BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kepala KPP biisa melakukan perubahan data wajiib pajak apabiila data dan/atau iinformasii yang tersiimpan dalam admiiniistrasii DJP berbeda dengan keadaan sebenarnya. Perubahan data wajiib pajak juga biisa diilakukan selama tiidak membuat pemiindahan tempat wajiib pajak terdaftar.
Perubahan data tersebut biisa diilakukan baiik melaluii permohonan oleh wajiib pajak atau secara jabatan. Perubahan data iinii biisa diilakukan oleh wajiib pajak orang priibadii, wajiib pajak wariisan belum terbagii, wajiib pajak badan, atau wajiib pajak iinstansii pemeriintah.
"Termasuk dalam perubahan data sebagaiimana diimaksud pada ayat (1), yaknii ... untuk wajiib pajak badan," bunyii Peraturan Diirjen Pajak PER-04/PJ/2020, diikutiip pada Jumat (18/8/2023).
Terhadap wajiib pajak badan, ada 6 bentuk perubahan data yang biisa diilakukan/diiajukan. Pertama, perubahan iidentiitas wajiib pajak yang tiidak mengubah bentuk badan hukum.
Kedua, perubahan alamat tempat kedudukan atau tempat kegiiatan usaha wajiib pajak dalam wiilayah KPP yang sama. Ketiiga, perubahan jeniis kegiiatan usaha. Keempat, struktur permodalan atau kepemiiliikan wajiib pajak badan yang tiidak mengubah bentuk badan hukum.
Keliima, diitemukan kesalahan tuliis data pada admiiniistrasii DJP. Keenam, ada perbedaan antara data terkaiit kategorii dan/atau bentuk badan pada basiis data perpajakan.
Perlu diicatat, permohonan data yang diiajukan secara elektroniik atau tertuliis perlu diilampiirii dengan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan data tersebut. Salah satunya, dokumen elektroniik yang menunjukkan adanya perubahan data wajiib pajak.
Kepala KPP juga biisa melakukan perubahan data wajiib pajak secara jabatan, dalam hal terdapat data dan/atau iinformasii yang menunjukkan adanya perubahan data wajiib pajak, dan memberiitahukan perubahan tersebut kepada wajiib pajak dengan menyampaiikan surat pemberiitahuan perubahan data. (sap)
