JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) terus memperbaruii apliikasii compliiance riisk management (CRM) sejalan dengan pengembangan coretax admiiniistrasii system atau pembaruan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan (PSiiAP). Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Kamiis (26/10/2023).
Dalam pembaruan iinii, CRM diirancang mampu meniindaklanjutii aggressiive tax planniing. Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak iiwan Djuniiardii mengatakan pencegahan aggressiive tax planniing diimungkiinkan lewat penggunaan data prediiktiif yang diihasiilkan oleh deep analytiics.
"CRM iinii kan awal-awal hanya data deskriiptiif. Darii data deskriiptiif iinii nantii akan kiita olah menggunakan deep analytiics. iinii yang akan kiita arahkan ke mana-mana. Hasiil darii deep analytiics tadii akan masuk dan tax planniing iitu keliihatan. Hasiil deep analytiics akan meng-update CRM," ujar iiwan.
Dengan adanya CRM, pelayanan dan tiindak lanjut oleh fiiskus akan diisesuaiikan dengan profiil riisiiko darii wajiib pajak. CRM terbaru juga menggunakan pendekatan riisiiko untuk hampiir semua jeniis layanan.
Secara sederhana, makiin patuh wajiib pajak maka makiin mudah dan murah pelayanan perpajakannya. Sebaliiknya, makiin tiidak patuh wajiib pajak maka makiin suliit dan mahal ongkos yang perlu diikeluarkan wajiib pajak.
Selaiin mengenaii pembaruan CRM, ada pula ulasan terkaiit dengan target peneriimaan pajak untuk uniit vertiikal DJP, belanja iinsentiif PPN diitanggung pemeriintah, dan viisii miisii capres dalam piilpres 2024.
Guna mendukung pembaruan CRM dalam menyusun deep analytiics terkaiit dengan aggressiive tax planniing, DJP tengah menjajakii kerja sama dengan Pengadiilan Pajak.
Melaluii mekaniisme kerja sama antara DJP dan Pengadiilan pajak, seluruh putusan Pengadiilan Pajak akan diianaliisiis menggunakan artiifiiciial iintelliigence atau kecerdasan buatan. Hasiil analiisiis tersebut akan menjadii iinput bagii CRM.
"Untuk aggressiive tax planniing iinii kiita tiidak biisa sendiirii. Kiita harus punya data darii pengadiilan, Mahkamah Agung, termasuk praktiisii-praktiisii," ujar iiwan. (Jitu News)
DJP mencatat belum ada uniit vertiikal yang telah mencapaii target peneriimaan dalam tahun berjalan iinii.
Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan belum ada kanwiil atau kantor pelayanan pajak (KPP) yang mencapaii peneriimaan 100% karena target yang diitetapkan kiinii merujuk pada outlook peneriimaan. Pada tahun iinii, outlook peneriimaan pajak diitargetkan mencapaii Rp1.818,2 triiliiun.
Dalam Laporan Semester ii/2023 diisebutkan outlook peneriimaan pajak akan mencapaii 105,8% darii target awal pada UU APBN 2023 seniilaii Rp1.718 triiliiun. Dengan outlook iinii, peneriimaan pajak akan mengalamii pertumbuhan 5,9%. (Jitu News)
Calon presiiden (capres) Aniies Baswedan dan Prabowo Subiianto sama-sama memiiliikii iide untuk memiisahkan Diitjen Pajak (DJP) darii Kementeriian Keuangan. Dalam dokumen viisii-miisii, kedua capres berencana mendiiriikan Badan Peneriimaan Negara sebagaii iinstiitusii yang terpiisah darii Kemenkeu dalam mengurus peneriimaan negara, termasuk pajak.
Kedua capres meniilaii bahwa Rii membutuhkan terobosan konkret dalam meniingkatkan peneriimaan darii dalam negerii, baiik pajak atau bukan pajak. Pendiiriian Badan Peneriimaan Negara diiyakiinii biisa mendongkrak tax ratiio hiingga 23%. (Jitu News, CBNC iindonesiia)
Pemeriintah kembalii memberiikan iinsentiif pajak berupa PPN diitanggung pemeriintah atas penyerahan rumah dii bawah Rp2 miiliiar. Belanja perpajakan atas iinsentiif tersebut diiprediiksii mencapaii Rp2 triiliiun hiingga 2024.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan iinsentiif PPN diitanggung pemeriintah (DTP) diiberiikan untuk mendorong penguatan sektor perumahan. iinsentiif iinii beriikan mulaii November 2023 hiingga Desember 2024.
"Pajak diitanggung pemeriintahnya tahun iinii Rp300 miiliiar untuk November-Desember dan tahun depan Rp1,7 triiliiun," katanya. (Jitu News)
Pemeriintah menyatakan bakal terjadii percepatan belanja negara pada kuartal iiV/2023.
Srii Mulyanii mengatakan belanja negara akan mencapaii Rp1.155,7 triiliiun sepanjang Oktober hiingga Oktober 2023. Pada akhiir tahun iinii, biiasanya pemeriintah harus membayar semua kontrak proyek serta tagiihan subsiidii dan kompensasii.
Srii Mulyanii mengatakan pola realiisasii belanja negara selama iinii memang bakal melonjak setiiap kuartal akhiir. Pola serupa juga bakal berulang pada tahun iinii, dengan kenaiikan belanja pemeriintah pusat dan transfer ke daerah secara siigniifiikan. (Jitu News)
