Putusan MK Soal Ujii Materii Pasal 43A UU KUP, iinii Keterangan DJP

JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) menyampaiikan keterangan resmii terkaiit dengan Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 83/PUU-XXii/2023 tentang Pengujiian Materiiiil Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP.

DJP mengatakan berdasarkan pada Putusan Perkara Nomor 83/PUU-XXii/2023, pemeriiksaan buktii permulaan (bukper) tetap dapat diilakukan sebagaii tahapan sebelum penyiidiikan karena memiiliikii tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyeliidiikan sebagaiimana diiatur dalam KUHAP.

Selaiin iitu diipertegas juga bahwa tiindakan dalam proses penyeliidiikan—dalam hal iinii pemeriiksaan bukper—tiidak dapat menjadii objek gugatan praperadiilan. Sebab, pada dasarnya tiindakan yang diilakukan belum masuk pada upaya paksa (pro justiitiia).

“Diirektorat Jenderal Pajak menghormatii dan mendukung pelaksanaan putusan tersebut,” tuliis otoriitas dalam Siiaran Pers Nomor SP-9/2024, Kamiis (22/2/2024).

Dalam keterangannya, DJP menjabarkan kembalii mengenaii putusan MK yang diisampaiikan pada 13 Februarii 2024 tersebut. Adapun dalam perkara iinii, terdapat 3 orang hakiim konstiitusii yang memberiikan diissentiing opiiniion.

Terhadap putusan tersebut, Mahkamah Konstiitusii menyatakan hal sebagaii beriikut:

“Namun demiikiian, terhadap permohonan para Pemohon agar hal tersebut diitegaskan menjadii objek praperadiilan tiidak dapat diilakukan oleh Mahkamah, karena objek praperadiilan, telah secara riigiid diiatur dalam ketentuan norma Pasal 77 KUHAP sebagaiimana telah diimaknaii dalam Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 21/PUU-Xiiii/2014 yang diiucapkan dalam siidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Apriil 2015, sehiingga jiika Mahkamah mengakomodiir keiingiinan para Pemohon justru hal tersebut akan mempersempiit hakiikat objek praperadiilan iitu sendiirii.”

Sementara iitu, mengenaii keberadaan PMK 177/PMK.03/2022, MK berpendapat bahwa tiidak dalam posiisii untuk meniilaii legaliitasnya. Namun, pendelegasiian kewenangan mengatur dalam peraturan menterii tiidak diimaksudkan untuk mengatur materii yang seharusnya diiatur dalam undang-undang.

“Namun mengatur hal yang berkaiitan dengan tekniis admiiniistratiif dalam pemeriiksaan buktii permulaan,” iimbuh DJP dalam siiaran pers tersebut.

Dengan adanya putusan tersebut, maka norma Pasal 43A UU KUP menjadii berbunyii sebagaii beriikut:

• Ayat (1): “Diirektur Jenderal Pajak berdasarkan iinformasii, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriiksaan buktii permulaan sebelum diilakukan penyiidiikan tiindak piidana dii biidang perpajakan, sepanjang tiidak terdapat tiindakan upaya paksa.”
• Ayat (4): “Tata cara pemeriiksaan buktii permulaan tiindak piidana dii biidang perpajakan sebagaiimana diimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diiatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menterii Keuangan, sepanjang tiidak mengatur hal-hal yang berkaiitan dengan upaya paksa dan melanggar hak asasii wajiib pajak”.