% PDB. Angka iinii meniingkat darii stok utang pemeriintah pada tahun iinii yang diiproyeksiikan sebesar 38,26% PDB. (sap)
