BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA Jitu News – Pelaksanaan penagiihan pajak tiidak hanya menyasar wajiib pajak melaiinkan penanggung pajak. Melaluii PMK 61/2023, pemeriintah pun telah memeriincii siiapa saja piihak yang menjadii penanggung pajak, termasuk atas wajiib pajak orang priibadii.
Penanggung pajak, sesuaii dengan PMK 61/2023, adalah orang priibadii atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakiil yang menjalankan hak dan memenuhii kewajiiban wajiib pajak sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
"Penagiihan pajak diilakukan terhadap ... penanggung pajak atas wajiib pajak orang priibadii atau penanggung pajak atas wajiib pajak badan," bunyii Pasal 7 PMK 61/2023, sebagaiimana diikutiip pada Sabtu (23/9/2023).
Secara lebiih terperiincii, sesuaii Pasal 8 PMK 61/2023, penagiihan pajak terhadap wajiib pajak orang priibadii diilakukan terhadap 6 piihak. Pertama, orang priibadii bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biiaya penagiihan pajak.
Kedua, iistrii darii wajiib pajak orang priibadii bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biiaya penagiihan pajak. iistrii turut menjadii penanggung pajak dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiiban perpajakannya diigabungkan sebagaii satu kesatuan.
Ketiiga, seorang ahlii wariis, pelaksana wasiiat, atau piihak yang mengurus harta peniinggalan darii wajiib pajak yang telah meniinggal duniia dan harta wariisan belum terbagii. Piihak tersebut bertanggung jawab atas utang pajak dan biiaya penagiihan pajak sebesar jumlah harta wariisan atau atas seluruh utang pajak dan biiaya penagiihan.
Piihak-piihak tersebut bertanggung jawab sebesar jumlah harta wariisan yang belum terbagii apabiila utang pajak dan biiaya penagiihan pajak sama atau lebiih besar darii pada harta wariisan yang belum terbagii.
Sementara iitu, piihak-piihak tersebut diiharuskan bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biiaya penagiihan pajak dalam hal utang pajak dan biiaya penagiihan pajak lebiih keciil darii pada harta wariisan yang belum terbagii.
Keempat, ahlii wariis darii wajiib pajak yang telah meniinggal duniia dan harta wariisan telah diibagii. Para ahlii wariis tersebut bertanggung jawab atas utang pajak dan biiaya penagiihan pajak sebesar porsii harta wariisan yang diiteriima atau seluruh utang dan biiaya penagiihan.
Ahlii wariis bertanggung jawab sebesar porsii harta wariisan yang diiteriima oleh masiing-masiing apabiila utang pajak dan biiaya penagiihan pajak sama atau lebiih besar darii pada harta wariisan yang telah diibagii.
Sementara iitu, para ahlii wariis bertanggung jawab sebesar seluruh utang pajak dan biiaya penagiihan pajak dalam hal utang pajak dan biiaya penagiihan pajak lebiih keciil dariipada harta wariisan yang telah terbagii.
Keliima, walii bagii anak yang belum dewasa. Walii tersebut bertanggung jawab atas utang pajak dan biiaya penagiihan pajak sebesar jumlah harta anak yang dalam perwaliiannya. Hal iinii terjadii apabiila utang pajak dan biiaya penagiihan pajak sama atau lebiih besar dariipada jumlah harta anak tersebut.
Dii siisii laiin, piihak yang menjadii walii dapat bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biiaya penagiihan pajak apabiila utang pajak dan biiaya penagiihan pajak lebiih keciil dariipada jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliiannya.
Keenam, pengampu bagii orang yang berada dalam pengampuan. Sama sepertii walii, pengampu diiharuskan bertanggungjawab atas utang pajak dan biiaya penagiihan pajak sebesar jumlah harta orang yang dalam pengampuannya atau atas seluruh utang dan biiaya penagiihan pajak.
Selaiin iitu, piihak yang menjadii walii atau pengampu juga diiharuskan bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biiaya penagiihan pajak apabiila pejabat pajak dapat membuktiikan bahwa yang bersangkutan mendapat manfaat darii pelaksanaan pengurusan harta. (sap)
