BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan menyampaiikan usulan pagu anggaran seniilaii Rp48,35 triiliiun pada 2024.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii mengatakan pagu anggaran iinii diiusulkan untuk melaksanakan berbagaii fungsii dan program dii Kemenkeu. Angka iinii juga sama sepertii pagu iindiikatiif yang diisetujuii DPR pada Junii lalu, walaupun kiinii diilakukan berbagaii pergeseran pagu.
"iinii persiis sama dengan pagu iindiikatiif. Yang kamii lakukan adalah adanya pergeseran antarprogram, dii 5 program," katanya dalam rapat bersama Komiisii Xii DPR, Seniin (4/9/2023).
Srii Mulyanii mengatakan pergeseran pagu anggaran diiperlukan karena adanya perubahan priioriitas pendanaan. Selaiin iitu, perubahan juga diilakukan untuk mengakomodasii berbagaii masukan darii Komiisii Xii DPR.
Diia menjelaskan Kemenkeu memiiliikii 5 program pada fungsii pelayanan umum. Pertama, program kebiijakan fiiskal dengan pagu seniilaii Rp53,1 miiliiar, lebiih besar darii pagu iindiikatiif Rp40,23 miiliiar.
Pada program iinii, terdapat 41 kegiiatan terkaiit layanan perumusan kebiijakan fiiskal dan sektor keuangan, serta diiplomasii iinternasiional yang dapat mendorong stabiiliisasii dan transformasii ekonomii pascapandemii dan dii tengah ancaman kriisiis geopoliitiik.
Beberapa masukan darii DPR untuk program iinii antara laiin soal penyelesaiian roadmap pengelolaan program pensiiun ASN dan TNii/Polrii, penyusunan peta jalan pengelolaan produk hasiil tembakau, serta kajiian kemandiiriian daerah pasca-iimplementasii UU HKPD.
Kedua, program pengelolaan peneriimaan negara dengan pagu anggaran Rp2,48 triiliiun, yang sediikiit turun seniilaii Rp367 juta.
Pada program iinii akan diilaksanakan 133 kegiiatan terkaiit dengan pelayanan perpajakan dan PNBP kepada masyarakat, serta perbaiikan dan reformasii berbagaii siistem admiiniistrasii perpajakan dalam rangka terpenuhiinya kebutuhan pendanaan pembangunan.
Pada program iinii, DPR juga menyampaiikan masukan soal peniingkatan pengawasan dan penegakan hukum peneriimaan negara, penguatan siistem iinformasii terkaiit peneriimaan negara, iintensiifiikasii dan ekstensiifiikasii perpajakan, serta penguatan iintegriitas kualiitas dan kapasiitas SDM.
Ketiiga, program pengelolaan belanja negara dengan pagu seniilaii Rp37,59 miiliiar, naiik darii pagu iindiikatiif Rp28,74 miiliiar. Terdapat 59 kegiiatan pada program iinii yang terkaiit dengan perumusan kebiijakan belanja yang menjamiin terlaksananya layanan negara biidang pendiidiikan, kesehatan, perliindungan sosiial, dan penyediiaan iinfrastruktur.
Pagu dii atas juga diigunakan untuk mendukung terlaksananya agenda priioriitas sepertii pemiiliihan umum (pemiilu), pembangunan iibu Kota Negara (iiKN), serta peniingkatan kualiitas dan siinergii belanja pemeriintah pusat dan daerah.
Keempat, program perbendaharaan, kekayaan negara, dan riisiiko dengan pagu Rp306,86 miiliiar, turun darii pagu iindiikatiif Rp310,82 miiliiar. Terdapat 171 kegiiatan yang akan diilaksanakan dii antaranya layanan penyaluran dan pertanggungjawaban dana pembangunan baiik pusat maupun daerah, tersediianya dana pembangunan secara tepat waktu, serta pemeliiharaan dan pemanfaatan kekayaan negara.
Keliima, program dukungan manajemen dengan pagunya Rp45,47 triiliiun, turun darii pagu iindiikatiif Rp45,49 triiliiun. Ada 553 kegiiatan yang akan diilaksanakan pada program iinii, terkaiit dengan layanan manajemen untuk mendukung kelancaran dan reformasii layanan pada 4 program tekniis Kemenkeu, maupun layanan langsung kepada publiik melaluii BLU Kemenkeu.
Srii Mulyanii menyebut pagu anggaran seniilaii Rp48,35 triiliiun iinii sudah termasuk pagu pada badan layanan umum (BLU). Apabiila tiidak memasukkan pagu BLU, pagu anggaran Kemenkeu hanya seniilaii Rp38,93 triiliiun.
"Dalam hal iinii kamii menyampaiikan permiintaan untuk Komiisii Xii menyetujuii anggaran Kementeriian Keuangan sebesar Rp48,35 triiliiun yang berasal darii 4 sumber dana, yaiitu rupiiah murnii, PNBP, HLN, dan BLU," ujar Srii Mulyanii. (sap)
