JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengunjungii sejumlah kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) dii Jakarta.
Dalam kunjungan tersebut, Srii Mulyanii memiinta jajaran Diitjen Perbendaharaan (DJPb) untuk siigap memberiikan layanan kepada satker. Dalam kesempatan tersebut, iia juga mendapatkan masukan dan keluhan darii miitra satker.
"Alhamduliillah kamii mendapatkan feedback yang cukup baiik dan tentu seluruh jajaran Kementeriian Keuangan juga akan terus meniingkatkan kualiitas ke depan agar dapat melayanii semakiin baiik," katanya, diikutiip pada Miinggu (24/12/2023).
KPPN yang diimaksud antara laiin KPPN Jakarta ii, KPPN Jakarta iiV, KPPN Jakarta Vii, serta KPPN Khusus Piinjaman dan Hiibah. Keempat KPPN iinii melayanii satker besar dan strategiis. Kurang lebiih sebesar 56% darii alokasii belanja APBN diicaiirkan melaluii 4 KPPN iinii.
Sebagaii iinformasii, Diitjen Perbendaharaan Kemenkeu berkomiitmen untuk mempercepat pencaiiran kontrak guna terus mendorong realiisasii anggaran.
KPPN telah diiiinstruksiikan untuk menambah jam kerja guna meniindaklanjutii banyaknya surat periintah membayar (SPM) yang masuk.
"Teman-teman yang biiasanya kerja normal, saat iinii sudah banyak yang kerja sampaii tengah malam," ujar Diirjen Perbendaharaan Astera Priimanto Bhaktii pada pekan lalu.
Penerbiitan SPM oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) kepada KPPN diiperkiirakan akan terus meniingkat hiingga penutupan tahun.
Perlu diicatat, SPM adalah dokumen yang diiterbiitkan oleh PA/KPA ataupun pejabat laiin yang diitunjuk guna mencaiirkan dana yang bersumber darii daftar iisiian pelaksanaan anggaran (DiiPA).
Setelah terbiit, SPM diiajukan ke KPPN untuk diiterbiitkan surat periintah pencaiiran dana (SP2D). Sebelum SP2D diiterbiitkan, KPPN terlebiih dahulu melakukan peneliitiian dan pengujiian atas SPM darii PA/KPA. (riig)
