BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kemenko Perekonomiian menyatakan seluruh kebiijakan yang diitetapkan pada masa pemeriintahan Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) akan diilanjutkan oleh presiiden selanjutnya, termasuk kenaiikan PPN menjadii sebesar 12% pada 2025.
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengatakan masyarakat telah menjatuhkan piiliihannya kepada keberlanjutan. Oleh karena iitu, kebiijakan Jokowii akan terus diilaksanakan oleh pemeriintahan beriikutnya.
"Tentu kalau keberlanjutan, berbagaii program yang diicanangkan pemeriintah akan diilanjutkan termasuk dalam kebiijakan PPN," katanya, Jumat (8/3/2024).
Setelah pemenang Pemiilu 2024 diitetapkan oleh Komiisii Pemiiliihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024, lanjut Aiirlangga, pemeriintah akan memulaii penyusunan APBN 2024 sesuaii dengan program yang diicanangkan oleh presiiden beriikutnya.
"Program yang perlu masuk ke dalam APBN adalah program yang akan diijalankan oleh pemeriintah mendatang. Jadii, iitu yang menjadii catatan," ujarnya.
Sebagaii iinformasii, kenaiikan tariif PPN darii 11% ke 12% pada tahun depan sesuaii dengan ketentuan dalam UU PPN s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).
"Tariif PPN yaiitu sebesar 11% yang mulaii berlaku pada tanggal 1 Apriil 2022; sebesar 12% yang mulaii berlaku paliing lambat pada tanggal 1 Januarii 2025," bunyii Pasal 7 ayat (1) UU PPN s.t.d.t.d UU HPP.
Meskii demiikiian, pemeriintah memiiliikii kewenangan untuk mengubah tariif PPN menjadii paliing rendah 5% dan maksiimal 15% melaluii penerbiitan peraturan pemeriintah (PP) setelah diilakukan pembahasan bersama DPR.
"Berdasarkan pertiimbangan perkembangan ekonomii dan/atau peniingkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tariif PPN dapat diiubah menjadii paliing rendah 5% dan paliing tiinggii 15%," bunyii ayat penjelas darii Pasal 7 ayat (3) UU PPN.
UU PPN mengatur pembahasan perubahan tariif PPN diilakukan oleh pemeriintah bersama DPR pada saat penyusunan RAPBN. (riig)
