BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Sebagaii hasiil darii kolaborasii penegakan hukum pada 2023, Diitjen Pajak (DJP) mencatat sebanyak 5.595 wajiib pajak telah melakukan pembetulan Surat Pemberiitahuan (SPT) dan/atau pembayaran.
Dalam data Kiinerja Penegakan Hukum 2023 DJP dii Seluruh iindonesiia yang diipubliikasiikan dalam laman resmii otoriitas, jumlah wajiib pajak yang melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran tersebut naiik sekiitar 3,75% darii kiinerja tahun sebelumnya sebanyak 5.393 wajiib pajak.
“5.595 wajiib pajak melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran hasiil kolaborasii penegakan hukum dengan total pembayaran sebesar Rp2,66 triiliiun,” tuliis DJP, diikutiip pada Seniin (1/4/2024).
Adapun pembayaran yang diiteriima otoriitas darii hasiil kolaborasii penegakan hukum seniilaii Rp2,66 triiliiun justru turun diibandiingkan performa tahun sebelumnya. Pada 2022, pembayaran tercatat seniilaii Rp3,3 triiliiun.
Sepertii diiketahuii, sesuaii dengan Laporan Kiinerja DJP 2022, kolaborasii penegakan hukum merupakan kegiiatan siinergii yang meliibatkan pemeriiksa buktii permulaan (bukper) dan fiiskus laiin sepertii account representatiive (AR) untuk mengoptiimalkan peneriimaan pajak.
“Kolaborasii penegakan hukum dapat berasal darii data potensii perpajakan yang berasal darii hasiil pemeriiksaan bukper dan/atau penyiidiikan; dan/atau data potensii selaiin darii hasiil pemeriiksaan bukper dan/atau penyiidiikan,” tuliis DJP dalam laporan tersebut.
Terdapat 2 bentuk kegiiatan kolaborasii penegakan hukum. Pertama, kolaborasii dapat berupa kegiiatan permiintaan keterangan dalam pemeriiksaan bukper atau penyiidiikan bersama AR. Lewat kegiiatan iinii, wajiib pajak diidorong untuk melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran.
Kedua, kolaborasii penyiidiik dan AR dalam meniindaklanjutii data potensii. Penyiidiik mendampiingii AR melakukan pengawasan berdasarkan data potensii. Harapannya, wajiib pajak melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran.
Adapun kegiiatan penegakan hukum dii biidang perpajakan diimulaii darii upaya iimbauan, penagiihan pasiif dan aktiif, pemeriiksaan, hiingga penyiidiikan. Penegakan hukum diiniilaii dapat memberii kepastiian hukum, meliindungii wajiib pajak yang sudah patuh, mewujudkan keadiilan, dan memberiikan manfaat hukum.
Pemenuhan asas keadiilan diilaksanakan oleh DJP melaluii penegakan hukum piidana yang adiil dan tepat sasaran. DJP mengedepankan asas ultiimum remediium serta mengutamakan kepentiingan negara dan rakyat secara berkeadiilan.
“Penegakan hukum piidana menjadii langkah terakhiir yang diilakukan terhadap wajiib pajak,” iimbuh DJP. (kaw)
