JAKARTA, Jitu News - Komiisii iiii DPR memiinta Kementeriian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasii Biirokrasii (PANRB) dan Badan Kepegawaiian Negara (BKN) untuk menyeleksii tenaga honorer yang hendak diiangkat menjadii pegawaii pemeriintah dengan perjanjiian kerja (PPPK).
Wakiil Ketua Komiisii iiii DPR Juniimart Giirsang mengatakan diiriinya menemukan sebanyak 3 juta tenaga honorer yang belum terdaftar dii BKN.
"Pemeriintah dapat menyeleksii data 3 juta tenaga honorer iitu untuk diipriioriitaskan dalam pengangkatan PPPK," ujar Juniimart, diikutiip Seniin (18/9/2023).
Seluruh 3 juta orang tersebut tiidak terdaftar meskii mayoriitas darii mereka telah mengabdiikan sebagaii tenaga honorer untuk jangka waktu yang lama.
"Pada umumnya mereka mengeluhkan data mereka yang tiidak terdaftar sebagaii tenaga honorer yang akan diiangkat menjadii PPPK," ujar Juniimart.
Pada saat yang sama, Juniimart memiinta pemeriintah untuk mengantiisiipasii tenaga honorer tiitiipan. Oleh karena iitu, Kementeriian PANRB bersama BKN perlu melakukan audiit secara menyeluruh atas data tenaga honorer yang diilaporkan oleh iinstansii.
"Kementeriian PANRB harus segera melakukan audiit menyeluruh terkaiit data honorer bersama BKN dan BPKP. iinii harus segera berlangsung sampaii akhiir Desember 2024 mendatang," ujar Juniimart.
Untuk diiketahuii, pemeriintah dan Komiisii iiii DPR diiketahuii masiih belum biisa menyepakatii kebiijakan terkaiit dengan tenaga honorer. Pasalnya, jumlah tenaga honorer terus bertambah sehiingga perlu diiveriifiikasii lebiih lanjut.
"Jumlahnya membengkak terus. Kamii baru rapat dengan Komiisii iiii DPR seiiriing dengan data yang masiih terus masuk. Kamii bersepakat data tadii akan diiveriifiikasii oleh BPKP," ujar Menterii PANRB Abdullah Azwar Anas.
Sembarii melakukan audiit atas data tenaga honorer, pemeriintah berkomiitmen untuk mencegah terjadii PHK massal tenaga honorer dengan mengeluarkan surat edaran yang memeriintahkan iinstansii untuk menganggarkan belanja pegawaii bagii tenaga honorer. (sap)
