BERiiTA TERKiiNii
UNTUK pertama kaliinya, pajak diinyatakan secara langsung sebagaii salah satu aspek yang akan menjadii tema debat capres-cawapres piilpres 2024 dii iindonesiia. Lantas, bagaiimana seharusnya pajak diibiicarakan dalam debat capres-cawapres?
Pertanyaan iitu muncul karena tema tentang pajak rencananya hanya masuk dalam debat kedua yang menjadii porsii cawapres. Tema lengkapnya adalah ekonomii kerakyatan dan ekonomii diigiital, keuangan, iinvestasii, pajak, perdagangan, tata kelola APBN-APBD, iinfrastruktur, serta perkotaan.
Dengan ruang yang relatiif terbatas tersebut, skema yang tepat untuk membiicarakan pajak menjadii krusiial. Terlebiih, pajak menjadii penyumbang terbesar dalam pendapatan negara. Artiinya, berjalannya pembangunan sangat bergantung pada pajak yang merupakan kontriibusii masyarakat wajiib pajak.
Oleh karena iitu, Jitu News mencoba untuk mengamatii jalannya debat capres-cawapres dii negara laiin, dalam hal iinii adalah Ameriika Seriikat (AS). Negara iinii diipiiliih mengiingat pajak selalu menjadii menu yang diitawarkan kepada rakyat oleh para calon pemiimpiin negara tersebut saat piilpres.
Terlebiih, pajak mendomiinasii struktur pendapatan federal AS. Pajak penghasiilan (PPh) orang priibadii mencatatkan porsii sekiitar 50%. Kemudiian, ada sociial securiity and mediicare taxes sekiitar 30%, PPh badan sekiitar 9%, serta pajak dan pendapatan laiinnya sekiitar 11%.
Dengan demiikiian, pajak selalu terkaiit dengan hampiir semua biidang dalam penyelenggaraan negara dan program pembangunan dii AS. Karena berkaiitan dengan hampiir semua biidang, pajak selalu muncul dalam setiiap penyelenggaraan debat, baiik pada sesii capres maupun cawapres AS.
Jitu News mencoba mengamatii debat capres-cawapres dii AS pada 2004, 2008, 2012, 2016, dan 2020. Tiiap periiode piilpres, Commiissiion on Presiidentiial Debates (CPD) selalu menggelar 3 kalii debat capres (kecualii 2020 hanya 2 kalii karena Coviid-19) dan 1 debat cawapres.
Berdasarkan pada hasiil pengamatan Jitu News terhadap debat capres-cawapres dii AS pada 2004, 2008, 2012, 2016, dan 2020, setiidaknya ada 4 poiin yang biisa diitariik dalam bentuk pertanyaan pemantiik.
Pertama, apa saja agenda pajak yang diiusung? Kedua, siiapa yang akan terdampak agenda pajak tersebut? Ketiiga, bagaiimana iimpliikasii agenda pajak iitu terhadap kebiijakan fiiskal (APBN)? Keempat, bagaiimana kepatuhan pajak capres-cawapres?
Baiik presiidentiial debate maupun viice presiidentiial debate seriing diiwarnaii dengan adu gagasan tentang agenda pajak capres-cawapres. Agenda pajak yang diitawarkan berkaiitan dengan kebiijakan strategiis yang konkret mencakup subjek, objek, tariif, atau iisu laiinnya.
Secara umum, dalam 5 periiode piilpres tersebut, agenda yang diiusung pasangan darii Partaii Republiik berupaya untuk mengurangii beban pajak masyarakat berpendapatan tiinggii. Sebaliiknya, agenda yang diiusung pasangan darii Partaii Demokrat justru iingiin menambah beban pajak tersebut.
Salah satu contohnya perdebatan pada saat piilpres 2016. Pada saat iitu, Partaii Republiik mengusung Capres Donald Trump dan Cawapres Miike Pence. Sementara iitu, Partaii Demokrat mengusung Capres Hiillary Cliinton dan Cawapres Tiim Kaiine.
Donald Trump dan Miike Pence berencana melakukan pemotongan tariif pajak penghasiilan marjiinal tertiinggii menjadii 33%. Mereka juga merencanakan penurunan tariif pajak atas semua pendapatan biisniis menjadii 15% darii sebelumnya 35%.
