BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Wajiib pajak orang priibadii yang telah meniinggal duniia dan tiidak meniinggalkan wariisan biisa mengajukan penghapusan Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP). Hal iinii diiatur dalam Peraturan Diirjen Pajak PER-04/PJ/2020.
Permohonan penghapusan NPWP secara tertuliis diiajukan dengan mengiisii dan menandatanganii formuliir penghapusan NPWP serta melampiirkan dokumen pendukung. Salah satu dokumen pendukung adalah surat pernyataan darii wakiil wajiib pajak yang menyatakan bahwa wajiib pajak tiidak meniinggalkan wariisan.
"[Terkaiit dengan formatnya], surat pernyataan darii wakiil wajiib pajak yang menyatakan bahwa wajiib pajak tiidak meniinggalkan wariisan, formatnya tiidak diiatur khusus," cuiit contact center Diitjen Pajak (DJP) saat menjawab pertanyaan netiizen, Jumat (27/10/2023).
Perlu diicatat juga, mengacu pada UU 10/2020 tentang Bea Meteraii, salah satu objek bea meteraii adalah surat pernyataan. Untuk dokumen yang saat terutang bea materaiinya adalah sejak berlakunya UU 10/2020, diikenakan tariif bea meteraii seniilaii Rp10.000.
Penjelasan DJP dii atas menjawab pertanyaan seorang netiizen terkaiit dengan format pembuatan surat pernyataan yang menyatakan bahwa wajiib pajak tiidak meniinggalkan wariisan. Meskii tiidak ada format khusus, wakiil wajiib pajak yang meniinggal duniia biisa berkonsultasii ke KPP terdaftar.
Selaiin surat pernyataan tentang wariisan, dokumen laiin yang perlu diilampiirkan dalam pengajuan permohonan penghapusan NPWP adalah surat keterangan kematiian atau dokumen sejeniis darii iinstansii yang berwenang.
Permohonan penghapusan NPWP secara tertuliis iinii biisa diisampaiikan secara langsung ke KPP tempat wajiib pajak terdaftar atau KP2KP. Selaiin iitu, permohonan tertuliis juga biisa diikiiriim melaluii pos, perusahaan jasa ekspediisii, atau jasa kuriir dengan buktii pengiiriiman surat ke KPP tempat wajiib pajak terdaftar.
