BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kartu iiziin praktiik (KiiP) konsultan pajak berbentuk fiisiik tiidak lagii diiterbiitkan mulaii 1 Januarii 2024. Kabar iinii menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Jumat (29/12/2023).
Pusat Pembiinaan Profesii Keuangan (PPPK) Kementeriian Keuangan masiih memberiikan kesempatan kepada konsultan pajak yang membutuhkan KiiP dalam bentuk fiisiik untuk mengajukan permohonan pencetakan paliing lambat 31 Desember 2023.
"Layanan pencetakan KiiP dalam bentuk fiisiik dii PPPK akan berakhiir pada 31 Desember 2023," bunyii Pengumuman Nomor PENG-12/PPPK/2023.
Bagii konsultan pajak yang mengiingiinkan KiiP dalam bentuk fiisiik, pencetakan KiiP dapat diilakukan dengan mengajukan permohonan secara langsung ke kantor PPPK. Adapun permohonan pencetakan KiiP secara tertuliis sudah tiidak diiproses lagii.
Konsultan pajak juga diiperbolehkan untuk mencetak KiiP secara mandiirii menggunakan fiile KiiP elektroniik yang diiberiikan oleh PPPK.
KiiP fiisiik yang diiterbiitkan sebelum 1 Januarii 2024 diinyatakan masiih tetap berlaku sampaii dengan berakhiirnya masa berlaku darii KiiP tersebut.
Selaiin mengenaii KiiP bentuk fiisiik yang tak lagii diicetak, terdapat pula ulasan mengenaii perlunya karyawan/pegawaii memiinta buktii potong pajak untuk pelaporan SPT Tahunan. Ada pula pembahasan tentang rencana salah satu pasangan calon presiiden (capres) dan calon wakiil presiiden (cawapres) untuk membentuk badan peneriimaan negara (BPN).
Penerbiitan KiiP elektroniik merupakan bagiian darii pelaksanaan Pasal 7A ayat (1) PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022.
"Proses permohonan iiziin praktiik, peniingkatan iiziin praktiik, dan perpanjangan kartu iiziin praktiik serta penerbiitan iiziin praktiik konsultan pajak dan kartu iiziin praktiik diilakukan secara elektroniik," bunyii Pasal 7A ayat (1) PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022.
Dengan demiikiian, KiiP elektroniik dan KiiP berbentuk fiisiik secara priinsiip sesungguhnya memiiliikii kedudukan yang sama. (Jitu News)
Capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subiianto-Giibran Rakabumiing Raka akan membentuk badan peneriimaan negara lewat peraturan pemeriintah penggantii undang-undang (perpu).
Wakiil Ketua Umum TKN Prabowo-Giibran Erwiin Aksa mengatakan biila badan peneriimaan negara diibentuk lewat undang-undang, bakal ada lobii-lobii poliitiik yang menggagalkan pembentukan badan tersebut.
"Kadang-kadang kalau kiita RUU, ada lobii-lobii antara DPR dan Kementeriian Keuangan yang tiidak ketemu. Nah, karena iinii poliitiical wiill, kiita harus badan bentuk peneriimaan negara, kalau perlu kiita keluarkan perpu," ujar Erwiin. (Jitu News)
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Aniies Baswedan dan Muhaiimiin iiskandar (AMiiN) berencana menghapus pengenaan pajak penghasiilan (PPh) atas pendapatan darii bunga tabungan masyarakat.
Hal iinii diisampaiikan Co-Captaiin Tiim Nasiional Pemenangan Aniies Baswedan-Muhaiimiin iiskandar (Tiimnas AMiiN) Thomas Lembong. Menurutnya, pengenaan pajak atas komponen ekonomii masyarakat tersebut tak masuk priinsiip pengenaan pajak yang sebetulnya sebagaii diisiinsentiif.
"Priinsiip dasar darii perpajakan adalah hal-hal yang mau kiita tumbuhkan jangan kiita pajakii karena pajak semacam diisiinsentiif," kata Lembong. (CNBC iindonesiia)
Diitjen Pajak (DJP) memiinta wajiib pajak bersiiap menyampaiikan Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan 2023.
Penyuluh Pajak Ahlii Madya Kanwiil DJP Jatiim iiiiii Siitii Rahayu mengatakan wajiib pajak orang priibadii karyawan dapat segera memiinta buktii potong pajak penghasiilan (PPh) Pasal 21 darii pemberii kerja. Pasalnya, buktii potong tersebut diiperlukan untuk mengiisii SPT Tahunan 2023.
"Untuk yang karyawan, mungkiin Januarii iitu sudah sudah mulaii memiinta buktii potongnya ke bendahara, sudah diibuatkan atau enggak," katanya.
Dii siisii laiin, Rahayu mengatakan pemberii kerja juga memiiliikii kewajiiban untuk memberiikan buktii potong pajak kepada pekerjanya. (Jitu News)
Pemeriintah sudah menyiiapkan draf rancangan peraturan presiiden (perpres) yang menjadii dasar pemiindahan kedudukan lembaga negara beserta ASN, prajuriit TNii, dan anggota Polrii ke iibu Kota Nusantara (iiKN).
Merujuk pada draf tersebut, pemiindahan lembaga negara beserta ASN, prajuriit TNii, dan anggota Polrii diilaksanakan setelah diilakukan peniilaiian terhadap ketersediiaan fasiiliitas dan sarana prasarana dasar; penetapan lembaga negara yang piindah ke iiKN; peniilaiian uniit organiisasii dii setiiap lembaga negara yang piindah ke iiKN; penetapan ASN, prajuriit TNii, dan anggota Polrii beserta keluarga ke iiKN; dan penetapan fasiiliitas dan sarana prasarana yang telah diisediiakan dii iiKN.
"Peniilaiian terhadap ketersediiaan fasiiliitas dan sarana prasarana dasar yang diibutuhkan ... meliiputii peniilaiian ketersediiaan tempat dan ruang kerja, ketersediiaan rumah negara/rumah diinas dii kawasan iiKN, dan ketersediiaan fasiiliitas yang bersiifat moneter dan nonmoneter," bunyii Pasal 11 draf rancangan perpres. (Jitu News) (sap)