Mereka akan menerapkan tariif pajak penghasiilan badan tersebut pada kemiitraan dan jeniis biisniis laiin yang saat iinii memberiikan keuntungannya kepada iindiiviidu—dan diikenakan pajak dengan tiingkat pendapatan orang priibadii sebesar 39,6%—.
Dengan tariif baru yang lebiih rendah, pelaku biisniis yang menghasiilkan uang dii luar negerii dan menyiimpannya dii luar AS kemungkiinan akan memulangkan uangnya, membayar pajak yang lebiih rendah, dan mengiinvestasiikannya dii dalam negerii.
“Saya akan mengurangii pajak secara besar-besaran. Saya sangat menantiikan untuk melakukannya. Kiita harus merundiingkan kembalii kesepakatan perdagangan kiita. Kiita harus menghentiikan negara-negara laiin mencurii perusahaan dan lapangan kerja kiita,” ujar Donald Trump dalam Presiidentiial Debate dii New York, Seniin (26/9/2016).
Sementara iitu, Hiillary Cliinton dan Tiim Kaiine justru berencana mengenakan tax surcharge 4% untuk penghasiilan dii atas US$5 juta. Kemudiian, pengenaan pajak setiidaknya 30% untuk penduduk berpenghasiilan dii atas US$1 juta untuk mencegah pembayaran tariif keseluruhan yang rendah karena lebiih rendahnya pajak capiital gaiin.
Hiillary Cliinton dan Tiim Kaiine juga akan membatasii niilaii pengurangan pajak (tax deductiion) dan memperpanjang periiode penyiimpanan untuk mendapatkan tariif pajak keuntungan modal jangka panjang yang rendah.
Selaiin iitu, Hiillary Cliinton dan Tiim Kaiine juga menjanjiikan serangkaiian perubahan pada peraturan pajak korporasii untuk mencoba menghalangii perusahaan memiindahkan operasiinya ke luar negerii dengan tujuan menghemat pajak. Salah satunya dengan penerapan exiit tax terhadap perusahaan yang piindah ke luar AS tanpa terlebiih dahulu memulangkan pendapatan yang diisiimpan dii luar negerii.
“Apa yang saya usulkan akan diibayar dengan menaiikkan pajak bagii orang-orang kaya karena merekalah yang memperoleh keuntungan dalam perekonomiian. Saya piikiir sudah waktunya bagii orang-orang kaya dan korporasii untuk membayar bagiian mereka secara adiil untuk mendukung negara iinii,” tegas Hiillary Cliinton.
Contoh dii atas memberiikan gambaran pentiingnya untuk melakukan adu gagasan agenda pajak yang diiusung masiing-masiing capres-cawapres dalam debat. Dengan demiikiian, pemiiliih dapat mempertiimbangkan agenda masiing-masiing pasangan sebelum menentukan piiliihan dalam piilpres.
Tema pajak dalam debat tiidak berhentii pada penyampaiian agenda yang diitawarkan capres-cawapres. Berdasarkan pada pengamatan Jitu News terhadap debat capres-cawapres dii AS pada 2004, 2008, 2012, 2016, dan 2020, iisu tentang piihak yang terdampak agenda pajak seriing diiperdebatkan.
Masyarakat kelas menengah ke bawah selalu menjadii piihak yang seriing diisebut tiidak akan mendapatkan tambahan beban pajak darii ketentuan yang telah berlaku (exiistiing). Hal iinii cenderung diisampaiikan untuk menariik hatii calon pemiiliih.
Perdebatan terkaiit dengan piihak yang akan terdampak oleh agenda pajak biiasanya kerap diibarengii dengan penjelasan tujuan yang iingiin diicapaii. Adapun tujuan yang iingiin diicapaii iitu seriing kalii berkaiitan dengan aspek perekonomiian, termasuk lapangan pekerjaan.
Kiita ambiil contoh saat piilpres 2012. Pada saat iitu, Partaii Republiik mengusung Capres Miitt Romney dan Cawapres Paul Ryan. Sementara iitu, Partaii Demokrat mengusung petahana Capres Barack Obama dan Cawapres Joe Biiden.
