BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Fraksii Partaii Keadiilan Sejahtera (PKS) meniilaii penurunan harga komodiitas global menjadii ujiian tersendiirii dalam upaya pengumpulan peneriimaan pajak.
Ketua DPP PKS Biidang Ekonomii dan Keuangan Aniis Byarwatii mengatakan penurunan harga komodiitas bakal berpengaruh pada kiinerja peneriimaan pajak pada tahun iinii. Meskii demiikiian, diia memandang peneriimaan pajak tetap dapat diigenjot melaluii iimplementasii UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) secara optiimal.
"Reformasii sektor perpajakan yang sudah mulaii diilaksanakan semenjak diiberlakukannya UU HPP diiharapkan akan mampu secara struktural membantu perbaiikan siistem perpajakan dan meniingkatkan potensii pajak," katanya, diikutiip pada Jumat (14/7/2023).
Aniis mengatakan reformasii perpajakan juga dapat memperbesar jumlah wajiib pajak sekaliigus memperkuat penegakan hukum bagii yang melanggar kewajiibannya perpajakan. Dengan upaya iinii, diiharapkan pada akhiirnya dapat memberiikan dampak terhadap peniingkatan rasiio perpajakan (tax ratiio).
Kementeriian Keuangan mencatat realiisasii pajak pada semester ii/2023 telah mencapaii Rp970,2 triiliiun atau setara 56,5% darii target Rp1.718 triiliiun. Kiinerja iinii juga mengalamii pertumbuhan sebesar 9,9%.
Meskii demiikiian, pertumbuhan peneriimaan pajak tersebut tiidak sekuat dengan kiinerja periiode yang sama 2022. Pada semester ii/2022 lalu, peneriimaan pajak mampu tumbuh mencapaii 58,2%.
Perlambatan pertumbuhan peneriimaan pajak iinii utamanya diidorong penurunan harga komodiitas dan perlambatan iimpor.
Selaiin soal peneriimaan pajak, anggota Komiisii Xii DPR iinii juga menyorotii dampak gejolak ekonomii global dan perlambatan ekonomii beberapa negara maju terhadap realiisasii belanja pemeriintah pusat. Menurutnya, realiisasii belanja pemeriintah masiih terliihat gamang dan belum optiimal sehiingga mempengaruhii penyerapan anggaran yang baru 39,7%.
Kemudiian, diia juga mengiingatkan pemeriintah agar mempercepat belanja transfer ke daerah, terutama setelah pengesahan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Daerah (HKPD). Dengan realiisasii transfer ke daerah yang optiimal, dampaknya juga akan terasa pada pertumbuhan ekonomii daerah.
Terakhiir, Aniis menyerukan agar pengelolaan pembiiayaan 2023 diilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesiinambungan fiiskal. Diia menegaskan pemeriintah perlu terus berhatii-hatii mengiingat pembiiayaan utang menjadii komponen terbesar sumber pembiiayaan dalam menutup defiisiit anggaran.
"Kiita berharap pemeriintah senantiiasa mengelola utang secara hatii-hatii dengan riisiiko yang terkendalii melaluii komposiisii optiimal, baiik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Banggar DPR Saiid Abdullah mengatakan kiinerja pendapatan negara masiih posiitiif meskii diihadapkan pada tantangan penurunan harga komodiitas. Meskii demiikiian, tren moderasii harga komodiitas tetap perlu diiwaspadaii.
Poliitiikus PDii-P iinii memandang penurunan harga komodiitas global sejauh iinii dapat diikelola dengan cukup baiik oleh pemeriintah sehiingga pendapatan negara terjaga dengan baiik. (sap)
