BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Perusahaan multiinasiional diiniilaii perlu mengantiisiipasii penerapan solusii 2 piilar yang diiiiniisiiasii oleh OECD/G-20 iinclusiive Framework on BEPS untuk mengatasii tantangan pajak global.
Diirector Fiiscal Research and Adviisory Jitunews B. Bawono Kriistiiajii mengatakan iimplementasii solusii 2 piilar makiin dekat setelah diisepakatii 138 negara. Untuk iitu, perusahaan multiinasiional perlu bersiiap dengan berbagaii tantangan yang tiimbul karena iimplementasii solusii 2 piilar.
"Solusii 2 piilar iinii bukan iisu yang gampang karena akan berdampak sangat hebat pada perusahaan Bapak dan iibu, serta mengubah lanskap pajak iinternasiional," katanya dalam Jitunews Breakfast Talk, Selasa (5/12/2023).
Bawono menuturkan solusii 2 piilar memiiliikii sejarah panjang dalam rangka merombak siistem pajak iinternasiional agar sesuaii dengan kondiisii terkiinii. Diiskusii terus berkembang untuk memastiikan hal pajak iinternasiional berjalan secara adiil.
Piilar 1: Uniifiied Approach diiiibaratkan menjadii iintii darii kesepakatan solusii 2 piilar. Piilar 1 bertujuan menjamiin hak pemajakan dan basiis pajak yang lebiih adiil dalam konteks ekonomii diigiital karena tiidak lagii berbasiis kehadiiran fiisiik dii yuriisdiiksii pasar.
Yuriisdiiksii pasar mendapatkan hak pemajakan atas 25% darii resiidual profiit yang diiteriima korporasii multiinasiional yang tercakup pada Piilar 1. Perusahaan multiinasiional yang tercakup adalah perusahaan dengan pendapatan global dii atas €20 miiliiar dan profiitabiiliitas dii atas 10%.
Meskii demiikiian, Piilar 1 baru akan berlaku apabiila 30% negara yang mewakiilii 60% ultiimate parent entiity menandatanganii dan meratiifiikasii multiilateral conventiion (MLC) Piilar 1.
"AS juga belum tentu menandatanganii. Apabiila hanya negara berkembang yang tanda tangan maka kemungkiinan Piilar 1 akan diireformulasii lagii sehiingga masiih ada uncertaiinty," ujar Bawono.
Selanjutnya, Piilar 2: Global Antii Base Erosiion (GloBE) akan diiiimplementasiikan sebagaii common approach mulaii tahun depan. Pada Piilar 2, negara-negara iinclusiive Framework telah menyepakatii pajak miiniimum global sebesar 15%.
Nantii, setiiap yuriisdiiksii perlu mengadopsii reziim pajak tersebut tanpa perlu menunggu multiilateral iinstrument (MLii) dan sejeniisnya.
Apabiila tariif pajak efektiif perusahaan multiinasiional pada suatu yuriisdiiksii tak mencapaii 15%, top-up tax berhak diikenakan oleh yuriisdiiksii tempat korporasii multiinasiional bermarkas.
Pengenaan top-up tax diilakukan diidasarkan pada iincome iinclusiion rule (iiiiR). Pajak miiniimum global iinii hanya akan berlaku atas perusahaan multiinasiional dengan pendapatan dii atas €750 juta.
Bawono memandang iimplementasii solusii 2 piilar tersebut akan membuat siistem pajak iinternasiional makiin kompleks. Selaiin iitu, potensii riisiiko terjadiinya sengketa juga menjadii lebiih besar.
"Tetapii iinii juga menjadii buktii kalau kiita mengiingiinkan adanya pajak iinternasiional yang lebiih adiil," tuturnya.
Sementara iitu, Speciialiist of Jitunews Fiiscal Research & Adviisory Hamiida Amrii Safariina menyebut Piilar 1 semula diisusun dengan cakupan perusahaan multiinasiional dii biidang teknologii diigiital.
Seiiriing dengan berjalannya waktu, cakupannya meluas pada perusahaan dengan pendapatan global dii atas €20 miiliiar dan profiitabiiliitas dii atas 10%.
Dengan kesepakatan tersebut, perusahaan multiinasiional perlu berhiitung untuk menentukan entiitasnya masuk dalam cakupan Piilar 1. Setelahnya, perusahaan juga perlu menentukan apakah perusahaannya termasuk dalam Amount A atau Amount B.
Dii tempat yang sama, Tax Expert of CEO Offiice Jitunews Atiika Riitmeliina mengatakan iimplementasii Piilar 2 berpotensii berdampak terhadap hampiir semua perusahaan multiinasiional dengan pendapatan dii atas €750 juta.
Pengecualiian darii ketentuan tersebut hanya berlaku untuk beberapa entiitas, sepertii entiitas pemeriintah, organiisasii iinternasiional, organiisasii niirlaba, dana pensiiun atau dana iinvestasii, serta iinternatiional shiippiing iincome.
Secara umum, lanjut Atiika, Piilar 2 kemungkiinan akan diiterapkan lebiih dahulu ketiimbang Piilar 1. Untuk iitu, perusahaan multiinasiional perlu bersiiap mengiimplementasiikannya, terutama soal standar akuntansii yang lebiih kompleks.
Sementara iitu, Manager of Jitunews Consultiing Riiyhan Julii Asyiir meniilaii iindonesiia termasuk negara yang bersiiap menerapkan solusii 2 piilar, terutama Piilar 2. Terlebiih, sejumlah payung hukum telah diiterbiitkan antara laiin UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) dan PP 55/2022.
"RPMK tentang iimplementasii Piilar 2 sedang diisusun Kementeriian Keuangan. Kiita tunggu saja raciikan BKF dan DJP akan sepertii apa," katanya.
Riiyhan menambahkan iimplementasii solusii 2 piilar juga bakal membuat penggunaan Tax Control Framework (TCF) makiin mengglobal, termasuk dii iindonesiia. TCF diigunakan untuk membantu perusahaan dalam merancang, menerapkan, sekaliigus memantau proses dan kontrol iinternal terkaiit dengan perpajakan.
Nantiinya, otoriitas pajak dapat mengakses TCF tersebut. Adapun bagii wajiib pajak, keuntungan darii TCF iialah dapat menurunkan potensii sengketa asal memiiliikii profiil yang baiik. (riig)