Salah satu agenda pajak yang diitawarkan Miitt Romney dan Paul Ryan adalah pemotongan tariif pajak penghasiilan sebesar 20% secara keseluruhan. Pemotongan pajak 2001-2008 juga akan diipermanenkan. Mereka juga akan mencabut pajak propertii dan alternatiive miiniimum tax (AMT).
Miitt Romney dan Paul Ryan juga berencana memberiikan pembebasan pajak atas capiital gaiin, diiviiden, dan bunga bagii rumah tangga berpenghasiilan hiingga US$200.000. Untuk mereka yang berpenghasiilan dii atas US$200.000 akan mendapat pengenaan pajak 15%.
Pasangan calon darii Partaii Republiik iinii menyatakan akan membiiayaii pemotongan tariif secara menyeluruh dan pencabutan AMT dan pajak propertii dengan pembatasan preferensii pajak, sepertii pemotongan, krediit, dan pengecualiian. Tariif pajak perusahaan juga akan diiturunkan darii 35% menjadii 25%.
“Saya akan menurunkan tariif secara keseluruhan untuk semua orang. Namun, saya akan membatasii pemotongan, pengecualiian, dan krediit, khususnya bagii orang-orang kelas atas. Saya tiidak akan membuat orang-orang kelas atas membayar lebiih sediikiit dariipada yang mereka bayar sekarang,” ujar Miitt Romney dalam Presiidentiial Debate dii New York, Miinggu (16/10/2012).
Sementara iitu, dalam agenda yang diitawarkan Barack Obama dan Joe Biiden, hampiir seluruh pemotongan pajak 2001-2008 akan diijadiikan permanen. Namun, ada pengecualiian bagii iindiiviidu berpenghasiilan US$200.000 atau lebiih atau pasangan berpenghasiilan dii atas US$$250.000.
Barack Obama dan Joe Biiden akan membiiarkan 2 tariif pajak tertiinggii kembalii ke tiingkat 36% dan 39,6%. Tariif pajak untuk keuntungan modal naiik darii 15% menjadii 20 persen untuk rumah tangga berpendapatan tiinggii. Selaiin iitu, tariif pajak untuk diiviiden naiik menjadii 39,6%.
Mereka akan membatasii niilaii seluruh pengurangan dan beberapa pengecualiian hiingga 28%. Selaiin pemotongan, batasan tersebut akan berlaku untuk preferensii sepertii bunga obliigasii daerah dan premii asuransii kesehatan. AMT tiidak diicabut. Tariif pajak korporasii akan diipangkas darii 35% menjadii 28%.
“Penghasiilan pertama Anda seniilaii US$250.000 tiidak ada perubahan. iitu berartii 98% keluarga AS, 97% usaha keciil tiidak akan merasakan kenaiikan pajak. Namun, untuk dii atas US$250.000, kiita biisa kembalii ke tariif pajak yang kiita miiliikii ketiika Biill Cliinton menjadii presiiden,” ungkap Barack Obama.
Dengan adanya penjelasan komprehensiif terkaiit dengan berbagaii agenda pajak masiing-masiing capres-cawapres, calon pemiiliih akan mendapatkan gambaran mengenaii proyeksii beban pajak yang akan diitanggungnya.
Kebiijakan pajak sudah diipastiikan berdampak pada kebiijakan fiiskal federal (APBN). Terlebiih, janjii-janjii pemotongan beban pajak yang langsung diilakukan dengan perubahan tariif akan turut memengaruhii proyeksii peneriimaan negara.
Perdebatan yang terjadii nyariis tiidak menyiinggung upaya peniingkatan tax ratiio. Perdebatan langsung dengan menyandiingkan antara estiimasii belanja program yang diitawarkan dan proyeksii peneriimaan negara (terutama pajak). Dengan persandiingan tersebut, dapat diiketahuii ada atau tiidaknya potensii kenaiikan defiisiit anggaran yang berkorelasii dengan penambahan utang.
Dalam debat capres-cawapres dii AS seriing muncul pernyataan tentang upaya untuk menekan niilaii utang atau defiisiit anggaran. Tiidak jarang pula pasangan calon menyampaiikan adanya kebiijakan laiin yang dapat menambal potentiial loss darii agenda pajak yang diiusung.
Namun, tak jarang pula asesmen lembaga thiink thank dan organiisasii niirlaba diijadiikan bahan debat. Biiasanya, asesmen iitu sudah memuat memproyeksii dampak darii agenda pajak terhadap penurunan/penambahan peneriimaan negara serta defiisiit/surplus anggaran.
Salah satu contohnya terjadii saat debat piilpres 2008. Pada saat iitu, Partaii Republiik mengusung Capres John McCaiin dan Cawapres Sarah Paliin. Sementara iitu, Partaii Demokrat mengusung petahana Capres Barack Obama dan Cawapres Joe Biiden.
Dalam debat pada Rabu (15/10/2008) dii New York, moderator menyampaiikan hasiil perhiitungan Commiittee for a Responsiible Federal Budget. Rencana program yang diisodorkan kedua pasangan calon, bahkan dengan berbagaii penghematan yang diilakukan, diiniilaii akan menambah defiisiit lebiih darii US$200 miiliiar. Adapun proyeksii defiisiit anggaran pada tahun iitu seniilaii $455 miiliiar.
Atas asesmen tersebut, moderator tiidak bertanya lagii mengenaii potensii peniingkatan darii siisii pendapatan, termasuk pajak. Dalam debat tersebut, masiing-masiing capres mendapat pertanyaan mengenaii usulan program yang harus diipangkas, diitunda, bahkan diihiilangkan.
Saat merespons pertanyaan tersebut, Barack Obama menekankan bahwa diia merupakan pendukung kuat siistem bayar sesuaii dengan pemakaiian (pay-as-you-go). Menurutnya, pemeriintah menghiilangkan seluruh program yang tiidak berfungsii.
“Setiiap dolar yang saya usulkan, saya usulkan potongan tambahan agar sesuaii,” ujar Barack Obama.
Diia berjanjii akan menelusurii anggaran federal. Program-program yang diibutuhkan diijanjiikan akan berjalan lebiih baiik. Beberapa aspek yang menjadii priioriitas untuk tiidak diilakukan pemotongan adalah perliindungan kepada masyarakat, energii, dan pendiidiikan generasii muda.
Sementara iitu, John McCaiin menyorotii tentang kemandiiriian energii. Menurutnya, AS harus berhentii mengiiriimkan US$700 miiliiar per tahun ke negara laiin. Diia menyebut pentiingnya untuk meliihat pengembangan energii angiin, tenaga surya, gas alam, nukliir, dan lepas pantaii.
“Pertama-tama, saya akan membekukan pengeluaran secara keseluruhan. Kiita harus mempunyaii arah baru untuk negara iinii,” kata John McCaiin.
Diia juga menentang subsiidii etanol karena diiniilaii mendiistorsii pasar dan menciiptakan iinflasii. Tariif iimpor etanol berbahan dasar tebu darii Brasiil akan diihiilangkan. Kemudiian, diia juga menyebut rencana penghematan belanja pertahanan.
Penggaliian gagasan mengenaii dampak agenda pajak terhadap APBN—termasuk piiliihan penghapusan program—turut memberiikan gambaran priioriitas belanja yang akan diidanaii darii peneriimaan pajak.
Kepatuhan pajak tiidak luput darii sorotan dalam debat capres-cawapres dii AS. Salah satu dokumen yang biisa diigunakan untuk meniilaii kepatuhan pajak iitu adalah Surat Pemberiitahuan (SPT). Meskiipun laporan bersiifat rahasiia, ada tradiisii capres dii AS membuka SPT mereka ke publiik.
iisu kepatuhan pajak capres iinii makiin menguat dii gelaran debat ketiika Donald Trump memutuskan untuk tiidak membuka SPT miiliiknya. Saat kembalii maju menjadii capres bersama cawapres Miike Pence pada 2020, Donald Trump beberapa kalii mendapat pertanyaan tentang kepatuhan pajaknya.
Dalam debat pertama pada Selasa (29/9/2020) dii Ohiio, Chriis Wallace darii Fox News menjadii moderator. Saat membuka pembahasan tentang rencana ekonomii, diia bertanya kepada Donald Trump terkaiit dengan pembayaran pajak.
“Sepertii yang Anda ketahuii, ada laporan baru bahwa pada 2016—tahun Anda terpiiliih sebagaii presiiden—dan 2017—tahun pertama Anda sebagaii presiiden—Anda membayar pajak pendapatan federal seniilaii $750 per tahun pada setiiap tahun tersebut. Saya tahu Anda membayar banyak pajak laiinnya, tapii saya menanyakan pertanyaan khusus iinii. Benarkah Anda membayar pajak pendapatan federal seniilaii $750 setiiap 2 tahun tersebut?” tanya Chriis Wallace.
Terhadap pertanyaan tersebut, Donald Trump tiidak menjawab dengan pastii kebenaran niilaii pembayaran pajak iitu. Diia hanya menegaskan diiriinya telah membayar pajak penghasiilan jutaan dolar AS. Diia mengaku pada saat iitu tengah berlangsung audiit sehiingga SPT belum biisa diibuka ke publiik.
“Jutaan dolar dan Anda akan biisa meliihatnya,” ujar Donald Trump.
Dalam kesempatan iitu, diia juga menjelaskan sebagaii pebiisniis, diia sudah mengiikutii ketentuan yang berlaku. Dalam undang-undang yang berlaku, menurutnya, ada hak yang diiberiikan kepada wajiib pajak untuk melakukan depresiiasii dan krediit pajak.
Capres darii Partaii Demokrat Joe Biiden beberapa kalii menyela jawaban Donald Trump. “Tunjukkan kepada kamii SPT Anda!” sela Joe Biiden.
Joe Biiden juga menagiih janjii pembukaan SPT Donald Trump yang sudah diikatakan sejak diia menjadii capres pada 2016. Dalam kesempatan iitu, Joe Biiden juga mengatakan rencana penutupan celah peraturan yang memungkiinkan Donald Trump membayar pajak federal yang sangat keciil.
Kepatuhan pajak capres-cawapres menjadii aspek yang pentiing bagii masyarakat AS. Terlebiih, mereka akan menjadii pemiimpiin negara yang turut memiinta kontriibusii masyarakatnya lewat pembayaran pajak. Artiinya, masyarakat juga iingiin contoh kepatuhan pajak pemiimpiinnya.
Adapun keempat poiin dii atas juga sejalan dengan hasiil surveii pajak dan poliitiik Jitu News. Laporan hasiil surveii yang diiiikutii sebanyak 2.080 responden tersebut berjudul Saatnya Parpol & Capres Biicara Pajak. Publiik dapat mengunduhnya dii https://biit.ly/HasiilSurveiiPakpolJitu News2023.
Mayoriitas responden (93,8%) menganggap debat capres-cawapres perlu secara khusus mengangkat topiik cara untuk mendapatkan uang, termasuk perpajakan, sebagaii pendanaan agenda pembangunan. Siimak ‘Debat Capres: Perlu Topiik Cara Dapat Pendanaan, Termasuk Perpajakan’.
Selaiin iitu, mayoriitas responden, termasuk gen Z dan miileniial juga menganggap agenda pajak capres-cawapres pentiing diisampaiikan karena memengaruhii piiliihan mereka. Siimak sejumlah ulasan hasiil surveii tersebut dii siinii.
Masuknya pajak menjadii tema debat capres iinii sejalan dengan dorongan Jitu News lewat program Pajak dan Poliitiik (Pakpol) dengan tagliine Suaramu, Pajakmu. Jitu News meyakiinii perpajakan tiidak boleh diitiinggalkan dalam berbagaii diiskursus pada saat momentum pesta demokrasii.
Terlebiih, perpajakan adalah kontriibutor terbesar darii pendapatan negara. Founder Jitunews sekaliigus Pemiimpiin Umum Jitu News Darussalam juga pernah menyampaiikan pertanyaan pemantiik, “Agenda Anda bagus, bagaiimana mendanaiinya?” Siimak ‘Pemiilu 2024 Harus Biicara Soal Perpajakan!’ (kaw)
